Pasangan Gubernur terpilih Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, bersama Wakil Gubernur terpilih Hadi Mulyadi dalam kampanye Pilkada 2018 di Samarinda, pada Juni silam.
Gubernur terpilih Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, ingin mengejar ketinggalan pembangunan prasarana infrastruktur di Pulau Jawa. Itu sebabnya Isran menyoroti pembagian dana perimbangan sektor migas dari Kaltim.

"Sudah banyak jasa Kaltim bagi pembangunan negeri ini," kata Isran dalam seminar bertema "Pembangunan Infrastruktur Indonesia Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" di Balikpapan, Kaltim, Rabu (12/9/2018).

Eksploitasi migas di Kaltim, sambung Isran--yang akan dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada 27 September nanti, sudah berkontribusi menopang perekonomian Indonesia sejak 1983 hingga sekarang. Bahkan Isran mengatakan sumbangan migas Kaltim pada kurun 1983-1988 mencapai 80 persen dari total produksi migas nasional.

"Saat itu perekonomian nasional sangat tergantung pada produksi migas. Produksi migas menopang 70 persen APBN Indonesia," imbuhnya.

Sampai saat ini kontribusi migas Kaltim kepada kas negara masih signifikan. Mantan Bupati Kutai Timur ini mencatat produksi migas Kaltim menyumbang sekitar Rp500 triliun bagi pos penerimaan dalam APBN setiap tahun.

Namun demikian, kontribusi Kaltim ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat. Sarana prasarana infrastruktur Kaltim masih jauh tertinggal dibandingkan Jawa.

"Setiap ada pembangunan baru selalu di Jawa, seperti Surabaya dan Jakarta. Kami di Kaltim sarana jalan kualitas 3C dan itu pun masih kurang di pedalaman. Baru seminggu diresmikan sudah pecah akibat tidak kuat menanggung beban kendaraan," keluh Isran.

Selama bertahun-tahun, Isran menyebutkan dana perimbangan sektor migas yang diterima Kaltim hanya berkisar Rp20 triliun. Artinya penerimaan dana perimbangan migas Kaltim hanya sebesar 4 persen dari total produksi migas per tahun.

"Tidak sampai 10 persen dari sumbangan produksi migas Kaltim yang sebesar Rp 500 triliun," paparnya.

Isran menyatakan masyarakat Kaltim butuh anggaran besar untuk mendongkrak pembangunan infrastruktur daerah perbatasan. Itu sebabnya Kaltim berhak memperoleh revisi besaran dana perimbangan dibandingkan sebelumnya.

"Setidaknya kami berhak memperoleh 50 persen dari total produksinya," tuturnya.

Isran pun memberi contoh. Pemerintah Tiongkok, misalnya, membuat proporsi pembagian dana perimbangan pusat dan daerah dengan baik. Pemerintah pusat "Negeri Tirai Bambu" ini mengembalikan 70 persen hasil eksploitasi sumber daya alam (SDA) ke daerah penghasilnya.

"Kalau di Indonesia malah kebalik, itu pun tidak sampai 30 persen diterima daerah," paparnya.

Isran pun berharap skema Tiongkok bisa menjadi pertimbangan untuk diterapkan di Indonesia. Apalagi, menurutnya, sudah saatnya pembangunan infrastruktur Indonesia diprioritaskan di Kalimantan.

"Sulawesi Selatan sudah lumayan pembangunannya, ada wapres di situ. Sumatra Selatan ikut kebagian saat menjadi salah satu tuan rumah Asian Games," sebutnya.

Kaltim pun tetap berharap pada kemurahan hati para petinggi negeri ini untuk membantu kemajuan masyarakat perbatasan. Maklum, selama bertahun-tahun mereka memperjuangkan ini belum ada perubahan porsi dana bagi hasil dari sektor migas.

Soal keluhan ini; Direktur Utama PT Penjaminan & Infrastruktur Indonesia (PII), Armand Hermawan, menyarankan agar Pemprov Kaltim kreatif dan tidak tergantung pada APBN dan APBD. Armand mengatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) bisa memaksimalkan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Saat APBN semakin menantang, kita bisa mulai melirik skema KPBU ini," katanya.

Dalam beberapa kasus, lanjut Armand, PII mendampingi pengerjaan proyek infrastruktur sejak studi kelayakan hingga proses lelang swasta. Dan pemda punya keuntungan karena penghematan anggaran untuk proyek infrastruktur bisa dilakukan dengan menggandeng partisipasi swasta.

Selain itu; pemda pun bisa mendorong terwujudnya tata kelola pelaksanaan proyek dengan baik, efektif, dan efisien. Pemda mengucurkan anggaran minimal dalam pembiayaan proyek infrastruktur senilai maksimal Rp20 triliun.

Menurut Armand, skema KPBU sudah banyak dimanfaatkan dalam pembiayaan mega proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi salah satu yang mampu mengoptimalkannya.

"Prioritas anggaran kita juga dipergunakan untuk membayar utang luar negeri. Sisanya dibagi-bagi ke seluruh daerah. Komitmen pemerintah sudah jelas dalam pembangunan daerah tertinggal dan terluar. Hanya saja keterbatasan anggaran juga menjadi pertimbangan," ujar Armand.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...gi-hasil-migas

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kasus korupsi kian susutkan suara Partai Golkar pada Pemilu 2019

- Tambal defisit APBN, pemerintah terbitkan surat utang lagi

- Ari Ashkara, dari Pelindo kembali ke Garuda Indonesia