PSI mengecam Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno karena menyebut kinerja pemerintahan Najib Razak di Malaysia sama buruknya dengan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, Sandiaga asal bicara dan mengabaikan data yang ada.

“Kami mengecam ucapan Wakil Ketua Dewan Pembina partai besar yang tidak sesuai dengan data dilapangan. Pak Sandi terkesan sangat kurang membaca,” kata Juru Bicara PSI Dedek Prayudi dalam keterangan persnya, Minggu (27/6).

Menurut Uki, jika dilihat secara jernih, kondisi perekonomian Indonesia dan Malaysia tidak sama. Misalnya saja, lanjut dia, soal hutang negara yang besar.

“Hutang Malaysia itu sudah di atas 60 persen dari GDP mereka. Sedangkan Indonesia masih di kisaran 30 persen,”

“Hutang di negara kita sangat jelas juntrungannya, misalnya infrastruktur. Di jaman Jokowi ini laju pembangunan infrastruktur tercepat sepanjang sejarah republik ini sedang terjadi,” tambah dia.

Uki lalu membeberkan data BPS terkait dengan kondisi ekonomi di bawah Presiden Jokowi. Semua menunjukkan tren yang positif.

“Angka kemiskinan turun sebanyak dua juta jiwa. Pengangguran turun 0,2 juta jiwa. Inflasi turun dan stabil dari 8 persen lebih menjadi 3,5 persen. Semua terjadi dalam rentan 2014-2017,” ucap Uki.

Uki menambahkan, di zaman pemerintahan Jokowi justru pembangunan manusia di Indonesia Timur mengalami peningkatan tertajam. “Data menunjukkan terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia di seluruh provinsi dan yang tertajam adalah peningkatan di Papua, Papua Barat dan Gorontalo,” sambung Uki.

Atas dasar semua data BPS tersebut, Uki menilai bahwa apa yang diucapkan Sandiaga tidak faktual dan tidak mendidik publik.

“Saya paham bahwa Gerindra sedang berupaya untuk menggembosi persepsi positif masyarakat tentang Presiden Jokowi. Hal ini akan menjadi positif kalau yang disampaikan sesuai data dan fakta agar mendidik publik,” tutup Uki.

Untuk diketahui, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno mengatakan, kondisi Malaysia sama persis dengan Indonesia yang akan menggelar pemilihan umum tahun depan.

“Yang terjadi di Malaysia itu adalah isu ekonomi terutama biaya hidup. Biaya hidup semakin tinggi, rakyat semakin terbebani, kejadiannya sama di sini,” ujarnya di The Kemuning, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/5).

Dalam kacamata Sandi, pemerintahan Jokowi-JK saat ini belum dapat mengentaskan berbagai masalah ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Menurut dia, hal yang sama terjadi di Malaysia selama rezim Najib Razak berkuasa. Karenanya, Sandi yakin kemenangan Mahathir di Malaysia juga akan berulang di Indonesia.

https://www.kricom.id/kecam-sandiaga-psi-kalau-mau-gembosi-jokowi-harus-pakai-data-dan-fakta

Batal Bangkrut, Pabrik Kertas Milik Prabowo Nyicil Utang 15 Triliun selama 15 Tahun
- detikFinance

Jakarta - Perusahaan kertas milik keluarga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, yaitu PT Kertas Nusantara (PT KN) batal gulung tikar. Mayoritas kreditur setuju Kertas Nusantara mencicil utang yang nilainya triliunan rupiah.

Demikian disampaikan oleh Hakim Pengawasi Sidang Perdamauan Kasus Pailit Kertas Nusantara Marsudin Nainggolan saat sidang yang dilakukan di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (21/7/2011).

"Sebanyak 89% kreditur setuju untuk kesepakatan damai, dan itu adalah hal wajar. Kita kan tergantung pada kuorum dan sekarang yang dicapai adalah kesepakatan damai," ujar Marsudin.

Dalam sidang tersebut ada 120 kreditur dari 143 kreditur dari perusahaan kertas tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 kreditur tidak menyetujui pembayaran utang secara menyicil. Apalagi waktu yang diberikan untuk mencicil adalah 15-20 tahun.

Sementara itu Shella Salomo yang merupakan Kuasa Hukum Allied Ever Investment Ltd selaku salah satu kreditur Kertas Nusantara mengatakan tidak setuju dengan keputusan sidang kali ini.

"Kesepakatan damai ini terkesan tergesa-gesa. Hakim pengawas selalu mengembalikan kepada kuorum. Bukan berarti kami ingin Kertas Nusantara ini pailit. Kami hanya ingin mempelajari terlebh dahulu, Kami lihat ada terkesan intervensi kepada Hakim Pengawas," katanya.

Menurut Shella, jumlah utang Kertas Nusantara kepada 143 krediturnya mencapai Rp 15 triliun.

Hasil dari sidang perdamaian ini nantinya akan disahkan di pengadilan niaga Jakarta Pusat pada 27 Juli 2011 nanti. Pembayaran cicilan ini akan dilakukan mulai 2013.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT KN atas PT Multi Alphabet Dinamika (PT MAD).

PT Kertas Nusantara yang dahulu bernama PT Kiani Kertas jika dalam waktu tempo 45 hari tidak bisa membayar utang sebesar Rp 142 miliar, maka otomatis dinyatakan bangkrut.

Awal putusan ini bermula ketika PT KN meminjam uang dari PT MAD sebesar Rp 142 miliar dalam kurun 2000-2003. Namun karena ada masalah, PT KN tidak bisa membayar kewajiban pembayaran utang, oleh sebab itu, PT MAD meminta PT KN di pailitkan.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1686070/batal-bangkrut-pabrik-kertas-milik-prabowo-nyicil-utang-15-tahun