Ormas HTI Demo Ahok di Makassar. ©2016 merdeka.com/salviah ika padmasari


Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto saat ditemui di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, 8 Mei 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI karena organisasi itu dianggap meresahkan dan ideologinya bertentangan dengan Pancasila, selain juga bercita-cita mendirikan Khilafah Islamiyah, pemerintahan internasional yang berasaskan hukum Islam.

Ismail, 48 tahun, terbuka menanggapi tuduhan pemerintah itu. Ia mulai hati-hati ketika ditanyai soal struktur HTI dan orang-orangnya. “Di HTI, semua ketua. Saya juga ketua,” ujar lulusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada tahun 1988 itu di markas HTI di perkantoran Crown Palace, Tebet, Jakarta Selatan.

Tanggapannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Ismail mengatakan, “NKRI bukan negara Islam. Kalau bukan Islam, akan diubah menjadi Islam. Itu ajaran HTI. Kami punya cita-cita mewujudkan pemerintahan Islam. Seperti kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang mengangankan Indonesia melegalkan mereka,” kata dia.

Baca pula:

Apa Hubungan Hizbut Tahrir dan IPB Saat Ormas HTI Lahir?|
HTI Mengakui Kampus Potensial sebagai Basis Kaderisasi
12 Negara Larang Hizbut Tahrir, Indonesia Negara Ke-13?
Pembubaran HTI Melanggar Demokrasi atau Tidak,Pengamat Bilang...

Ia kemudian menjabarkan mengenai gagasan khilafah yang sedari awal diusung HTI. “Khilafah itu artinya negara Islam. Repotnya, ada stigma buruk pada terminologi negara Islam. Kami memilih menggunakan khilafah. Padahal sama. Kalau boleh ada negara kapitalis dan sosialis, kenapa tidak boleh ada negara Islam?,” ujarnya.

Menurut Ismail, khilafah tersebut gagasan, ide, tentang bagaimana syariat Islam tegak. “Tugas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI menyebarkan gagasan itu. Jika masyarakat atau umat menerima gagasan ini, terserah mereka ingin membentuk khilafah seperti apa,” katanya.

Wawancara lebih lengkap dengan Sekretaris Umum HTI, Ismail Yusanto dapat dibaca di Majalah Tempo edisi 15-21 Mei 2017.



https://nasional.tempo.co/read/876160/hti-nkri-bukan-negara-islam-tugas-hti-sebarkan-gagasan-khilafah/full&view=ok






Koalisi prabohong plus radikal HTI dan FPI = BIKIN GADUH, MERONGRONG NEGARA!!

Tak buat gaduh salah satu cara jaga RI agar tak seperti Suriah

Merdeka.com - Segala usaha menggunakan agama untuk kepentingan politik harus ditolak. Sebab, mempolitisasi agama bisa membuat Indonesia jatuh seperti kondisi Suriah.

Hal itu diungkapkan Najih Arromadloni, Sekjen Ikatan Alumni Syam Indonesia (Alsyami), yang menaungi para eks pelajar dan mahasiswa Indonesia di Suriah. Dia mengakui bahasa dan simbol agama memang efektif untuk mengelabui masyarakat.

Dia mencontohkan akhir-akhir ini ramai soal bendera tauhid adalah bendera Rasulullah. Padahal, menurut dosen ilmu hadits ini, tidak ada teks Alquran maupun hadits yang mendukung klaim tersebut.

"Dengan kata lain klaim tersebut adalah propaganda palsu. Karena tauhid adalah untuk diinternalisasi dalam hati dan diejawantahkan dalam perilaku akhlak yang luhur, bukan untuk 'mainan bendera'," katanya dalam keterangannya, Jumat (2/11).

Menurutnya, mencegah Indonesia 'di-Suriahkan' bisa dengan senantiasa menjaga kedamaian dan ketertiban umum, termasuk tidak membuat kegaduhan dengan langganan melakukan aksi massa yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Pengalaman di Suriah, tuturnnya, membuktikan bahwa kondisi instabilitas akan mengundang pihak luar untuk masuk menginfiltrasi, menyusup dan menunggangi.

"Ketika 'api' kekacauan sudah membesar, maka akan sulit dipadamkan, sebagaimana Suriah yang delapan tahun hidup dalam kepahitan, tak kuasa lagi mengembalikan kondisi semula," katanya.

Dia juga meminta masyarakat berpegang teguh kepada para ulama yang mencerminkan akhlak Rasulullah. Menurutnya, sosok seperti KH Maimun Zubair, KH Mustofa Bisri, Buya Syaffi Maarif, dan Quraish Shihab, adalah pelita umat yang bisa membawa bangsa ke arah yang lebih baik.

Menurutnya, NKRI adalah sajadah bagi umat yang merupakan warisan para ulama. Karena itu, NKRI dinilainya sudah penuh nilai-nilai keislaman.

"Merupakan kewajiban kita untuk menjaga, melestarikan, dan mewujudkan kemakmurannya. Tanpa negara tidak mungkin kita beragama. Karena itu, menjaga negara adalah bagian pokok dari menjaga agama," katanya. [dan]