TEMPO.CO, Jakarta- Jika Kepolisian RI punya Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88), Tentara Nasional Indonesia punya Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). Keduanya dibentuk untuk menanggulangi ancaman terorisme secara cepat.

Nama Koopssusgab memang tidak sepopuler Densus 88, yang saat ini masih menjadi garda depan pencegahan dan penanganan terorisme di Indonesia. Fungsi Koopssusgab menjadi kurang optimal karena pascareformasi, TNI hanya berwenang menjaga pertahanan negara, sedangkan keamanan menjadi tanggung jawab kepolisian. Apalagi belum ada payung hukum yang jelas terkait dengan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Agar tidak tumpang tindih dengan kepolisian, Koopssusgab hanya diturunkan apabila suatu tindakan terorisme sudah tidak dapat diredam kepolisian.


Koopssusgab merupakan tim antiteror gabungan dari tiga matra TNI. Mereka berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasemen Jalamangkara punya TNI AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI AU.


Satgultor


Jala Mangkara (Denjaka)


Satbravo 90


Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertarik menghidupkan kembali satuan Koopssusgab TNI ini untuk menangani terorisme. Usulan ini muncul setelah terjadi kerusuhan yang melibatkan narapidana teroris dan aparat di rutan Markas Komando Brimob pada Selasa, 8 Mei lalu. "Sudah saya sampaikan ke Presiden dan beliau sangat tertarik untuk dapat dihidupkan kembali," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Jumat, 11 Mei 2018.

Koopssusgab diresmikan pada 9 Juni 2015 oleh Moeldoko, yang ketika itu menjadi Panglima TNI. Dalam acara peresmiannya di Lapangan Monas saat itu, Koopssusgab menunjukkan sebagian kecanggihan peralatan mereka, yaitu helikopter Bell 412, MI-35, SA-330 Puma, serta pesawat SA-330 Puma.

Wacana pembentukan Koopssusgab sebetulnya muncul sejak 2002 tapi tidak kunjung terwujud seiring dengan pergantian Panglima TNI. Pusat pelatihan Koopssusgab berada di Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Bogor.

Kepemimpinan Koopssusgab digilir secara bergantian selama enam bulan. Misalnya, enam bulan pertama Koopssusgab dipimpin oleh Danjen Kopassus (AD), enam bulan kedua Dankomarinir (AL), bulan kemudian dipimpin Dankorpaskhas (AU), dan seterusnya.

Dengan Koopssusgab, TNI memiliki pasukan yang bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme. Tugas-tugas yang ditangani Koopssusgab sifatnya extraordinary operation.


Selain siaga apabila ada aksi teror, Koopssusgab punya tugas rutin, yaitu memetakan situasi di daerah dan latihan. Moeldoko saat itu memerintahkan para komandan Koopssusgab melakukan penguatan soft power dan hard power.

Penguatan soft power cenderung pada penguatan mentalitas pasukan. Contohnya, menyatukan persepsi, serta membangun soliditas dan solidaritas antarpasukan. Sedangkan penguatan hard power bersifat lebih teknis, seperti penggunaan teknologi terbaru, ketersediaan logistik, serta peralatan khusus. Penguatan hard power juga berfokus pada kapasitas, keterampilan personel, dan intensitas latihan.

Moeldoko pun memandang pasukan khusus itu perlu dihidupkan lagi. Sebab, persoalan terorisme saat ini bukan lagi ancaman potensial, tapi faktual. Menurut dia, di hampir semua negara, terorisme dianggap sebagaihigh intensity sehingga memerlukan penanganan khusus.

Menurut dia, pasukan TNI saat ini amat dibutuhkan dalam menghadapi terorisme di Indonesia. "Jadi bagian negara adalah penting masyarakat nyaman, aman, tenteram. Siapa aktornya, harus kita bijak, jangan karena berdebat di aktor, penanganan itu menjadi tidak optimum," katanya.





Indonesia bersatu melawan pengkhianatan jahat dan keji para teroris