sukhoivsf22Avatar border
TS
sukhoivsf22
Kerap Ada Tumpang Tindih Data, Sebaiknya Pemerintah Canangkan "Satu Data Indonesia"
Sabtu, 27/10/2018 16:01 WIB
Kerap Ada Tumpang Tindih
Data, Sebaiknya
Pemerintah Canangkan
"Satu Data Indonesia"


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -
Home Kabar Indonesia Nasional
Sabtu, 27/10/2018 16:01 WIB
Kerap Ada Tumpang Tindih
Data, Sebaiknya
Pemerintah Canangkan
"Satu Data Indonesia"
Ketua Dewan Guru Besar Fakultas
Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia Prof Wiku
Adisasmito berpendapat sudah
saatnya dibentuk "Satu Data
Indonesia", yaitu integrasi data
untuk mencegah adanya
tumpang tindih dan perbedaan
data yang kerap masih
ditemukan.

"Saat ini permasalahannya tiap
badan dan lembaga punya data
yang berbeda, sehingga
pemerintah bingung mengambil
kebijakan berdasarkan data yang
mana," ucapnya di Jakarta, Sabtu.
Jika sudah ada satu data yang
terintegrasi, pemerintah dapat
mengambil kebijakan
berdasarkan data yang
berkualitas, sehingga
meningkatkan kepercayaan publik
juga terhadap pemerintah, kata
Wiku.

Untuk menentukan arah
pembangunan, kebijakan yang
dilakukan Pemerintah Indonesia
tentu mengacu pada data yang
diperoleh dari hasil penelitian.

Tak heran, di seluruh kementerian
serta badan negara memiliki
bidang Penelitian dan
Pengembangan (Litbang) yang
masing-masing memiliki produk
data sebagai acuan penentuan
kebijakan.

Kalangan akademisi juga selalu
melakukan penelitian yang dapat
menjadi bahan pertimbangan
dalam perumusan kebijakan yang
lebih komprehensif dan
bersumber dari penelitian ilmiah.
Hasil penelitian yang baik akan
ditentukan oleh kualitas data
yang baik.

Jika data tidak mencakup kriteria
validitas, akurasi, konsistensi,
kelengkapan dan aktualitas, maka
data dapat dikatakan tidak
mumpuni untuk mendukung
kebijakan yang diambil.

"Permasalahan kualitas data inilah
yang sering kali diabaikan di
Indonesia," kata Wiku yang juga
koordinator "Indonesia One
Health University Network" itu.

Salah satu contoh permasalahan
konsistensi data dapat dilihat
pada data kesehatan yang
memiliki periode dokumentasi
yang berbeda-beda

Padahal, menurut UU No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, data terkait
badan publik, kegiatan dan
kinerja, serta laporan keuangan
wajib untuk disampaikan oleh
instansi terkait minimal enam
bulan sekali.

Khusus untuk data kesehatan,
menurut Kepmenkes No. 116
Tahun 2003 seharusnya setiap
pemerintah tingkat kota/
kabupaten hingga nasional
mengeluarkan satu profil
kesehatan setiap tahunnya
sesuai cakupan pemerintahan.

Sementara itu Desrina Sitompul,
"projec officer Disease
Emergence and Economics
Evaluation of Altered
Landscapes (DEAL)" yang
merupakan proyek penelitian dari
INDOHUN dan USAID menyatakan
bahwa ketersediaan, akses, serta
kelengkapan data menjadi
catatan penting dalam
pelaksanaan penelitian ini.

Kesenjangan kualitas data
disebabkan oleh perbedaan
kapabilitas petugas yang terlibat
dalam seluruh proses
pengelolaan sistem informasi
kesehatan.

Untuk itu, selain melakukan
penelitian, DEAL juga
mengadakan peningkatan
kapasitas bagi peneliti internal
maupun peneliti di universitas
lokasi penelitian," ujar Desrina.

DEAL adalah studi yang meneliti
dampak negatif akibat
perubahan lahan hutan terhadap
kesehatan masyarakat. Penelitian
DEAL diharapkan dapat menjadi
landasan perumusan kebijakan
terkait pemanfaatan hutan.
Melalui kegiatan peningkatan
kapasitas penelitian yang
dilakukan oleh DEAL, diharapkan
kesenjangan pengetahuan dan
kemampuan antar peneliti dapat
diminimalisasi serta
meningkatkan kemampuan
penelitian secara komprehensif.

Peningkatan kapasitas peneliti
juga harus diimbangi dengan
peran pemangku kebijakan tiap
instansi untuk membuat regulasi
standar data dan metadata baku
agar tidak terjadi perbedaan data
seperti kasus yang terjadi pada
polemik impor beras.

Menurut Desrina, integrasi data
dapat dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik dengan publikasi data
melalui satu portal, yaitu dapat
melalui portal BPS sendiri atau
'Satu Data Indonesia" seperti
data.gov milik Pemerintah
Amerika Serikat maupun
data.gov.au milik Pemerintah
Australia.

Penulis: Redaksi/Ant
Editor: Clara Aprilia Sukandar
Foto: Dina Kusumaningrum

https://m.wartaekonomi.co.id/berita2...data-indonesia
0
1.1K
13
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan