PDIP Klaim Pimpin Demo Kenaikan Harga BBM di Seluruh Indonesia

Selasa 27 Maret 2012, 04:00 WIB



Jakarta - PDIP menegaskan tidak menunggangi demo kenaikan harga BBM yang akan digelar besar-besaran mulai hari ini. Namun PDIP mengakui memimpin sejumlah demo kenaikan harga BBM di seluruh Indonesia.

"PDI Perjuangan bukan menunggangi, tetapi justru memimpin aksi-aksi demonstrasi menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. PDI Perjuangan berdiri di depan bersama rakyat, mengawal perjuangan menolak kenaikan harga BBM" Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari PDIP, Aria Bima, kepada detikcom, Selasa (27\/3\/2012).

Menurut Aria Bima, sejak sebelum demonstrasi mahasiswa merebak, sikap partainya sudah jelas dan tegas dalam menolak opsi menaikkan harga BBM. Sehingga wajar jika disebut justru partainyalah yang berdiri di depan, memimpin aksi unjuk rasa menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Sikap PDI Perjuangan itu sejalan dengan instruksi Ketua Umum Ibu Megawati agar seluruh kader partai bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM. Yang mana kader PDI Perjuangan tersebar di lembaga legislatif, eksekutif, maupun struktur partai sejak pusat hingga daerah" kata Aria Bima.

PDI Perjuangan, kata Aria Bima, menolak kenaikan harga BBM lantaran meyakini pemerintah sebenarnya masih bisa mencari jalan keluar selain menaikkan harga BBM. Misalnya melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas pejabat, melakukan efisiensi BPH Migas dan Pertamina, serta meningkatkan produksi (lifting) minyak dalam negeri.

Pemerintah, ujar Aria Bima, juga bisa menekan harga BBM dengan membeli langsung minyak mentah kepada negara produsen, bukan melalui makelar dan spekulan seperti selama ini. Seiring dengan itu, pemerintah bisa menyiapkan kilang-kilang pengolahan BBM di dalam negeri dan mengembangkan industri bahan bakar nabati pengganti BBM.

"Namun, opsi selain menaikkan harga BBM itu tidak pernah serius dilakukan. Pemerintah hanya mau cari gampangnya saja dengan langsung menaikkan harga BBM" katanya.
https://news.detik.com/berita/187711...uruh-indonesia

Mengenang galaknya PDIP tolak kenaikan BBM
Senin, 30 Maret 2015 06:08


Kader PDIP demo kenaikan BBM. ©2013 Merdeka.com
Mana hasil kerja satgas pemberantasan mafia migas itu? Nihil dan tak ada hasil positifnya sama sekali
- FX Hadi Rudyatmo

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya daerah di luar Jawa, Madura, dan Bali. Kenaikan untuk BBM jenis Premium dan Solar sebesar Rp 500 per liter. Maka dari itu harga Premium baru sebesar Rp 7.300 per liter dan Solar baru Rp 6.900 per liter.

Kenaikan yang dilakukan secara sepihak ini menuai reaksi negatif dari sejumlah pihak, tak terkecuali Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) yang juga sahabat dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia bahkan mempertanyakan kinerja Satgas Pemberantas Mafia Migas bentukan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Mana hasil kerja satgas pemberantasan mafia migas itu? Nihil dan tak ada hasil positifnya sama sekali," ujar Rudy kepada wartawan, Minggu (29/3).

Padahal, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIPmerupakan salah satu partai yang paling gencar menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini tak segan menggelar unjuk rasa hingga ke Istana agar kenaikan dibatalkan.

Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM ini sempat dilakukan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Rieke dua kali berada di tengah para demonstran guna mendesak SBY membatalkan kebijakan yang disebutnya memberatkan rakyat kecil tersebut.

Tak hanya di medan terbuka, upaya menggagalkan kenaikan BBM juga terjadi di dalam gedung parlemen. Dengan sekuat tenaga, para politikus PDIP berusaha mengganjal persetujuan RAPBNP 2013 yang salah satunya berisi pengurangan subsidi untuk BBM. Bahkan, mereka memilih walkout ketika permintaannya tak diakomodir mayoritas anggota DPR saat itu.

Setelah pemerintahan berganti ke tangan Jokowi, Rieke yang paling bersuara lantang ini mulai melunak. Bahkan, wanita yang sempat bermain di sitkom 'Bajaj Bajuri' itu balik menyebut pemerintah SBY dan Pertamina yang bersalah hingga membuat Jokowi harus menaikkan harga BBM.

"Saya bisa mengatakan dengan bukti-bukti yang ada, bahwa Pertamina dibikin kropos oleh perusahaan swasta ini dengan alasan ini itu," katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (19/11).

Tak hanya Rieke, politikus PDIP lainnya, Ribka Tjiptaning juga mengancam pemerintah akan mengerahkan 15 ribu orang ke Istana untuk menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, massa tersebut akan dipimpinnya sendiri.

"Saya anggap perjuangan ada dua, parlemen dan ekstraparlemen. Kalau di parlemen buntu dan gagal harus gunakan langkah kedua, berjuang bersama rakyat dalam ekstraparlemen," kata Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Mereka juga membagi-bagikan buku soal sikap penolakan di sela-sela rapat paripurna soal RAPBN-P 2013 tersebut. Buku berukuran sekitar 20x10 cm dibagikan oleh staf fraksi PDIP kepada wartawan dan orang-orang yang hadir di luar ruang rapat paripurna.

Buku itu berisi usulan postur APBN-P 2013 versi PDIP melalui program pro desa, untuk menghadapi postur APBN-P 2013 yang akan disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Buku kecil juga disebut-sebut akan dibagikan kepada masyarakat sebagai pengetahuan.

"Kami sudah bagikan buku kecil. Kenapa PDIP mempunyai postur tandingan, karena sampai saat ini pemerintah belum menaikkan BBM dan DPR membahas APBN-P 2013," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani.

Buku berjumlah 24 halaman itu menjabarkan detail mulai dari apa itu APBN, mengapa APBN negara defisit sehingga harus merubah APBN dan menaikkan harga . Kemudian sikap fraksi PDIP sampai usulan PDIP untuk postur APBN-P 2013.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah upaya pemerintah untuk memperoleh dana Rp 43 triliun yang akan digunakan untuk program pencitraan seperti BLSM dan Bansos sebanyak Rp 30 triliun," demikian kutipan buku kecil itu.

Dengan naiknya harga BBM saat ini, apakah PDIP bakal kembali menunjukkan tajinya dengan menolak kenaikan BBM? Kita tunggu 
https://www.merdeka.com/politik/mengenang-galaknya-pdip-tolak-kenaikan-bbm.html

7 Foto Perbedaan PDIP Ketika Oposisi Dan Berkuasa
 4 tahun lalu



Harga BBM naik lagi! Dan hal yang mengejutkan lagi, pengumumannya tidak diberitahukan jauh-jauh hari tapi hanya beberapa jam sebelumnya. Waduh rakyat Indonesia langsung kalang kabut dan panik luar biasa. Antrian di SPBU mengular, ibu-ibu khawatir semua harga ikutan naik alias ketularan. Kebijakan pemerintahan Jokowi yang menerapkan aturan harga BBM fluktuatif seiring naik turunnya harga minyak mentah dunia memang bikin senam jantung.

Tahukah Anda kalau dulu partai pengusung Presiden Jokowi yaitu PDIP lah yang paling menentang kalau ada harga BBM naik? 10 tahun terakhir, partai dengan lambang banteng merah ini memang menjadi oposisi dan kritis terhadap kebijakan pemerintah di bawah Presiden SBY. Tapi kini lain lagi ceritanya, kini mereka tidak lagi di garis seberang. Penasaran tidak dengan perbedaan besar PDIP saat masih jadi oposisi dan kini berkuasa? Anda pasti tertarik sekali untuk melihatnya:

1. PDIP Berada di Garis Terdepan Menolak Kenaikan Harga BBM. Bahkan Menyebut ‘SBY Galau’. Sekarang Presiden Jokowi dan PDIP berada di garis terdepan menaikan harga BBM, gantian seluruh rakyat Indonesia yang galau.

Demo PDIP Tolak Kenaikan Harga BBM [via tempo]

2. PDIP Menuntut Pemerintahan SBY Untuk Lebih Pancasilais dan tidak memberi remisi koruptor. Sekarang Menteri era Jokowi malah memberi remisi untuk koruptor.
Menteri Yasonna Ngotot Beri Remisi

3. Dulu sejumlah sikap PDIP yang menentang kebijakan impor beras, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), penundaan pembangunan gedung DPR dan sebagainya. Sekarang malah PDIP mendukung semua harga naik.

Megawati Vokal Menentang Kebijakan Pemerintahan era SBY

Seribu Pembelaan Pemerintah Saat BBM Naik Lagi

4. Bu Mega bilang jangan blunder soal capres. Mengelola Indonesia itu rumit dan butuh orang yang ahli. Faktanya kini Jokowi kehilangan banyak kepercayaan karena utang makin menumpuk dan harga BBM melambung.

Aneka Pernyataan Jokowi yang Seolah Lepas Tangan [source: wordpress]

5. Tahun 2011, Rieke Diah Pitaloka mengkritisi APBN yang habis untuk gaji PNS. Ternyata era Jokowi juga sama saja, PNS bergelimang tunjangan dan rapat di Hotel.

Rieke Diah Pitaloka [via Tempo]

6. Dulu PDIP paling keras jadi oposisi dan mengedepankan kepentingan rakyat. Sekarang berubah arah, jadi memihak pemerintah dan lupa dengan rakyat.

Dulu Giat jadi Oposisi, Sekarang Diam Saja [via viva]

PDIP kini berubah haluan jadi pendukung pemerintah

7. Dulu PDIP mati-matian menolak Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin. Tapi nyatanya, Pemerintahan Jokowi juga memberikan hal yang sama, hanya beda nama.
Dulu PDIP Demo Soal Pemberian BLT

Presiden Jokowi juga memberikan bantuan tunai dalam bentuk ‘Kartu Sakti’

Wah-wah ternyata banyak juga ya ‘perubahan’ yang terjadi sebelum dan sesudah PDIP berkuasa? Nah bagaimana menurut Anda?
https://www.boombastis.com/pdip-opos...berkuasa/17151