dinamika perpolitikan di Indonesia adalah sesuatu yang unik dan memiiki coraknya yang khas. sebagai negara yang menganut asas demokrasi menjadikan perpolitikan di Indonesia berjalan secara bebas dan sangat dekat dengan masyarakat. dalam asas demokrasi, rakyat dilibatkan langsung dalam rangka penyelenggaraan negara dengan cara menunjuk wakilnya untuk duduk di parlemen. parlemen di Indonesia dinamakan DPR yang kepanjangannya adalah dewan perwakilan rakyat. sejak awal kemerdekaan indonesia, pendirian DPR adalah salah satu fokus utama dalam rangka mewujudkan negara demokrasi. dalam negara demokrasi dikenal dengan trias politica dimana unsur utama dalam penyelenggaraan negara didasari oleh 3 lembaga utama yaitu legislatif, eksekutif , dan yudikatif. lalu bagaimana jika salah satu unsur tersebut hilang atau dihilangkan? apakah negara tersebut masih bisa disebut sebagai negara demokrasi?




indonesia pada masa awal kemerdekaan pada medio 1950-an masih mengalami pergolakan yang bisa dikatakan tensi yang mendidih. pasca mengalami 2 agresi militer yang dilakukan Belanda dan pengakuan kedaulatan masalah baru muncul lagi, negara yang masih seumur jagung tersebut mulai mengalami pergolakan dari dalam dimana masing-masing kekuatan politik berusaha untuk mendominasi kekuatan politik yang lainnya. hal tersebut seringkali menumbulkan perselisihan dan gesekan yang berujung pada pertikaian. padahal masing-masing anggota itu dulunya pernah berjuang bersama. golongan politik terbesar antara lain golongan agama, nasionalis, dan komunis sebagai perwujudan dari NASAKOM yang digencarkan oleh Presiden Sukarno.



untuk itu pemerintah berusaha memberikan wadah bagi para kekuatan politik yang ada untuk bertarung dalam pemilu yang pertama di Indonesia. pemolu pertama ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis di Indonesia. pemilu pertama diadakan oleh Kabinet Ali Sastroamidjoyo namun pada saat pemungutan suara Ali Sastroamidjoyo mengundurkan diri yang digantikan oleh Perdana Mentri Burhanudin Harahap. Pemilu pertama ini diadakan dalam kondisi yang belum kondusif karena pada masa itu masih banyak terjadi pemberontakan salah satunya adalah pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat. pemilu diikuti oleh 29 parpol dan individu. pemilu pertama itu diadakan untuk mengisi kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. pada masa itu juga anggota polisi dan TNI masih berhak memilih wakilnya di parlemen.





pasca pemilihan tersebut terbentuklah DPR dan konstituante yang menjalankan fungsi legislatif. namun dalam pelaksanaannya DPR sering mengalami kekisruhan dan tidak dapat menjalankan fungsinya secara baik. DPR memiliki produktifitas yang redah dalam pembentukan undang-undang yang diakibatkan DPR sulit untuk mencapai kata mufakat. hal ini tidak lepas karena masing-masing partai saling serang dengan argumen yang menyerang pada ideologi masing-masing. perpecahan terutama antara golongan partai-partai islam dengan partai komunis. DPR kisruh yang tak kunjung usai. lebih sering terlihat kursi kosong akibat banyak peserta sidang walk out dan tidak memenuhi quorum. puncaknya terjadi ketika Pemerintah mengajukan RAPBN dimana RAPBN pemerintah ditolak oleh parlemen. akibat penolakan itu pemerintah tidak bisa menjalankan fungsinya akibat tidak memperoleh anggaran untuk melaksanakan programnya. hal ini memancing amarah dari Presiden Sukarno.




presiden sukarno mengultimatum DPR untuk melakukan perbaikan dan menjalankan kembali fungsinya supaya dapat menjalankan tugasnya sebagai legislator. namun DPR tetap saja terpecah dan tidak bisa memperoleh kata mufakat. selain Presiden Sukarno ternayat muncul rasa kurang puas juga dari golongan militer terutama dari kubu AH Nasution. ia beranggapan bahwa politisi di DPR terlalu ikut campur terhadap militer. setelah itu muncul desakan militer kepada Presiden Sukarno untuk turun tangan menertibkan DPR dan mengendalikan situasi politik dalam negeri. Kubu Nasution menggerakkan massa untuk mendesak Presiden Soekarno membubarkan DPR. Mereka juga menaruh empat meriam berisi peluru di depan istana untuk menggertak Soekarno. tuntutan nasution masih sama yaitu bubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Sukarno tidak gentar terhadap gertakan Nasution namun setuju untuk turun langsung mengatasi kekacauan politik yang ada.





langkah presiden sukarno untuk menstabilkan politik adalah dengan mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959 yang salah satu poinnya adalah pembubaran DPR dan mendirikan DPR-GR. DPR-GR adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas legislatif namun diisi oleh orang-orang yang pro terhadap Sukarno. anggotanya ditunjuk oleh Sukarno untuk duduk dalam parlemen dan kedudukannya setingkat mentri. anggota DPR-GR tugasnya tidak lebih adalah sebagai pembantu dan mendukung semua program pemerintah. DPR-GR adalah DPR-Gotong Royong yang diisi orang pro Sukarno dan tidak ada pihak oposisi. menurut sukarno, untuk menciptakan kestabilan politik diperlukan Gotong Royong bukan oposisi.




pendirian DPR pemerintah ini mendapat tentangan beragam pihak terutama oposisi. bahkan oposisi menciptakan tandingan DPR-GR yaitu Liga Demokrasi yang berisi oposisi pemerintah. secara tidak langsung Indonesia telah masuk masa demokrasi terpimpin yang bercorak diktator. hal ini yang tidak diinginkan oleh pihak oposisi. menurutnya demokrasi ideal adalah demokrasi yang trias politikanya seimbang. Perlawanan terhadap dibubarkannya DPR hasil Pemilu waktu itu memang cukup sengit. Pada 22 Juni 1960, Bung Tomo mengadakan pengaduan kepada Mahkamah Agung dengan tuduhan pembubaran DPR hasil Pemilu ’55 sebagai pelanggaran terhadap UUD 45. Pada 17 Agustus 1960, dua partai yang menjadi kekuatan oposisi, Masyumi dan PSI dibubarkan. Tapi konflik politik hampir tidak pernah henti. Berakhir dengan tragis, terjadinya Gerakan 30 September 1965.

-JAS MERAH-

SUMBER 1
SUMBER 2



Mohon kritik dan Saran

Bata dan Cendol diharapkan

mohon rate bila berkenan