Foto: Agung Pambudhy
FOKUS BERITA Kisruh Data Kemiskinan RI

Jakarta - Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebebutkan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Ini juga dinilai menjadi masalah bagi pemerintah.

Angka yang disampaikan itu juga berbeda jauh dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Di mana, per Maret 2018 tercatat jumlah orang miskin 25,95 juta orang atau setara 9,82%.

Kepala BPS Suhariyanto mencoba menjelaskan yang dimaksud oleh mantan presiden Indonesia yang ke-6 tersebut. Dia menyebut, jumlah 100 juta orang yang dimaksud merupakan 40% kelompok masyarakat lapisan terbawah.



Baca juga: Tonton Blak-blakan Kepala BPS soal Kisruh Data Kemiskinan Sekarang

Dia menjelaskan, 40% kelompok lapisan terbawah ini merupakan klasifikasi kelompok yang dibuat oleh Bank Dunia. Sebanyak 40% lagi merupakan kelompok menengah, dan 20% kelompok masyarakat atas.

"40% lapisan ke bawah itu harus menjadi perhatian pemerintah di manapun, di Amerika harus, di Indonesia harus. Kenapa? Karena 40% ini dikategorikan rentan, kalau kita bicara 40% ya memang jumlahnya kalau dikalikan jumlah penduduk jumlahnya sekitar 105 juta, tetapi 40% itu bukan miskin, itu perlu mendapat perhatian iya, yang miskin ada di bawahnya lagi," kata Suhariyanto saat berbincang dengan detikFinance, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Menurut Suhariyanto, dari 40% kelompok masyarakat bawah terdapat batasan yang menentukan masyarakat tersebut orang miskin atau tidak yaitu garis kemiskinan.

Garis kemiskinan di Indonesia saat ini Rp 401.220 per kapita per bulan. Cara menghitungnya pun tidak langsung dibagi dengan 30 hari, melainkan per kapita atau melihat jumlah anggota keluarga.

Pria yang akrab disapa Kecuk ini menjelaskan, garis kemiskinan bisa dipilah menjadi dua yakni makanan dan non makanan dengan komoditas yang sudah ditentukan berdasarkan metodologi yang diterapkan.

"Garis kemiskinan BPS terakhir itu adalah Rp 401.220 per kapita per bulan, bukan per rumah tangga. Kalau orang membagi 401 ribu di bagi 30 dapatnya Rp 13.000, tapi bukan begitu," jelas dia.


Baca juga: Arif Budimanta: Nawa Cita Sesuai Harapan

Dalam menentukan masyarakat masuk ke dalam golongan miskin atau tidak, bisa dihitung dari anggota rumah tangganya. BPS sendiri merata-ratakan jumlahnya dua sampai empat untuk satu keluarga.

"Jadi anggota miskin punya anak 2-3 orang bahkan sampai 4. Dengan mengalikan itu kita bisa mendapatkan feelnya bahwa garis kemiskinan BPS 401 ribu per kapita per bulan kalau saya kalikan dengan jumlah anggota keluarga itu setara dengan Rp 1,8 juta per bulan. Itu saya ngomongin Indonesia secara rata-rata," ungkap dia.

Kecuk mengungkapkan, garis kemiskinan nasional pun berbeda dengan yang diterapkan di provinsi. Dia mencontohkan seperti DKI Jakarta yang sebesar Rp 593.000 per kapita per bulan. Jika dikalikan rata-rata anggota rumah tangga, maka garis kemiskinannya sebesar Rp 3 juta.

"Rp 3 juta bukan hal yang kecil karena untuk mencari penghasilan Rp 3 juta untuk lapisan bawah itu tidak mudah. Saya ambil contoh lagi di NTT, itu dengan garis kemiskinan yang ada dikalikan jumlah anggota keluarga yang ada itu batasannya adalah Rp 2,1 juta perbulan. Jadi bukan Rp 401 di bagi 30 hari tetapi coba dipikirkan kalau itu dikalikan anggota rumah tangga jadi lebih mudah membayangkannya, Rp 1,8 juta untuk Indonesia, Rp 3 juta untuk DKI, Rp 2,1 juta untuk NTT, bukannya kecil," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Kecuk, 100 juta orang miskin yang dimaksudkan oleh mantan Presiden RI ke-6 itu lebih tepatnya merupakan masyarakat yang masuk dalam 40% kelompok bawah.

"Jadi sebetulnya tidak begitu, tadi saya bilang bahwa metodelogi yang digunakan BPS itu adalah metode kebutuhan dasar mengacu kepada. Handsbooknya World Bank, digunakan di mana saja di Vietnam digunakan, Thailand, Filipina, jadi dengan metode itu kita harus menghitung sebuah garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang lalu-lalu, kemudian dipertimbangkan garis inflasi," tutup dia. (hek/dna)
https://finance.detik.com/berita-eko...kelompok-bawah

provinsi DIY itu parah sekali dibanding provinsi lain di jawa paling besar prosentase kemiskinannya padahal termasuk provinsi dengan upah umr rendah UMK kota diy aja cuma 1,5 jt

garis kemiskinan saja cuma 401rb rata rata
klo lu ada anak 2 sama istri upah 2jt bukan miskin lagi ya