Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dikritik karena menyamakan kondisi di Indonesia era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Malaysia saat dipimpin Najib Razak. Sandiaga menegaskan komentarnya tersebut bukan sebagai Wagub tapi Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.

"Konteks waktu kami ditanya dalam situasi bukan saya sebagai Wakil Gubernur. Saya sebagai Wakil Gubernur sangat mendukung Pemerintah Pusat," ujar Sandiaga kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/6/2018).

Baca juga: Sandi soal Peluang Oposisi RI Contoh Mahathir: Unpredictable

Sandiaga menyatakan kapasitas dirinya sebagai petugas partai oposisi yang punya hak mengkritik pemerintah. Dia menilai hak tersebut melekat juga ke birokrat lain yang berposisi sebagai petugas partai.

"Menteri-menteri juga berkampanye di luar tugasnya. Dan itu ya, sah-sah saja. Tapi kalau oposisi yang melakukan itu, apakah tidak diperbolehkan? Itu tinggal ditulis saja. Kalau tidak diperbolehkan, saya akan lapor ke Pak Prabowo, mohon maaf, tidak diperbolehkan oleh pak Menteri Dalam Negeri," jelas Sandiaga.

Sandiaga mengaku mendukung penuh pemerintahan saat ini sebagai wagub DKI. Dia siap mematuhi semua aturan dari pusat yang ditujukan padanya sebagi abdi negara.

"Kalau secara etika, saya sangat hormat sama Pak Presiden dan semua kebijakan Presiden tentunya kita harus dukung. Semua keputusan Pemerintah Pusat, kita eksekusi. Jadi tidak ada yang menurut saya kalau dilihat di dalam konteks, tidak ada yang perlu tentunya dikhawatirkan terhadap posisi saya. Sebagai Wakil Gubernur, sangat mendukung (Pemerintah Pusat)," ucapnya.

Menurutnya, ucapannya ditujukan untuk memperlihatkan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia yang dinilai belum membaik. Dia menyamakan kondisi tersebut dengan kondisi di Malaysia yang menyebabkan warga memenangkan Mahathir Mohamad.

"Tentunya kita melihat itu terjadi juga di Indonesia. Dan kita lihat sendiri lapangan pekerjaan. Kita masih struggling. Di Jakarta saja, tingkat pengangguran masih tinggi. Kemiskinan masih ada hampir 400.000. Jadi statement itu seperti self criticism kepada kita sendiri," ucap Sandiaga.

Baca juga: Sandiaga Doakan Prabowo Bertemu Habib Rizieq Saat Umrah

Sandiaga menjelaskan ucapannya terlontar ketika ditanya oleh wartawan saat berada di Sekretariat Bersama Gerindra-PKS pada 10 Mei lalu. Dia mengaku ditanya mengenai apa yang bisa dipelajari dari pemilihan umum di Malaysia.

"Saya sampaikan bahwa tidak bisa disamakan Indonesia sama Malaysia. Dua negara berbeda. Dua negara yang memiliki sistem berbeda," ujar Sandiaga.

Ia pun mengaku ditanya apa persamaan antara kondisi di Indonesia dan Malaysia. Dia menjelaskan buruknya ekonomi Indonesia sama dengan Malaysia saat itu.

"Di Malaysia itu tentang lapangan pekerjaan juga tentang biaya hidup yang semakin tinggi. Itu tidak berhasil dipecahkan oleh pemerintah sebelumnya. Sekarang sudah di opisisi. Sebelumnya di Barisan Nasional adalah pemerintah yang masih pada saat berkuasa, tidak menyelesaikan permasalahan mengenai ekonomi," pungkasnya.

Eks PM Najib Tutupi Data, Rasio Utang Malaysia Salip RI


VIVA – Pemerintah Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengungkap, utang negaranya jauh lebih tinggi dari angka yang telah dikeluarkan mantan PM Najib, yaitu mencapai US$251 miliar atau setara Rp3.514 triliun.

Dilansir dari Nikkei, pada Jumat 25 Mei 2018, disebutkan bahwa angka resmi pada akhir 2017, tercatat utang Malaysia hanya mencapai 686,8 miliar ringgit. Angka itu dinilai sebuah spekulasi yang ditutupi Najib Razak.
Upaya penutupan data tersebut, dilakukan Najib Razak ditengarai untuk menyembunyikan korupsi yang dilakukanya.

Hal ini, tentunya mengguncang kepercayaan investor dan membuat gejolak fiskal.
Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng mengatakan, data merah tersebut hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini telah menghambat pejabat dan auditor untuk mengecek tanggung jawab pemerintah.

"Jelas bahwa pemerintah sebelumnya menyesatkan publik atas isu-isu panas, seperti dana negara 1 Malaysia Development Berhad, bahkan salah artikan situasi keuangan ke parlemen," jelas Eng.



SBY dan Jokowi ternyata Pernah Diskusi soal Utang Negara


Tiga Bulan, Utang Indonesia Tambah Rp148 Triliun


Utang RI Tembus Rp4.000 Triliun, Kemenkeu: Masih Aman


Seperti diberitakan sebelumnya, atas meningatnya utang Malaysia, PM Mahathir telah mengambil kebijakan untuk memotong gaji pada anggota kabinetnya hingga 10 persen.
Selain itu, Mahathir juga akan membatalkan atau bernegosiasi ulang seluruh proyek infrastruktur yang sedang berjalan, seperti proyek kereta api kecepatan tinggi Kuala Lumpur-Singapura dan East Coast Rail Link.
Hingga saat ini, berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), utang Malaysia mencapai 54 persen dari Produk Domestik Bruto. Angka tersebut lebih tinggi dari Indonesia yang sebesar 29 persen dari PDB dan Thailand yang sebesar 42 persen dari PDB. (asp)

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1039999-eks-pm-najib-tutupi-data-rasio-utang-malaysia-salip-ri

si joke kl rontok taon depan pasti banyak yg masuk bui