- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Berdalih Tak Butuh Bantuan Luar, Pemerintah Usir Relawan Asing di Sulteng
TS
naniharyono2018
Berdalih Tak Butuh Bantuan Luar, Pemerintah Usir Relawan Asing di Sulteng
Berdalih Tak Butuh Bantuan Luar, Pemerintah Usir Relawan Asing di Sulteng
Oktober 10, 2018 20:46
Jakarta, Aktual.com – Relawan asing mengaku kecewa atas pengusiran yang dilakukan Pemerintah Indonesia, untuk membantu korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Pemerintah Indonesia telah menyatakan tidak membutuhkan bantuan relawan asing, meski membuka keran bantuan internasional hanya sepekan sebelumnya. “Semua anggota tim USAR (Urban Search and Rescue Team) harus kembali ke negaranya masing-masing. Mereka tidak dibutuhkan di Indonesia,” kata Ahmed Bham yang bekerja untuk LSM Afrika Selatan, Gift of the Givers, seperti dikutip dari AFP, Rabu (10/10).
Ahmed mengungkapkan, relawan USAR yang beranggotakan 27 orang tiba dari Johannesburg tiga hari silam di Indonesia, untuk membantu korban gempa bumi dan tsunami Palu yang hingga kini sudah mencatat lebih dari 2.000 korban jiwa, 5.000 orang hilang dan sekitar 200.000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal itu, sudah sangat berpengalaman dengan peralatan khusus. “Banyak hari terbuang. Padahal kami bisa membantu dan menggunakan kemampuan atau skill kami,” katanya menyesal.
Ahmed Bahm menilai kebijakan tersebut justru tidak lazim di negara lain. “Kami tidak pernah mengalami perlakuan seperti ini dalam sebuah bencana besar,” imbuhnya. Hal serupa diungkapkan Direktur World Vision Australia, Tim Costello. Kepada stasiun televisi ABC dia menilai adalah hal “aneh jika wartawan asing bisa bergerak bebas. Inilah yang sangat aneh.” Pengusiran bagi relawan asing diumumkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Selasa (9/10). Menurut BNPB, LSM asing hanya bisa terjun ke lapangan dengan dampingan ormas lokal, harus mendaftarkan diri ke kementerian terkait dan diminta memulangkan relawannya yang telah berada di lokasi bencana.
Selain itu BNPB juga akan mengawasi semua aktivitas relawan asing di Sulawesi. “Relawan asing diatur, tidak bisa nyelonong seenaknya ke mana-mana. Karena beda kultur, bahasa, dan lainnya. Hal itu biasa terjadi, diatur di semua negara,” kata Jurubicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho. “Presiden sudah mengatakan kita tidak lagi membutuhkan bantuan asing, tapi mereka tetap datang.”
http://www.aktual.com/berdalih-tak-b...ng-di-sulteng/
Ini Alasan Relawan dan Tenaga Medis Asing Dilarang Masuk Palu dan Donggala
10/10/2018, 13:14 WIB
Jenasah korban gempa bumi ditemukan di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (6/10/2018). Gempa bumi Palu dan Donggala bermagnitudo 7,4 mengakibatkan sedikitnya 925 orang meninggal dunia dan 65.733 bangunan rusak.(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, ada larangan bagi relawan asing untuk ikut terjun secara langsung dalam penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah.
Alasannya, Sutopo menuturkan, relawan asing memiliki kultur kerja yang berbeda dari Indonesia. Untuk itu, perlu waktu penyesuaian dan adaptasi yang cukup lama bagi mereka untuk dapat menangani korban bencana dengan kondisi dan ketentuan yang ada.
"Relawan asing diatur, tidak bisa nyelonong seenaknya ke mana-mana. Karena beda kultur, bahasa, dan lainnya. Hal itu biasa terjadi, diatur di semua negara," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018). Baca juga: RI Batasi Bantuan Luar Negeri untuk Gempa Palu Hanya Berupa Barang Meski demikian, relawan maupun organisasi masyarakat luar negeri yang ingin memberikan bantuan untuk bencana Sulawesi Tengah tetap difasilitasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Dalam pendistribusiannya, mereka diwajibkan untuk menggandeng mitra lokal. "Ormas asing yang sudah terlanjur membeli atau menyiapkan bahan dukungan dan material di Indonesia harus didaftar menjadi mitra kementerian/lembaga dan wajib menggunakan mitra lokal untuk melaksanakan distribusi," ujar Sutopo.
Selain relawan asing, bantuan tenaga kesehatan asing dan obat-obatan juga tidak diizinkan. Plt Kepala Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes Eka Jusuf Singka sebelumnya mengatakan, pelarangan itu dikarenakan adanya standar yang berbeda antara tenaga medis dan obat-obatan di Indonesia dengan luar negeri.
Selain itu, tenaga kesehatan dalam negeri untuk penanggulangan bencana Sulteng hingga saat ini juga masih mencukupi. "Karena perlu kita lihat sertifikasinya dan tingkatan dari dokternya. Kita punya tenaga kesehatan cukup banyak. Sudah banyak sekali yang mau ke sana (lokasi terdampak bencana), tenaga kesehatan sudah terstandardisasi," ujar Eka.
Sutopo menegaskan, meskipun Pemerintah Indonesia menerima bantuan internasional untuk penanggulangan gempa dan tsunami Sulteng, bantuan tersebut sifatnya hanya suplemen, bukan instrumen utama penanggulangan. "Bantuan internasional hanya suplemen, bukan utama," ujar Sutopo.
Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018), mengakibatkan 2.010 orang meninggal dunia. BNPB juga mencatat ada 671 korban hilang, 10.679 orang luka berat dan 82.775 warga mengungsi di sejumlah titik. Dilaporkan pula, 67.310 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Ditambah lagi, terdapat 20 fasilitas kesehatan rusak berat.
https://nasional.kompas.com/read/201...u-dan-donggala
Relawan Asing Tak Bisa Sembarangan Langsung Masuk ke Palu dan Donggala
02/10/2018, 21:55 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho (tengah) memberikan pemaparan mengenai dampak gempa bumi dan tsunami di kota Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah saat konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (29/9/2018). Berdasarkan data BNPB hingga pukul 10.00 WIB menyatakan jumlah korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami di kota Palu sebanyak 48 orang, sementara untuk kota Donggala belum mendapatkan laporan dikarenakan terputusnya jaringan komunikasi, dan diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah.(ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak delapan belas negara sudah mengajukan diri memberikan bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Tawaran bantuan itu tak hanya berupa materi atau barang, tetapi juga bantuan sumber daya manusia untuk masuk ke lokasi bencana sebagai relawan internasional. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengingatkan, tak sembarangan relawan asing bisa masuk ke lokasi bencana.
"Tidak sembarangan relawan-relawan (internasional) bisa masuk, harus tetap sesuai dengan kebutuhan," ujar Sutopo dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Selasa (2/10/2018). Ia mengatakan, bantuan dari negara lain untuk korban gempa dan tsunami Palu dan Donggala merupakan kerja sama antar pemerintahan atau government to government.
Oleh karena itu, para relawan internasional yang ingin masuk ke lokasi bencana harus terdaftar secara resmi di Kementerian Luar Negeri. Secara detail, kata Sutopo, BNPB dan Kementerian Luar Negeri akan membuat aturannya. Selain itu, nantinya, AHA Centre, lembaga internasional khusus menangani masalah kemanusiaan juga akan dilibatkan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, semua bantuan asing untuk korban gempa Palu dan Donggala akan dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri. "Organisasi, negara atau apapun semua dikoordinasikan kepada kementerian luar negeri. Prioritasnya adalah satu transportasi, karena ini penting bagi kita. Kami sangat apresiasi tawaran-tawaran itu," kata dia. . .
Infografik: Bantuan Untuk Donggala-Palu (KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo)
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/02/21551511/relawan-asing-tak-bisa-sembarangan-langsung-masuk-ke-palu-dan-donggala
---------------------------------
Mungkin karena Pemerintah mempertimbangkan tempramen masyarakat setempat yang agak beda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia saat ditimpa bencana, antara lain kisah penjarahan dan perampokan yang marak itu, baik terhadap sesama warga mereka disana ataua atas bantuan yang dibawa tim relawan.
Bayangin kalau tim relawan asing itu kena begal oleh penduduk disana, tentu urusan Pemerintah akan semakin direpotkan karena nyawa relawan asing itu terancam. Sementara tim relawan dari berbagai ormas di Indonesia itu, jumlahnya bejibun, dan umumnya mereka sudah berpengalaman dalam menangani dan menolong korban gempa atau bencana alam lainnya di berbagai wilayah di tanah air, sebutlah seperti FPI itu misalnya.
Oktober 10, 2018 20:46
Jakarta, Aktual.com – Relawan asing mengaku kecewa atas pengusiran yang dilakukan Pemerintah Indonesia, untuk membantu korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Pemerintah Indonesia telah menyatakan tidak membutuhkan bantuan relawan asing, meski membuka keran bantuan internasional hanya sepekan sebelumnya. “Semua anggota tim USAR (Urban Search and Rescue Team) harus kembali ke negaranya masing-masing. Mereka tidak dibutuhkan di Indonesia,” kata Ahmed Bham yang bekerja untuk LSM Afrika Selatan, Gift of the Givers, seperti dikutip dari AFP, Rabu (10/10).
Ahmed mengungkapkan, relawan USAR yang beranggotakan 27 orang tiba dari Johannesburg tiga hari silam di Indonesia, untuk membantu korban gempa bumi dan tsunami Palu yang hingga kini sudah mencatat lebih dari 2.000 korban jiwa, 5.000 orang hilang dan sekitar 200.000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal itu, sudah sangat berpengalaman dengan peralatan khusus. “Banyak hari terbuang. Padahal kami bisa membantu dan menggunakan kemampuan atau skill kami,” katanya menyesal.
Ahmed Bahm menilai kebijakan tersebut justru tidak lazim di negara lain. “Kami tidak pernah mengalami perlakuan seperti ini dalam sebuah bencana besar,” imbuhnya. Hal serupa diungkapkan Direktur World Vision Australia, Tim Costello. Kepada stasiun televisi ABC dia menilai adalah hal “aneh jika wartawan asing bisa bergerak bebas. Inilah yang sangat aneh.” Pengusiran bagi relawan asing diumumkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Selasa (9/10). Menurut BNPB, LSM asing hanya bisa terjun ke lapangan dengan dampingan ormas lokal, harus mendaftarkan diri ke kementerian terkait dan diminta memulangkan relawannya yang telah berada di lokasi bencana.
Selain itu BNPB juga akan mengawasi semua aktivitas relawan asing di Sulawesi. “Relawan asing diatur, tidak bisa nyelonong seenaknya ke mana-mana. Karena beda kultur, bahasa, dan lainnya. Hal itu biasa terjadi, diatur di semua negara,” kata Jurubicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho. “Presiden sudah mengatakan kita tidak lagi membutuhkan bantuan asing, tapi mereka tetap datang.”
http://www.aktual.com/berdalih-tak-b...ng-di-sulteng/
Ini Alasan Relawan dan Tenaga Medis Asing Dilarang Masuk Palu dan Donggala
10/10/2018, 13:14 WIB
Jenasah korban gempa bumi ditemukan di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (6/10/2018). Gempa bumi Palu dan Donggala bermagnitudo 7,4 mengakibatkan sedikitnya 925 orang meninggal dunia dan 65.733 bangunan rusak.(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, ada larangan bagi relawan asing untuk ikut terjun secara langsung dalam penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah.
Alasannya, Sutopo menuturkan, relawan asing memiliki kultur kerja yang berbeda dari Indonesia. Untuk itu, perlu waktu penyesuaian dan adaptasi yang cukup lama bagi mereka untuk dapat menangani korban bencana dengan kondisi dan ketentuan yang ada.
"Relawan asing diatur, tidak bisa nyelonong seenaknya ke mana-mana. Karena beda kultur, bahasa, dan lainnya. Hal itu biasa terjadi, diatur di semua negara," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018). Baca juga: RI Batasi Bantuan Luar Negeri untuk Gempa Palu Hanya Berupa Barang Meski demikian, relawan maupun organisasi masyarakat luar negeri yang ingin memberikan bantuan untuk bencana Sulawesi Tengah tetap difasilitasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Dalam pendistribusiannya, mereka diwajibkan untuk menggandeng mitra lokal. "Ormas asing yang sudah terlanjur membeli atau menyiapkan bahan dukungan dan material di Indonesia harus didaftar menjadi mitra kementerian/lembaga dan wajib menggunakan mitra lokal untuk melaksanakan distribusi," ujar Sutopo.
Selain relawan asing, bantuan tenaga kesehatan asing dan obat-obatan juga tidak diizinkan. Plt Kepala Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes Eka Jusuf Singka sebelumnya mengatakan, pelarangan itu dikarenakan adanya standar yang berbeda antara tenaga medis dan obat-obatan di Indonesia dengan luar negeri.
Selain itu, tenaga kesehatan dalam negeri untuk penanggulangan bencana Sulteng hingga saat ini juga masih mencukupi. "Karena perlu kita lihat sertifikasinya dan tingkatan dari dokternya. Kita punya tenaga kesehatan cukup banyak. Sudah banyak sekali yang mau ke sana (lokasi terdampak bencana), tenaga kesehatan sudah terstandardisasi," ujar Eka.
Sutopo menegaskan, meskipun Pemerintah Indonesia menerima bantuan internasional untuk penanggulangan gempa dan tsunami Sulteng, bantuan tersebut sifatnya hanya suplemen, bukan instrumen utama penanggulangan. "Bantuan internasional hanya suplemen, bukan utama," ujar Sutopo.
Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018), mengakibatkan 2.010 orang meninggal dunia. BNPB juga mencatat ada 671 korban hilang, 10.679 orang luka berat dan 82.775 warga mengungsi di sejumlah titik. Dilaporkan pula, 67.310 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Ditambah lagi, terdapat 20 fasilitas kesehatan rusak berat.
https://nasional.kompas.com/read/201...u-dan-donggala
Relawan Asing Tak Bisa Sembarangan Langsung Masuk ke Palu dan Donggala
02/10/2018, 21:55 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho (tengah) memberikan pemaparan mengenai dampak gempa bumi dan tsunami di kota Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah saat konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (29/9/2018). Berdasarkan data BNPB hingga pukul 10.00 WIB menyatakan jumlah korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami di kota Palu sebanyak 48 orang, sementara untuk kota Donggala belum mendapatkan laporan dikarenakan terputusnya jaringan komunikasi, dan diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah.(ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak delapan belas negara sudah mengajukan diri memberikan bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Tawaran bantuan itu tak hanya berupa materi atau barang, tetapi juga bantuan sumber daya manusia untuk masuk ke lokasi bencana sebagai relawan internasional. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengingatkan, tak sembarangan relawan asing bisa masuk ke lokasi bencana.
"Tidak sembarangan relawan-relawan (internasional) bisa masuk, harus tetap sesuai dengan kebutuhan," ujar Sutopo dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Selasa (2/10/2018). Ia mengatakan, bantuan dari negara lain untuk korban gempa dan tsunami Palu dan Donggala merupakan kerja sama antar pemerintahan atau government to government.
Oleh karena itu, para relawan internasional yang ingin masuk ke lokasi bencana harus terdaftar secara resmi di Kementerian Luar Negeri. Secara detail, kata Sutopo, BNPB dan Kementerian Luar Negeri akan membuat aturannya. Selain itu, nantinya, AHA Centre, lembaga internasional khusus menangani masalah kemanusiaan juga akan dilibatkan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, semua bantuan asing untuk korban gempa Palu dan Donggala akan dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri. "Organisasi, negara atau apapun semua dikoordinasikan kepada kementerian luar negeri. Prioritasnya adalah satu transportasi, karena ini penting bagi kita. Kami sangat apresiasi tawaran-tawaran itu," kata dia. . .
Infografik: Bantuan Untuk Donggala-Palu (KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo)
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/02/21551511/relawan-asing-tak-bisa-sembarangan-langsung-masuk-ke-palu-dan-donggala
---------------------------------
Mungkin karena Pemerintah mempertimbangkan tempramen masyarakat setempat yang agak beda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia saat ditimpa bencana, antara lain kisah penjarahan dan perampokan yang marak itu, baik terhadap sesama warga mereka disana ataua atas bantuan yang dibawa tim relawan.
Bayangin kalau tim relawan asing itu kena begal oleh penduduk disana, tentu urusan Pemerintah akan semakin direpotkan karena nyawa relawan asing itu terancam. Sementara tim relawan dari berbagai ormas di Indonesia itu, jumlahnya bejibun, dan umumnya mereka sudah berpengalaman dalam menangani dan menolong korban gempa atau bencana alam lainnya di berbagai wilayah di tanah air, sebutlah seperti FPI itu misalnya.
Diubah oleh naniharyono2018 10-10-2018 14:53
-1
2.3K
22
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan