PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyegel bangunan di dua pulau reklamasi, Pulau C dan D, Kamis (7/6). Penyegelan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lantaran bangunan-bangunan di pulau itu berdiri secara ilegal.

Berdasarkan pantauan Media Indonesia, personel Satpol PP telah bersiaga di Pulau C dan D sejak sekitar pukul 09.00 WIB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir sekitar pukul 10.00 WIB.

Mereka membawa spanduk penyegelan bangunan berwarna merah dan memasangnya di bangunan-bangunan yang berdiri. Di antara bangunan yang disegel ialah ruko empat lantai dan sebuah cluster perumahan bernama ‘Orchestea’ di Pulau D.

“Ini penindakan karena ada pelanggaran. Sudah dirinci semuanya. Seperti begitu juga kalau ada penindakan-penindakan lain, persiapan lalu berangkat,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/6).

Bangunan-bangunan ini disegel lantaran melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pulau C dan D dikembangkan PT Kapuk Naga Indah, selaku anak perusahaan Agung Sedayu Group. Bangunan yang berdiri di kedua pulau ini ilegal lantaran belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
Pulau C dan D terhubung dengan daratan Jakarta melalui jembatan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Begitu memasuki area Pulau D, tampak ruko-ruko dan perumahan telah selesai dibangun. Di depannya terdapat kios-kios makanan yang telah menyertakan merk dagang. Ada pula taman yang telah ditumbuhi bunga. Di sisi lain pulau, ada pula bangunan yang belum selesai dibangun. (OL-2)

http://mediaindonesia.com/read/detai...u-c-dan-d.html