Jakarta - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) belum bisa melanjutkan normalisasi sungai di Jakarta pada 2019 karena terkendala lahan yang belum dibebaskan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendrawan bertanggung jawab atas pembebasan lahan yang belum tuntas tersebut.

"Dia (Teguh) suruh tanggung jawab tanya sama dia, dia suruh tanggung jawab," kata Anies kepada wartawan di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

BBWSCC sebelumnya masih belum bisa melanjutkan normalisasi sungai di Jakarta pada 2019. Pembebasan lahan yang belum selesai menjadi alasan penghentian normalisasi itu.

"Belum (dianggarkan di 2019). Karena kalau masih sedikit (pembebasan lahan) kan tanggung. Kalau sudah banyak, baru," kata Kepala BBWSCC Bambang Hidayah ketika dihubungi, Rabu (3/10).

Bambang mengatakan, bila dipaksakan dianggarkan dalam APBN 2019, normalisasi terancam tidak berjalan. Selain itu, pihaknya masih menyamakan visi dengan Gubernur DKI Anies Baswedan, yang mengusung konsep naturalisasi sungai.

Baca juga: Pamer Foto Ciliwung, Jokowi Beberkan Jurus Cegah Banjir

"Kalau diajukan di APBN 2019, sudah nggak terkejar lagi. Visinya harus disamakan dulu, kita (BBWSCC dan Pemprov DKI) rencananya akan sama-sama meninjau ke lapangan mana yang bisa dikombinasikan (naturalisasi) dengan normalisasi," jelas Bambang.

https://news.detik.com/berita/429179...alisasi-sungai

Anus bukannya menolak normalisasi sungai nus? koar2 naturalisasi kan yak?

Jadi gini nus, normalisasi itu kan butuh relokasi.. ente udah ada bikin berapa unit rusunawa sih? ente gusurin pemukiman warga, yg dibantaran kali lu ogah.. skrg nyalahin kadis? bodoh ente!


"Kalau jujur sampai kapan (pembebasan lahan), kan relokasi. Relokasi harus ada ketersediaan rumah susun. Ada simbiosis, ada yang lain. Kita harus cari alternatif lain," kata Kepala Dinas SDA Teguh Hendarwan di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).


https://news.detik.com/berita/4258991/pembebasan-lahan-untuk-normalisasi-terhambat-ini-kata-pemprov-dki