JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak menargetkan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi kepala daerah dalam penanganan kasus termasuk yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT).

Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menyatakan, dalam penanganan kasus atau perkara baik di tahap penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan di persidangan maka KPK berpijak pada koridor dan mekanisme hukum.

Dia menggariskan, selama satu pekan sebelumnya memang ada tiga kali OTT di tiga daerah berbeda yang kemudian ada tiga kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Saut, dalam penanganan kasus tiga kepala daerah tersebut maupun kasus-kasus lainnya KPK tidak melihat apalagi menyasar kader partai tertentu.

"KPK enggak milih sasaran. Yang utama itu hukum, hukum pembuktian yang dikedepankan. Enggak ada politik-politikan. Yang penting kita sudah punya lebih dua alat bukti yang cukup," tegas Saut saat dikonfirmasi, Senin (11/6/2018).

Pernyataan Saut menanggapi kritik yang dilontarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Selama satu pekan sebelumnya, ada tiga OTT yang dilakukan KPK di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Senin (4/6/2018) tim KPK melakukan OTT di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam OTT ini KPK menangkap enam orang termasuk Tasdi selaku Bupati Purbalingga periode 2016-2021 sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purbalingga (kini dipecat).

Penangkapan dilakukan setelah terjadi serah terima uang yang diduga suap sebesar Rp100 juta yang rencananya untuk kebutuhan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2018 Tasdi. Dari enam orang tersebut, kemudian ditetapkan lima tersangka.

Tasdi dan Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga Hadi Iswanto sebagai tersangka penerima suap dari ?tiga tersangka pemberi pengusaha kontraktor dari PT Sumber Bayak Kreasi. Mereka yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan.

Uang Rp100 juta merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 2,5 persen atau sekitar  Rp500 juta dari nilai proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center (PIC) tahap 2 Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp22.282.700.000.

Proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center (PIC) digagas Bupati Tasdi sejak 2016. PIC kemudian menjadi proyek multiyears (tahun jamak) kurun 2017-2019 dengan total nilai proyek sekitar Rp77 miliar. Anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

Berikutnya Rabu (6/6) tim KPK melakukan OTT di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar, Jawa Timur. Saat OTT disita uang tunai Rp2,5 miliar terkait dengan dua kasus dugaan suap berbeda untuk dua kepala daerah.

Dalam OTT, KPK menangkap lima orang minus Bupati ?Tulungagung periode 2013-2018 yang juga kader PDIP Syahri Mulyo dan Wali kota Blitar periode 2016-2021 sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar. Syahri dan ?Samanhudi sudah dipecat PDIP.

Selepas OTT, pemeriksaan, dan gelar perkara (ekspose) KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka, termasuk empat orang yang ditangkap. Mereka yakni Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung Sutrisno, Agung Prayitno (swasta, perantara) ditetapkan sebagai tersangka penerima suap Rp1 miliar dari tersangka pemberi pengusaha kontraktor, Susilo Prabowo alis Sus alias Mbun. 

Susilo merupakan pemilik dan petinggi beberapa perusahaan termasuk sebagai Direktur PT Moderna Teknik Perkasa. Dari temuan KPK, ?Susilo juga adalah kontraktor yang kerap kali memenangkan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Tulungagung kurun 2014 hingga 2018.

Dugaan suap Syahri dkk terkait pengurusan proyek-proyek infrastruktur peningkatan jalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. ?Sebelum OTT terjadi dan sebelum penetapan tersangka, KPK menemukan sudah ada dua kali penyerahan uang sebelumnya ke Syahri. Masing-masing Rp500 juta dan Rp1 miliar.

Muhammad Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo (swasta, perantara) ditetapkan menjadi tersangka penerima suap Rp1,5 miliar dari tersangka pemberi Susilo Prabowo alias Sus alias Mbun. Dugaan suap terkait ?dengan ijon proyek pembangunan SMPN 3 Blitar dengan nilai kontrak Rp23 miliar. 

Uang Rp1,5 miliar ini adalah hasil komitmen fee 10 persen dari nilai proyek. Diduga pembagian jatah fee 8 persen untuk Samanhudi dan 2 persen untuk dinas.

Saut melanjutkan, sebaiknya dihentikan saja pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan KPK bahwa KPK menarget kepala daerah dari partai tertentu atau politikus dari partai tertentu. Dalam konteks Syahri Mulyo misalnya, meski yang bersangkutan maju kembali sebagai calon bupati Tulungagung petahana di Pilkada Serentak 2018, tapi KPK tidak ada niatan dan keinginan untuk menggagalkan pencalonan yang bersangkutan.

"Kalau kita punya bukti kan pasti ditindaklanjuti, siapa pun mereka, apapun latar belakangnya. Enggak usah lari ke mana-mana," tegasnya.

Mantan staf ahli kepala BIN ini memaparkan, kalau dikatakan KPK tidak melakukan langkah dalam program pencegahan sebelum penindakan maka tentu salah besar. KPK sudah banyak melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) di berbagai kabupaten/kota dan provinsi.

Bahkan tutur Saut, para kepala daerah ada yang sudah diundang ke KPK atau tim dan pimpinan KPK yang datang ke daerah. Termasuk di antaranya di Kabupaten Purbalingga. Tujuan pencegahan yang dilakukan KPK adalah untuk menjaga dan membangun integritas kepala daerah.

"Itu sebabnya pada daerah atau badan/lembaga/kementerian di mana KPK pernah datang, namun masih juga melakukan tindak pidana korupsi, maka saya berkali-kali bilang ke Jaksa Penuntut KPK agar ini dijadikan pertimbangan memberatkan. Sebab KPK hanya dianggap angin semilir sepoi yang bikin ngantuk, bukan malah berubah, lalu negara tetap saja rugi alias negara enggak ada dampaknya," ucapnya.

https://nasional.sindonews.com/read/...ott-1528728117

Hukuman nya kurang berat pak, hukum rajam saja Koruptor itu pak