Judul terlalu panjang/tidak cukup judul asli :
Jika Terus Gunakan Pesantren sebagai Tempat Kampanye, Ma'ruf Amin Terancam 2 Tahun Penjara



Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyarankan agar calon wakil presiden nomor urut satu Ma'ruf Amin tidak lagi melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren.

Sebab, diduga dia akan melakukan kampanye dan hal itu dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Kita tunduklah pada undang-undang Pemilu, sebab itu acuannya," kata Syamsuddin di Kawasan Setia Budi, Jakarta, Kamis (11/10/18).

Lembaga pendidikan yang dimaksud antara lain kampus dan pesantren. Larangan tersebut diatur dalam UU Pemilu, Pasal 280 ayat (1) h menyebutkan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Tak tanggung-tanggung, sanksi pidana bagi pihak yang melanggar aturan itu adalah penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Baca Juga : Asal Copas, PSI Anggap Prabowo Gak Ngerti Arti 'Make Indonesia Great Again'

Menurut Syamsuddin, jika Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu hanya mengunjungi pesantren pribadinya, tentu hal tersebut lain soal.

Namun, jika berkunjung ke pesantren lain maka harus mengacu UU Pemilu. Karena, saat ini sudah masuk proses kampanye Pilpres.

"Ke kampus, ke pesantren, lembaga pendidikan kalau enggak salah enggak boleh kan, kita patuh aja. Kalau itu pesantren yang bersangkutan, pondoknya kiai Ma'ruf tak apa. Masalahnya cuma kalau yang lain dijaga harusnya," kata dia.

Sebelumnya diwartakan, calon wakil presiden nomor urut dua, Ma'ruf Amin ngotot ingin tetap melakukan kampanye Pilpres 2019 di pesantren-pesantren.

Udah langsung sel aja 1 sel ama babik biar gelut !


============

Satu sel ama babik?biar gelut

Udah pak folisi jangan lama-lama
Joko-mahfud

Eh salah kan silaturahmi bkn kampanye jadi gpp ngoahahahahaha
Babik tetap sendiri