Direktur eksekutif Lembaga Survei Celebes Research Center (CRC) Herman Heizer memaparkan hasil penghitungan cepat Pilkada Makassar di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (27/6/2018) malam.
Kemenangan kotak kosong dalam Pemilihan Wali Kota Makassar ternyata mendapat ganjalan. Setelah dalam hitung cepat kotak kosong unggul melawan pasangan Munafri Arifuffi-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), ternyata ada dugaan suara kotak kosong digembosi dalam proses rekapitulasi suara.

Irham, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 6 Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, mengatakan berdasar hasil penghitungan suara data C1, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut 1 Appi-Cicu memperoleh 94 suara. Sedangkan suara kotak kosong sebanyak 138.

Namun, setelah dicek di situs KPU Makassar, angkanya berubah drastis. "Nomor urut 1 menjadi 238 suara, kolom kosong hanya 1 suara, dan 7 suara batal," ujarnya Sabtu (30/6/2018) seperti dikutip dari Jawapos.com.

Di TPS 013 Bontoduri, berdasar data C1, pasangan Appi-Cicu memperoleh 105 suara, sedangkan kotak kosong unggul dengan 197 suara. Tapi, menurut Faisal Sitaba, ketua KPPS setempat, situs KPU menampilkan angka berbeda. Kotak kosong suaranya tinggal 1, sedangkan pasangan nomor urut 1 menjadi 295 suara.

TPS 012 Bontoduri sesuai hasil C1, pasangan Appi-Cicu memperoleh 120 suara, sedangkan kotak kosong 155 suara. "Tapi, di website KPU, perolehan kotak kosong menjadi 0 dan pasangan nomor urut 1 melonjak menjadi 285 suara," kata Ketua KPPS setempar, Muh. Nur.

Kabar ini menjadi ramai. Wartawan lalu hendak mengkonfirmasi dan meliput rekapitulasi suara di Kecamatan Manggala dan Tanamalate, pada Jumat (29/6/2018) pagi.

Tapi wartawan dicegat polisi dan tak boleh masuk walau sudah menunjukkan identitas mereka. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Qodriansyah Agam Sofyan menceritakan, mereka ingin mengkonfirmasi kebenaran kabar ini.

"Kami protes atas sikap kepolisian yang melarang jurnalis untuk meliput rekapilutasi hasil Pilwakot Makassar," kata Qodriansyah ujarnya seperti dinukil dari Tempo.co

Belakangan, Komisioner KPU Makassar Abdullah Mansyur mengakui ada kesalahan memasukkan data pada hitung cepat atau quick count KPU pada pilkada Makassar. “Kita tunggu saja hasil resminya dari KPU,” kata Mansyur di Makassar, Jumat (29/6/2018).

Sehari kemudian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil dan memeriksa Ketua KPU Makassar Syarif Amir. Humas Bawaslu Makassar, Muhammad Maulana mengatakan, ada perbedaan jumlah suara cukup signifikan antara data format C1 yang dimiliki Bawaslu Makassar, Panwascam, dan yang ditampilkan di situs KPU Makassar.

"Ada asumsi manipulasi data, yakni penggelembungan perolehan jumlah suara," kata Maulana, Sabtu (30/6/2018) seperti dinukil dari Kompas.com.

Syarif menyatakan, ada perbedaan angka antara yang diserahkan di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan di PPS (Panitia Pemungutan Suara).

Syarif mengaku tidak mengetahui siapa yang mengubah jumlah suara. Syarif menjelaskan, KPU masih menyelidiki mengetahui siapa yang mengubahnya. “Nanti dicek dan selidiki siapa yang bawa masuk ke KPU surat suara itu,” ujarnya.

Jika terbukti bersalah, Ketua KPU Kota Makassar terancam hukuman pidana penjara. “Jika terbukti akan kami kenakan Pasal 178 E Undang-Undang Pilkada. Ancaman hukumannya minimal tiga tahun penjara,” kata Maulana seperti ditulis Okezone.com.

Tapi hukuman itu masih bisa bertambah. Sebab, yang diperiksa Bawaslu baru pelanggaran pidana pilkada. "Jika dalam penyidikan ditemukan ada unsur pidananya, maka berbeda lagi kasusnya. Tunggulah hasil pemeriksaannya,” ujarnya.

Bawaslu juga memeriksa 5 anggota PPK untuk mendalami dugaan manipulasi data. "Dari lima orang itu, baru satu orang yang datang penuhi panggilan," ujar Maulana, Sabtu (30/6/2018). Bawaslu belum bisa menyimpulkan dalang di balik dugaan manipulasi suara itu.





Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ra-di-makassar

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Mahathir memancarkan harapan

- Menyoal keterlambatan panjang AirAsia

- Inalum segera kuasai saham mayoritas Freeport