Ada pernyataan menarik mantan anggota DPR RI, Ruhut Sitompul terkait utang Indonesia yang terus membengkak. Dia menyembut peningkatan pinjaman tersebut disebabkan kejujuran Presiden RI Joko Widodo. Apa hubungannya?

"Orang tidak jujur mau ngutang pasti ditolak dan mereka pasti marah dan tidak setuju. Kalau orang jujur diberi utang karena kejujurannya. Itulah pak Joko Widodo karena kejujurannya semua percaya. Mereka tahu pasti dapat dipertanggungjawabkan," kicau Ruhut di akun Twitter.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa Pujarama mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp7.000 triliun, jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta.

Dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun," ujar Riza di kantor Indef, Jakarta, Maret 2018 seperti dikutip dari Kompas.com.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018, utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan SBN yang mencapai Rp 3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN sekitar Rp 2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp 897,78 triliun atau 18,11 persen. Sementara untuk utang luar negeri swasta tahun 2017 telah tembus sebesar USD172 miliar atau sekitar Rp 2.322 triliun dengan kurs Rp 13.500 per dollar AS.

"Besar kemungkinan belum termasuk semua utang BUMN," kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati.

Ekonom senior Indef Faisal Basri menyoroti utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Menurut dia, saat ini pemerintah terlalu mengobral utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung dikuasai oleh pihak asing dalam mata uang asing. Dia mengatakan, ada kekhawatiran jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, lantaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar. Terlebih disaat pasar mengalami gejolak, dikhawatirkan investor asing keluar dari kepemilikan SBN.

"Kalau saran saya, lebih baik perbanyak utang dengan bank dunia, seperti ADB, Jepang, itu jaminan lebih efektif. Tapi kita enggak bisa merdeka, enggak bisa suka-suka pakai anggaran, enggak bisa cawe-cawe," kata Faisal.


http://news.rakyatku.com/read/108660...wi-orang-jujur


soal kejujuran jokowi tiada duanya