- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
3 Voting di Twitter Nyatakan Jokowi-Ma'ruf Kalah Telak dari Prabowo-Sandi
TS
shahrah018
3 Voting di Twitter Nyatakan Jokowi-Ma'ruf Kalah Telak dari Prabowo-Sandi
3 Voting di Twitter Nyatakan Jokowi-Ma'ruf Amin Kalah Telak dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Sabtu, 11 Agustus 2018 07:37
Jokowi Vs Prabowo.
PEMILIHAN Presiden 2019 (Pilpres 2019) antara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin melawan Prabowo Subianto -Sandiaga Uno masih jauh, tetapi sejumlah pihak telah melakukan voting untuk memberi gambaran siapa yang akan memenangkan Pilpres 2019.
Setidaknya ada 3 akun twitter dengan jumlah follower banyak yang melakukan voting untuk memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin atau Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Hasil voting di 3 akun twitter itu menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin kalah telak melawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Voting di akun twitter IndonesiaLawyersClub @ILC_tvOnenews diikuti 110.259 pemilih, hasilnya memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan telak terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin.
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih dipilih 63 persen pemilih, sedangkan Jokowi-Ma'ruf Amin hanya dipilih 26 persen pemilih, dan 11 persen pemilih memilih golput.
Hasil voting di twitter ILC Tv One. (twitter @ILCtvOnenews)
Sedangkan voting di akun twitter radio elshinta @RadioElshinta masih terus berjalan dengan jumlah pemilih sampai saat ini sudah sebanyak 27.574 pemilih.
Dari pemilih sebanyak itu, 80 persen memilih Prabowo-Sandiaga Uno, sedangkan yang memilih Jokowi-Ma'ruf Amin hanya 20 persen saja.
Hasil voting di radio elshinta. (twitter @RadioElshinta)
Berikutnya akun twitter musisi Iwan Fals @iwanfals juga membuat voting serupa, dan hasilnya memperlihatkan Jokowi-Ma'ruf Amin kalah telah dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
@iwanfals menyingkat Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi JokMar, sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjadi PraSan.
Sampai saat ini voting di @iwanfals sudah diikuti 45.626 pemilih.
Hasilnya PraSan memperoleh 67 persen suara, sedangan JokMar hanya memperoleh 27 persen suara. Sisanya sebanyak 6 persen adalah yang memilih golput.
Hasil voting di akun twitter Iwan Fals (twitter @iwanfals)
Jokowi Diprediksi Kalah
Sebuah akun di twitter secara mengejutkan menyebut Jokowi pasti akan kalah pada Pilpres 2018.
Adalah pemilik akun @GuruScrates yang menuliskan pendapatnya melalui cuitan twitter.
Sejumlah alasan diungkapkan mengapa ia sangat yakin jika Jokowi tak akan menang di Pilpres tahun depan.
Total ada 20 cuitan yang dituliskan akun tersebut.
Berikut cuitannya:
"1. Menarik pernyataan segelintir pihak yg menyebut Jokowi pasti menang pada
Pilpres 2019 yad.
Benarkah? Bagaimana faktanya?
Saya ingin membandingkan situasi kondisi sebelum pilpres 2014 dengan hari ini:
sebelum pilpres 2019
......................
source:
http://wartakota.tribunnews.com/2018...o-sandiaga-uno
------------------------------
survei-survei macem di twitter itu hanya indikator sesaat saja. Tapi kalau trendnya cendrung bertahan seperti itu, atau bahkan lebih buruk hasilnya, yaa itu berarti WARNING untuk calon yang bersangkutan, dengan assumsi riset-riset atau survei-survei politik semacam itu memang fair, bukan survei pesanan semata!
Sabtu, 11 Agustus 2018 07:37
Jokowi Vs Prabowo.
PEMILIHAN Presiden 2019 (Pilpres 2019) antara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin melawan Prabowo Subianto -Sandiaga Uno masih jauh, tetapi sejumlah pihak telah melakukan voting untuk memberi gambaran siapa yang akan memenangkan Pilpres 2019.
Setidaknya ada 3 akun twitter dengan jumlah follower banyak yang melakukan voting untuk memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin atau Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Hasil voting di 3 akun twitter itu menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin kalah telak melawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Voting di akun twitter IndonesiaLawyersClub @ILC_tvOnenews diikuti 110.259 pemilih, hasilnya memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan telak terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin.
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih dipilih 63 persen pemilih, sedangkan Jokowi-Ma'ruf Amin hanya dipilih 26 persen pemilih, dan 11 persen pemilih memilih golput.
Hasil voting di twitter ILC Tv One. (twitter @ILCtvOnenews)
Sedangkan voting di akun twitter radio elshinta @RadioElshinta masih terus berjalan dengan jumlah pemilih sampai saat ini sudah sebanyak 27.574 pemilih.
Dari pemilih sebanyak itu, 80 persen memilih Prabowo-Sandiaga Uno, sedangkan yang memilih Jokowi-Ma'ruf Amin hanya 20 persen saja.
Hasil voting di radio elshinta. (twitter @RadioElshinta)
Berikutnya akun twitter musisi Iwan Fals @iwanfals juga membuat voting serupa, dan hasilnya memperlihatkan Jokowi-Ma'ruf Amin kalah telah dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
@iwanfals menyingkat Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi JokMar, sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjadi PraSan.
Sampai saat ini voting di @iwanfals sudah diikuti 45.626 pemilih.
Hasilnya PraSan memperoleh 67 persen suara, sedangan JokMar hanya memperoleh 27 persen suara. Sisanya sebanyak 6 persen adalah yang memilih golput.
Hasil voting di akun twitter Iwan Fals (twitter @iwanfals)
Jokowi Diprediksi Kalah
Sebuah akun di twitter secara mengejutkan menyebut Jokowi pasti akan kalah pada Pilpres 2018.
Adalah pemilik akun @GuruScrates yang menuliskan pendapatnya melalui cuitan twitter.
Sejumlah alasan diungkapkan mengapa ia sangat yakin jika Jokowi tak akan menang di Pilpres tahun depan.
Total ada 20 cuitan yang dituliskan akun tersebut.
Berikut cuitannya:
"1. Menarik pernyataan segelintir pihak yg menyebut Jokowi pasti menang pada
Pilpres 2019 yad.
Benarkah? Bagaimana faktanya?
Saya ingin membandingkan situasi kondisi sebelum pilpres 2014 dengan hari ini:
sebelum pilpres 2019
......................
source:
http://wartakota.tribunnews.com/2018...o-sandiaga-uno
Quote:
Menakar Peluang Jokowi 2019
Jumat 13 April 2018, 11:23 WIB
Presiden Joko Widodo (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres)
Jakarta - Dalam beberapa bulan terakhir ini kita merasakan perang urat syaraf, opini, adu argumentasi dan bahkan "adu kuat" antara pendukung Jokowi dan pendukung non Jokowi atau ABJ alias Asal Bukan Jokowi. Sesuatu yang lumrah dalam alam demokrasi, sepanjang berjalan dalam koridor aturan main dan fair. Sebagaimana dalam dunia olah raga, incumbent atau petahana cenderung lebih stres, gugup, emosionil, dan mudah panik.
Di sisi lain, petahana umumnya memiliki lebih banyak resources termasuk fasilitas dan jaringan (kekuasaan) formal dan atas non formal. Tetapi karena sering panik, kelebihan-kelebihan itu kadang justru digunakan secara non-produktif baik dalam bentuk pernyataan maupun tindakan. Misalnya, pernyataan bahwa mayoritas rakyat masih menginginkan Jokowi padahal hasil hasil survei politik, bahkan dari lembaga survei yang ditengarai sering berpihak sekalipun, menyimpulkan bahwa elektabilitas Jokowi masih yang tertinggi tetapi di bawah 50%. Artinya, bukan mayoritas.
Contoh lain adalah tindakan hukum yang sering dirasakan atau dianggap berat sebelah yang diam-diam sebenarnya justru merugikan petahana sebab semakin mensolidkan sikap pesaing yang akan diwujudkan nanti pada hari H dengan tidak memilih petahana.
Dalam Pilpres 2014 yang lalu, Jokowi relatif hanya menang tipis dari Prabowo Subianto. Meski sudah berkuasa 3,5 tahun, tampaknya Jokowi gagal memelihara jumlah pendukungnya. Sinyalemen ini dapat diketahui dari berbagai survei yang umumnya menampilkan elektabilitas Jokowi di bawah 50%, bahkan hanya sekitar 35%.Artinya, terjadi penurunan jumlah pendukung Jokowi. Penurunan ini juga sejalan dengan observasi umum yang tidak menemukan perubahan sikap kelompok pemilih dari semula non-Jokowi menjadi Projo. Sebaliknya kita sering melihat dari Projo yang kecewa menjadi non-Jokowi bahkan anti Jokowi.
Bagaimana dengan parpol parpol yang pada Pilpres 2014 yang lalu tidak mendukung Jokowi tetapi kini mendukung Jokowi maju lagi dalam Pilpres 2019? Jawabnya sederhana saja bahwa dukungan parpol hanyalah tiket pencalonan ke KPU. Tidak berbanding lurus dengan perolehan suara. Dan, itu sudah dibuktikan sejak terpilihnya SBY dalam Pilpres 2004 maupun dalam banyak pilkada, termasuk saat terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI yang masing-masing kemenangannya tidak berbanding lurus dengan besarnya dukungan parpol. Artinya, dukungan resmi parpol boleh saja minimalis tetapi memperoleh kemenangan yang meyakinkan, dan sebaliknya yang besar dukungan parpolnya tetapi dikalahkan telak oleh pilihan rakyat.
Sudah menjadi rule of thumb bahwa dalam simple majority system, untuk layak dimajukan lagi seorang petahana "disyaratkan" memiliki dukungan atau elektabilitas minimal 60% dengan perhitungan kalau ada penurunan dukungan sampai 10%, masih memperoleh sisa 50% plus alias masih menang. Jika elektabilitas petahana di bawah 60%, parpol pendukung biasanya ragu-ragu untuk mencalonkan kembali, dan bila di bawah 50% logikanya parpol pendukung akan mengajukan calon lain.
The simple theory atau argumentasi dari logika tersebut, selain dari kebiasaan dan empiris di negara negara demokrasi, bahwa seorang petahana itu telah manggung dengan jabatan dan kekuasaannya sehingga sudah jelas kualitasnya, baik-buruknya, atau kinerjanya di mata pemilih. Maknanya, para pemilih sudah mengetahui dengan jelas alasan dukungan atau penolakannya terhadap petahana. Bukan lagi membeli kucing dalam karung. Oleh karena itu seorang petahana yang hanya didukung kurang dari 50% hampir dapat dipastikan akan kalah.
Contoh terakhir dalam pilpres adalah Ibu Megawati sebagai petahana yang dikalahkan SBY dalam Pilpres 2004, sejalan dengan hasil survei bahwa dukungan terhadap Ibu Megawati selaku petahana di bawah 50%. Atau, contoh terakhir dalam pilkada adalah kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI. Selaku petahana, dukungan terhadap Ahok sesuai hasil hasil survei, seingat saya, selalu di bawah 50% meski selalu tertinggi dibandingkan calon calon yang lain. Bahkan dalam putaran pertama pun Ahok memperoleh suara tertinggi, melampaui suara Anies Baswedan. Tetapi dalam putaran kedua atau akhir, Ahok dikalahkan Anies yang sebelumnya baik dalam survei-survei maupun putaran pertama kalah oleh Ahok.
Perolehan suara petahana biasanya memang stagnan. Ini menjelaskan bahwa dukungan terhadap petahana --ceteris paribus-- cenderung fixed. Mengapa? Sekali lagi karena pemilih sudah tahu kinerja petahana. Jadi yang mendukung akan benar-benar mendukungnya, dan yang menolak juga akan benar-benar menolaknya. Inilah untung ruginya petahana. Oleh karena itu sungguh keliru bila elektabilitas petahana dibandingkan dengan calon penantangnya. Hampir dapat dipastikan petahana akan selalu unggul seperti halnya Ahok dalam pilkada DKI, ataupun kini dalam hal menyongsong Pilpres 2019. Elektabilitas Jokowi akan lebih tinggi dari calon lainnya.
Meski begitu, sepanjang elektabilitas petahana di bawah 50%, hampir dapat dipastikan petahana akan kalah. Mengapa? Sebab berarti lebih dari 50% pemilih tidak mendukung petahana yang untuk sementara suaranya mungkin masih terpecah-pecah atau terbagi-bagi ke beberapa calon, atau sengaja belum menentukan sikap pilihannya tetapi hampir dapat dipastikan tidak ke petahana. Tetapi bila nantinya head to head antara petahana dengan penantangnya, suara yang tidak mendukung petahana atau belum bersikap tadi akan merge (bersatu) untuk atau demi mengalahkan petahana.
Dengan demikian adalah suatu kekeliruan besar bila kita membandingkan elektabilitas petahana dengan elektabilitas para penantangnya. Elektabilitas petahana hanya dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri, yaitu berapa besar yang tidak mendukungnya. Perbandingan elektabilitas sesama calon hanya dapat disajikan (sebagai rujukan) bila sama sama baru, tidak ada calon petahana.
Dari gambaran keadaan di atas dapat dimengerti bahwa para bakal calon dengan tim suksesnya harus beradu cerdas mengatur strategi. Para pemilih juga harus cerdas dalam menyikapi isu, pembentukan opini, dan membaca hasil hasil survei. Perbandingan elektabilitas petahana dengan calon lain yang bukan petahana misalnya, bukanlah perbandingan apple to apple, dan karena itu tidak usah dibeli.
Kita juga bisa memahami (bila benar) isu yang berkembang bahwa strategi tim sukses petahana adalah menawarkan calon penantang yang paling potensial untuk menjadi cawapresnya. Ini adalah strategi yang amat jitu dan murah atau efisien dari petahana yang hanya mempunyai dukungan di bawah 50% sebab akan melahirkan calon tunggal, atau mungkin cukup memasang calon boneka untuk sekedar memenuhi syarat formal. Tetapi blunder bagi sang penantang dan kekuatan pendukungnya.
Karena itu keputusan Gerindra dan parpol parpol pendukung Prabowo untuk tetap mengajukan Prabowo sebagai capres dalam Pilpres 2019 sudah tepat, sebab selain berpeluang memenangkan pilpres, setidak tidaknya juga akan meningkatkan perolehan suara legislatif parpolnya. Sebaliknya, kita juga bisa memahami bila ada strategi para capres yang tidak mengambil tokoh parpol sebagai cawapresnya karena yang penting adalah kuatnya dukungan suara.
Kita juga bisa memahami isu bahwa petahana ingin tetap berpasangan dengan JK mengingat kemenangan dalam Pilpres 2014 adalah karena faktor JK yang dianggap sebagai tokoh Islam sekaligus tokoh Indonesia Timur. Saya kira tanpa JK, dukungan kepada Jokowi akan lebih turun lagi. Tapi, tampaknya JK terhalang oleh larangan konstitusi karena sudah dua kali menjadi warpes.
Dengan demikian sungguh naif bagi mereka yang telah membuat kekeliruan analisis dalam Pilkada DKI dengan meyakini Ahok akan menang (padahal elektabilitasnya, meski selalu di atas yang lain, tapi tidak melebihi 50%), kini membuat kesalahan serupa bila meyakini Jokowi akan menang padahal elektabilitasnya jauh di bawah 50%. Karena itu prediksi 2019 akan ada presiden baru, bukan prediksi yang tidak berdasar.
Oleh: Fuad Bawazier mantan Menteri Keuangan
Source:
https://news.detik.com/kolom/3969402/menakar-peluang-jokowi-2019
Jumat 13 April 2018, 11:23 WIB
Presiden Joko Widodo (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres)Jakarta - Dalam beberapa bulan terakhir ini kita merasakan perang urat syaraf, opini, adu argumentasi dan bahkan "adu kuat" antara pendukung Jokowi dan pendukung non Jokowi atau ABJ alias Asal Bukan Jokowi. Sesuatu yang lumrah dalam alam demokrasi, sepanjang berjalan dalam koridor aturan main dan fair. Sebagaimana dalam dunia olah raga, incumbent atau petahana cenderung lebih stres, gugup, emosionil, dan mudah panik.
Di sisi lain, petahana umumnya memiliki lebih banyak resources termasuk fasilitas dan jaringan (kekuasaan) formal dan atas non formal. Tetapi karena sering panik, kelebihan-kelebihan itu kadang justru digunakan secara non-produktif baik dalam bentuk pernyataan maupun tindakan. Misalnya, pernyataan bahwa mayoritas rakyat masih menginginkan Jokowi padahal hasil hasil survei politik, bahkan dari lembaga survei yang ditengarai sering berpihak sekalipun, menyimpulkan bahwa elektabilitas Jokowi masih yang tertinggi tetapi di bawah 50%. Artinya, bukan mayoritas.
Contoh lain adalah tindakan hukum yang sering dirasakan atau dianggap berat sebelah yang diam-diam sebenarnya justru merugikan petahana sebab semakin mensolidkan sikap pesaing yang akan diwujudkan nanti pada hari H dengan tidak memilih petahana.
Dalam Pilpres 2014 yang lalu, Jokowi relatif hanya menang tipis dari Prabowo Subianto. Meski sudah berkuasa 3,5 tahun, tampaknya Jokowi gagal memelihara jumlah pendukungnya. Sinyalemen ini dapat diketahui dari berbagai survei yang umumnya menampilkan elektabilitas Jokowi di bawah 50%, bahkan hanya sekitar 35%.Artinya, terjadi penurunan jumlah pendukung Jokowi. Penurunan ini juga sejalan dengan observasi umum yang tidak menemukan perubahan sikap kelompok pemilih dari semula non-Jokowi menjadi Projo. Sebaliknya kita sering melihat dari Projo yang kecewa menjadi non-Jokowi bahkan anti Jokowi.
Bagaimana dengan parpol parpol yang pada Pilpres 2014 yang lalu tidak mendukung Jokowi tetapi kini mendukung Jokowi maju lagi dalam Pilpres 2019? Jawabnya sederhana saja bahwa dukungan parpol hanyalah tiket pencalonan ke KPU. Tidak berbanding lurus dengan perolehan suara. Dan, itu sudah dibuktikan sejak terpilihnya SBY dalam Pilpres 2004 maupun dalam banyak pilkada, termasuk saat terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI yang masing-masing kemenangannya tidak berbanding lurus dengan besarnya dukungan parpol. Artinya, dukungan resmi parpol boleh saja minimalis tetapi memperoleh kemenangan yang meyakinkan, dan sebaliknya yang besar dukungan parpolnya tetapi dikalahkan telak oleh pilihan rakyat.
Sudah menjadi rule of thumb bahwa dalam simple majority system, untuk layak dimajukan lagi seorang petahana "disyaratkan" memiliki dukungan atau elektabilitas minimal 60% dengan perhitungan kalau ada penurunan dukungan sampai 10%, masih memperoleh sisa 50% plus alias masih menang. Jika elektabilitas petahana di bawah 60%, parpol pendukung biasanya ragu-ragu untuk mencalonkan kembali, dan bila di bawah 50% logikanya parpol pendukung akan mengajukan calon lain.
The simple theory atau argumentasi dari logika tersebut, selain dari kebiasaan dan empiris di negara negara demokrasi, bahwa seorang petahana itu telah manggung dengan jabatan dan kekuasaannya sehingga sudah jelas kualitasnya, baik-buruknya, atau kinerjanya di mata pemilih. Maknanya, para pemilih sudah mengetahui dengan jelas alasan dukungan atau penolakannya terhadap petahana. Bukan lagi membeli kucing dalam karung. Oleh karena itu seorang petahana yang hanya didukung kurang dari 50% hampir dapat dipastikan akan kalah.
Contoh terakhir dalam pilpres adalah Ibu Megawati sebagai petahana yang dikalahkan SBY dalam Pilpres 2004, sejalan dengan hasil survei bahwa dukungan terhadap Ibu Megawati selaku petahana di bawah 50%. Atau, contoh terakhir dalam pilkada adalah kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI. Selaku petahana, dukungan terhadap Ahok sesuai hasil hasil survei, seingat saya, selalu di bawah 50% meski selalu tertinggi dibandingkan calon calon yang lain. Bahkan dalam putaran pertama pun Ahok memperoleh suara tertinggi, melampaui suara Anies Baswedan. Tetapi dalam putaran kedua atau akhir, Ahok dikalahkan Anies yang sebelumnya baik dalam survei-survei maupun putaran pertama kalah oleh Ahok.
Perolehan suara petahana biasanya memang stagnan. Ini menjelaskan bahwa dukungan terhadap petahana --ceteris paribus-- cenderung fixed. Mengapa? Sekali lagi karena pemilih sudah tahu kinerja petahana. Jadi yang mendukung akan benar-benar mendukungnya, dan yang menolak juga akan benar-benar menolaknya. Inilah untung ruginya petahana. Oleh karena itu sungguh keliru bila elektabilitas petahana dibandingkan dengan calon penantangnya. Hampir dapat dipastikan petahana akan selalu unggul seperti halnya Ahok dalam pilkada DKI, ataupun kini dalam hal menyongsong Pilpres 2019. Elektabilitas Jokowi akan lebih tinggi dari calon lainnya.
Meski begitu, sepanjang elektabilitas petahana di bawah 50%, hampir dapat dipastikan petahana akan kalah. Mengapa? Sebab berarti lebih dari 50% pemilih tidak mendukung petahana yang untuk sementara suaranya mungkin masih terpecah-pecah atau terbagi-bagi ke beberapa calon, atau sengaja belum menentukan sikap pilihannya tetapi hampir dapat dipastikan tidak ke petahana. Tetapi bila nantinya head to head antara petahana dengan penantangnya, suara yang tidak mendukung petahana atau belum bersikap tadi akan merge (bersatu) untuk atau demi mengalahkan petahana.
Dengan demikian adalah suatu kekeliruan besar bila kita membandingkan elektabilitas petahana dengan elektabilitas para penantangnya. Elektabilitas petahana hanya dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri, yaitu berapa besar yang tidak mendukungnya. Perbandingan elektabilitas sesama calon hanya dapat disajikan (sebagai rujukan) bila sama sama baru, tidak ada calon petahana.
Dari gambaran keadaan di atas dapat dimengerti bahwa para bakal calon dengan tim suksesnya harus beradu cerdas mengatur strategi. Para pemilih juga harus cerdas dalam menyikapi isu, pembentukan opini, dan membaca hasil hasil survei. Perbandingan elektabilitas petahana dengan calon lain yang bukan petahana misalnya, bukanlah perbandingan apple to apple, dan karena itu tidak usah dibeli.
Kita juga bisa memahami (bila benar) isu yang berkembang bahwa strategi tim sukses petahana adalah menawarkan calon penantang yang paling potensial untuk menjadi cawapresnya. Ini adalah strategi yang amat jitu dan murah atau efisien dari petahana yang hanya mempunyai dukungan di bawah 50% sebab akan melahirkan calon tunggal, atau mungkin cukup memasang calon boneka untuk sekedar memenuhi syarat formal. Tetapi blunder bagi sang penantang dan kekuatan pendukungnya.
Karena itu keputusan Gerindra dan parpol parpol pendukung Prabowo untuk tetap mengajukan Prabowo sebagai capres dalam Pilpres 2019 sudah tepat, sebab selain berpeluang memenangkan pilpres, setidak tidaknya juga akan meningkatkan perolehan suara legislatif parpolnya. Sebaliknya, kita juga bisa memahami bila ada strategi para capres yang tidak mengambil tokoh parpol sebagai cawapresnya karena yang penting adalah kuatnya dukungan suara.
Kita juga bisa memahami isu bahwa petahana ingin tetap berpasangan dengan JK mengingat kemenangan dalam Pilpres 2014 adalah karena faktor JK yang dianggap sebagai tokoh Islam sekaligus tokoh Indonesia Timur. Saya kira tanpa JK, dukungan kepada Jokowi akan lebih turun lagi. Tapi, tampaknya JK terhalang oleh larangan konstitusi karena sudah dua kali menjadi warpes.
Dengan demikian sungguh naif bagi mereka yang telah membuat kekeliruan analisis dalam Pilkada DKI dengan meyakini Ahok akan menang (padahal elektabilitasnya, meski selalu di atas yang lain, tapi tidak melebihi 50%), kini membuat kesalahan serupa bila meyakini Jokowi akan menang padahal elektabilitasnya jauh di bawah 50%. Karena itu prediksi 2019 akan ada presiden baru, bukan prediksi yang tidak berdasar.
Oleh: Fuad Bawazier mantan Menteri Keuangan
Source:
https://news.detik.com/kolom/3969402/menakar-peluang-jokowi-2019
------------------------------
survei-survei macem di twitter itu hanya indikator sesaat saja. Tapi kalau trendnya cendrung bertahan seperti itu, atau bahkan lebih buruk hasilnya, yaa itu berarti WARNING untuk calon yang bersangkutan, dengan assumsi riset-riset atau survei-survei politik semacam itu memang fair, bukan survei pesanan semata!
tien212700 memberi reputasi
1
10.8K
81
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan