Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Elit Partai Demokrat memilih tak memberikan sanksi tegas kepada sejumlah kader di daerah yang menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Padahal, dalam keputusan resminya, partai besutan SBY ini jelas menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Artinya, Partai Demokrat dianggap memperagakan politik dua kaki dalam menghadapi Pilpres 2019.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan, kunci maju atau tidaknya sebuah partai sangat bergantung seberapa tinggi level kedisiplinan dan loyalitas kader partai.

BACA JUGA:
Jokowi Diprediksi Bisa Terjegal oleh 2 Isu ini di Pilpres 2019

Isu 2019 Ganti Presiden dan TKA Sukses Gerus Elektabilitas Jokowi
Nelayan dan Petani Lobster Warnai Gerakan #2019GantiPresiden
Padati Monas, Ini Pesan Untuk Massa Relawan #2019GantiPresiden
Membungkam Demokrasi, Menggali Liang Lahat Kuburan Sendiri
Gerindra Yakin 2019 Pasti Ganti Presiden

Dengan kata lain, kader yang tidak menjalankan amanat partai patut diberikan sanksi (punish), bukan justru membiarkan, atau malah membela keputusan keliru tersebut.
“Pembelaan dari elite partai (DPP) terhadap kadernya justru semakin menguatkan argumentasi, dengan mengemukakan tiga alasan utama yang sangat absurd. Pertama, alasan dispensasi, daerah tersubut bukan basis Prabowo-Sandi. Seharusnya jika daerah tersebut bukan basis Prabowo-Sandi (zona sekunder), justru partai demokrat dan partai koalisi harus bekerja keras dan lebih serius lagi untuk membalikkan situasi, memperbesar dukungan dengan berbagai macam taktik dan strategi jitu, bukan malah menyerah pada keadaan,” jelas Pangi melalui keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (13/9/2018)

BACA JUGA:
Lagu #2019GantiPresiden Enak Didengar!
Rizal Ramli Sebut Penghadangan Deklarasi #2019GantiPresiden Kampanye Jokowi Paling Buruk
Soal Gerakan #2019GantiPresiden, Peluang Terbuka untuk Polisi Bersikap Adil dan Netral
Kampanye #2019GantiPresiden Lebih Populer Dibandingkan Pamor Jokowi
Pasca Pilkada Serentak 2018, Kampanye #2019GantiPresiden Kian Digandrungi
Gara-gara #2019GantiPresiden, Jokowi Terancam Tak Berlanjut Dua Periode

Kedua, pertimbangan pemilihan legislatif (pileg). Dari argumentasi ini terlihat dengan jelas bahwa partai demokrat hanya memikirkan dirinya sendiri dan mencari selamat sendiri.
“Logikanya mesti di balik, justru dengan pilpres dan pileg yang dilakukan secara serentak momentumnya yang tepat bagi partai demokrat (testing on the water) memperkuat basisnya untuk mengarahkan dukungan pada pasangan presiden yang mereka dukung bersama partai koalisi bukan justru malah mengarahkan dukungan pada kandidat lain,” papar dia.

Baca juga: 
OIAA Indonesia: Penolakan dan Intimidasi Terhadap Ustadz Somad Tidak Berdasar
Fahri Hamzah: Ustadz Abdul Somad adalah Jangkar NKRI

Ketiga, isu politik identitas. Argumentasi ini menurutnya tidak sejalan dengan sikap partai koalisi yang secara umum ingin meminimalisir politik identitas. Namun partai demokrat dengan sadar atau tidak tetap akan memainkan politik identitas dikantong-kantong suara yang menguntungkan partai demokrat secara elektoral, jelas ini pragmatisme dan transaksional politik sesaat.
Oleh karena itu, kata dia, sikap kader partai demokrat yang berseberangan dengan keputusan partai terutama mantan kepala daerah (yang masa jabatannya akan segera berakhir) dan yang baru dilantik juga mengindikasikan adanya bau amis tekanan politik yang memaksa mereka harus realistis menentukan sikap politik untuk mengamankan posisi politiknya.

Baca juga: 

Dolar Tembus Rp 15.000 di Masa Jokowi, Janji Kampanye yang Tak Terpenuhi

Nilai Tukar Rupiah Diprediksi Bakal Terus Merosot

Ekonom: Rupiah Akan Terus Melemah
Rakyat Makin Sengsara, Bangsa Tergadai

Sudah menjadi rahasia umum, para mantan kepala daerah atau yang baru dilantik akan berhadapan dengan situasi serba dilematis berhadapan dengan proses hukum, karena mencari pejabat publik yang bersih adalah barang langka di negeri ini.
“Trend berbondong-bondongnya kepala daerah dan mantan kepala daerah mendukung incambent patut dicurigai dalam kondisi ditekan sebab mereka butuh sabuk pengamanan dari rezim berkuasa,” papar Pangi.
Dan kelemahan ini tentu akan menjadi senjata ampuh sebagai alat penekan, karena ada kartu truf yang akan menjinakkan di tangan orang yang punya kuasa birokrasi dan tekanan politik bisa dimainkan.

Baca juga: 

Sudah 608 UMK Naungan OK OCE Dapat Izin di PTSP DKI Jakarta

Kadin Jakpus Gelar Sosialisasi OK Oce di Tiap Kelurahan

Selain itu, bagi kepala daerah yang baru menjabat atau melanjutkan untuk periode kedua, politik anggaran juga bisa dimainkan lawan politik yang sedang berkuasa. Sangat efektif untuk mengendalikan dan menaklukkan yang berseberangan dengan satu mantra ajaib penghematan anggaran, maka jadilah kepala daerah tertentu ajang cemoohan rakyatnya sendiri karena tidak mampu merealiasisikan program dan janji kampanye sebab anggaran yang yang dikeloa terbatas.
“Partai demokrat perlu memberikan sanksi pada kader yang membelot, tidak taat dan tidak disiplin pada keputusan partai. Justru adanya dispensasi, demokrat masuk dalam jebakan batman, bunuh diri dan berbahaya bagi masa depan partai demokrat,” sebut Pangi.

BACA JUGA

Sri Lanka Target 1 Miliar dari Proyek yang Didanai China di Colombo Port City 
Sekelumit Tentang Republik Niger yang Kaya Uranium

Pangi mengingatkan, main dua kaki partai demokrat adalah bahaya sedang mengintai koalisi Prabowo-Sandi. Bisa mengerus dan menganggu soliditas mesin PKS dan PAN. Apalagi kalau ada penyusup bermain dua kaki, membocorkan strategi pemenangan sehingga info jatuh ke tangan lawan, jelas berbahaya.
“Oleh karena itu, jangan sampai terkesan Prabowo kurang kasih sayang terhadap PKS dan PAN. Kalau dua partai tersebut mematikan mesinnya, selesai Prabowo,” pungkasnya.

Baca juga: 
Mencermati Runtuhnya Pax Americana 
Bagaimana Kalau Imperium Amerika Runtuh?
Kata Pakar: Bisnis Minyak Memiliki Dimensi Pertahanan Keamanan