- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Pernyataan Moeldoko Soal Masjid, Bukti Istana Takut Kebangkitan Umat Islam
TS
soekirmandia
Pernyataan Moeldoko Soal Masjid, Bukti Istana Takut Kebangkitan Umat Islam
Pernyataan Moeldoko Soal Masjid, Bukti Istana Takut Kebangkitan Umat Islam
20 April 2018 11:24
JAKARTA, INIKATA.com – Sanggahan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko atas ceramah Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS) Eggi Sudjana soal ‘Presiden bikin rakyat miskin’ di masjid dinilai tidak tepat.
Kordinator Komunitas Relawan Sadar (KORSA) Amirullah Hidayat mengatakan pernyataan Moeldoko yang menyayangkan masjid dipakai untuk politik adalah sebagai bentuk mengintervensi dan menakut-nakuti umat Islam dalam melaksanakan kegiatan di masjid.
Jelas Amirullah, Moeldoko harus paham tentang Islam. Fungsi masjid bukan hanya untuk tempat salat saja melainkan tempat membina umat termasuk membina dalam masalah politik yang sesuai ajaran Islam.
“Kami sarankan Moeldoko belajar kepada Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin yang menyatakan bahwa tidak boleh ada yang mengatur-atur masjid. Bukan mengeluarkan pernyataan yang menakuti umat,” terangnya, Jumat (20/4).
KORSA menilai apa yang disampaikan Eggi Sudjana dalam ceramahnya di Masjid Dzarratul Mauthmainnah, Tangerang Selatan, Minggu (15/4), adalah dalam rangka pembinaan umat terkait masalah politik kebangsaan.
“Dengan demikian, statemen Moeldoko menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya takut dengan perkembangan terjadi saat ini di Indonesia, dimana umat beragama khususnya umat Islam telah bangkit dari tidur panjangnya dalam hal politik. Terbukti saat ini terjadi gerakan masif #2019GantiPresiden,” ujar Amirullah.
Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan supaya Istana khususnya Moeldoko untuk tidak ikut campur dalam kegiatan umat Islam di masjid. Karena itu adalah hak azasi manusia paling hakiki setiap umat beragama.
“Dan selaku mantan relawan Jokowi, kami siap menghadapi bila intervensi terus dilakukan,” tegas Amirullah Hidayat
http://www.inikata.com/pernyataan-mo...an-umat-islam/
Moeldoko Persilakan Bahas Politik di Masjid, Asal...
Jumat, 27 April 2018 15:06 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko berdialog dengan wartawan dalam acara Coffee Morning di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mempersilakan jika masjid digunakan sebagai sarana pendidikan politik. Syaratnya, masjid tidak dijadikan alat politik praktis.
Menurut Moeldoko, pendidikan politik bagus untuk semua pihak dan bebas diajarkan di mana saja, termasuk di masjid. "Tapi manakala di-switch sedikit menjadi politik praktis itu mengganggu kalau terjadi. Jadi tidak murni lagi syiar agamanya," kata dia di acara coffee morning bersama wartawan di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Jumat, 27 April 2018.
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sebelumnya mengatakan politik itu harus disisipkan dalam acara keagamaan maupun pengajian. Hal itu disampaikannya dalam peringatan satu tahun Ustazah Peduli Negeri di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa.
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, kemarin telah meminta Amien menjelaskan maksud ucapannya itu. Menurut Lukman, politik yang dimaksud Amien Rais bisa saja mengenai politik dalam pengertian yang substantif. Adapun pembahasan politik yang harus dihindari, kata Lukman, adalah politik dalam pengertian praktis pragmatis. Pembahasan politik pragmatis di tempat ibadah harus dicegah.
Moeldoko mencontohkan, pesan politik yang boleh disampaikan di masjid adalah arahan bagi warga berusia 17 tahun ke atas untuk menggunakan hak pilihnya saat pemilu. Namun, kata Moeldoko, jangan sampai di masjid dijadikan tempat untuk mengerahkan umat agar memilih salah satu pasangan calon atau partai tertentu saat pemilu.
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramowardhani, mengatakan masjid juga tidak boleh menjadi sarana untuk menjelek-jelekan satu kandidat dan menyebar fitnah. Pesan politik yang boleh masuk di masjid, kata dia, antara lain soal karakter pemimpin dan bagaimana mengelola negara yang ada dalam ajaran agama. "Dalam konteks itu, iya (boleh)," ujarnya.
https://nasional.tempo.co/read/10836...di-masjid-asal
Anton Tabah:
Apa Maksud Moeldoko Larang Ceramah Politik Di Masjid?
SABTU, 21 APRIL 2018 , 08:58:00 WIB
RMOL. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko keliru memaknai berpolitik dalam masjid terkait sanggahannya atas ceramah Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS) Eggi Sudjana soal 'Presiden bikin rakyat miskin' di masjid. Moeldoko menyayangkan masjid dipakai untuk politik.
"Jika benar seperti itu Pak Moeldoko teleh keliru memaknai berpolitik dalam masjid. Bahas kemiskinan negara maupun rakyat di masjid itu boleh saja asal didukung fakta dan data. Itu bukan berpolitik, ya memang harus begitu," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Irjen Pol (Purn) Anton Tabah Digdoyo dalam keterangannya, Sabtu (21/4).
Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat ini mempertanyakan apa dasar melarang ceramah politik di rumah ibadah.
"Apalagi melarang ceramah politik di masjid-masjid, dasar dan maksudnya apa? Berpolitik di masjid itu seperti apa batasan dan difinisinya?" ujar Anton Tabah.
Menurutnya, kalau dikaitkan dengan pilkada dan pemilu, itu hakikatnya milih pemimpin. Di agama Islam semua itu telah diatur. Jangankan memilih pemimpin, memilih teman saja diatur dalam Al-Quran (Qs.3/118), dan memilih pasangan suami istri harus seiman (Qs.2/221).
"Apalagi milih pemimpin di mayoritas muslim juga wajib seiman. Lebih 20 ayat di Al-Quran mengatur milih pemimpin seiman, antara lain di Qs. 4/138-147 dan Qs.5/51-58," terang Anton Tabah.
Jadi jelas dia, melaksanakan keyakinan agama bukan intoleransi, bukan SARA, bukan tidak bhinneka, bukan radikal apalagi makar.
"Ini telah dijamin Pancasila dan UUD1945 Pasal 28 dan 29 jelas dan tegas, prakteknya telah berjalan sejak merdeka dengan rukun, damai dan harmonis," demikian Anton Tabah.
http://politik.rmol.co/read/2018/04/21/336402/Anton-Tabah:-Apa-Maksud-Moeldoko-Larang-Ceramah-Politik-Di-Masjid--
-----------------------------------
Seorang budayawan Islam pernah berkata, bahwa gambar jutaan umat Silam yang berkumpul pada 2 desember 2016 lalu yang disebut pula 'Gerakan 212' itu, menyimbolkan banyak makna. Si budayawan muslim itu mengatakan: "Tugu MONAS itu melambangkan huruf ALIF atau angka SATU (ESA) yang bisa dimaknai sebagai lambang TAUHID. Lalu luberan manusia berbaju putih disekitar MONAS itu mirip gerakan orang sedang THAWAF yang menunggu waktu sholat (memang saat itu mereka lagi sedang menunggu sholat Jum'at) melambangkan PERSATUAN dan KESATUAN umat Islam. Lalu ada bendera MERAH PUTIH. Asal tahu saja, salah satu hadits Rasululah ada menyebut-nyebut warna merah dan putih itu.
Islam itu adalah agama rahmatan lil'alamin.
Bahkan para 'founding father' NKRI secara jujur mengakui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah berkat rakhmad Allah swt. Hal itu mereka cantumkan di preambule UUD 1945 hingga saat ini.
Berdasarkan paham kebangsaan itu, bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah rakhmat dari Allah swt semata, maka hingga NKRI ini tenggelam kelak ... insya Allah orang muslim di negeri ini tidak akan mengkhianati realitas itu. Sebab bila mereka melawan atau memberontak atau merusak negeri yang telah diridhoi Allah ini, pasti konsekwensinya akan dihancurkan oleh tangan-tangan Allah sendiri.
Dan itu fakta sejarah perjalanan NKRI sejak 1945 dulu sudah membuktikannya dengan jelas, bahwa setiap bentuk pemberontakan terhadap NKRI, pasti gerakan itu akhirnya dihancurkan oleh tangan-tangan Allah. Itu pasti, dan hal itu telah diyakini oleh sebagian besar umat islam di Indonesia yang imannya benar dan lurus. Itulah sebabnya mengapa pemberontakan atau pembangkan (bughot) dilarang dalam syariat Islam.
Orang-orang di zaman rejim Soekarno dan di zaman rejjim Soeharto mengaburkan realitas itu dengan mengatakan: "Itulah bukti PANCASILA itu SAKTI". Padahal jujur dan rasional sajalah, mana mungkin PANCASILA bila memberikan manfaat dan mudhorat kepada bangsa dan negeri ini karena dia hanya makhluk buatan tangan manusia, bukan Allah swt yang memang bisa dan mampu memberikan dua hal itu. Ini sih memang menyangkut malah keimanan. dan akidah saja sebenarnya.
Ketahuilah pula bahwa kanjeng nabi Muhammad saw melalui sebuah hadistsnya yang shahih, pernah berpesan kepada umatnya, kelak bila di suatu hari nanti mereka menemukan realita bahwa negeri dimana tempat mereka tinggal sedang dipimpin oleh orang Pemimpin yang zalim, diperintahkan umat beliau itu untuk tetap taat dan mematuhi perintahnya, bahkan bila fisiknya disakiti dan hartanya mereka rampas sekalipun, kecuali mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan rasul-Nya.
Lalu sekarang mau kurang percaya apalagi?
Bahkan Tuhan dan Nabinya orang muslim itu sudah memesankan kepada umatnya, dimana pun mereka berada di atas muka Bumi ini, agar mematuhi perintah itu terkait sikap mereka di dalam mentaati pemimpinya.
20 April 2018 11:24
JAKARTA, INIKATA.com – Sanggahan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko atas ceramah Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS) Eggi Sudjana soal ‘Presiden bikin rakyat miskin’ di masjid dinilai tidak tepat.
Kordinator Komunitas Relawan Sadar (KORSA) Amirullah Hidayat mengatakan pernyataan Moeldoko yang menyayangkan masjid dipakai untuk politik adalah sebagai bentuk mengintervensi dan menakut-nakuti umat Islam dalam melaksanakan kegiatan di masjid.
Jelas Amirullah, Moeldoko harus paham tentang Islam. Fungsi masjid bukan hanya untuk tempat salat saja melainkan tempat membina umat termasuk membina dalam masalah politik yang sesuai ajaran Islam.
“Kami sarankan Moeldoko belajar kepada Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin yang menyatakan bahwa tidak boleh ada yang mengatur-atur masjid. Bukan mengeluarkan pernyataan yang menakuti umat,” terangnya, Jumat (20/4).
KORSA menilai apa yang disampaikan Eggi Sudjana dalam ceramahnya di Masjid Dzarratul Mauthmainnah, Tangerang Selatan, Minggu (15/4), adalah dalam rangka pembinaan umat terkait masalah politik kebangsaan.
“Dengan demikian, statemen Moeldoko menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya takut dengan perkembangan terjadi saat ini di Indonesia, dimana umat beragama khususnya umat Islam telah bangkit dari tidur panjangnya dalam hal politik. Terbukti saat ini terjadi gerakan masif #2019GantiPresiden,” ujar Amirullah.
Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan supaya Istana khususnya Moeldoko untuk tidak ikut campur dalam kegiatan umat Islam di masjid. Karena itu adalah hak azasi manusia paling hakiki setiap umat beragama.
“Dan selaku mantan relawan Jokowi, kami siap menghadapi bila intervensi terus dilakukan,” tegas Amirullah Hidayat
http://www.inikata.com/pernyataan-mo...an-umat-islam/
Moeldoko Persilakan Bahas Politik di Masjid, Asal...
Jumat, 27 April 2018 15:06 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko berdialog dengan wartawan dalam acara Coffee Morning di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mempersilakan jika masjid digunakan sebagai sarana pendidikan politik. Syaratnya, masjid tidak dijadikan alat politik praktis.
Menurut Moeldoko, pendidikan politik bagus untuk semua pihak dan bebas diajarkan di mana saja, termasuk di masjid. "Tapi manakala di-switch sedikit menjadi politik praktis itu mengganggu kalau terjadi. Jadi tidak murni lagi syiar agamanya," kata dia di acara coffee morning bersama wartawan di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Jumat, 27 April 2018.
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sebelumnya mengatakan politik itu harus disisipkan dalam acara keagamaan maupun pengajian. Hal itu disampaikannya dalam peringatan satu tahun Ustazah Peduli Negeri di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa.
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, kemarin telah meminta Amien menjelaskan maksud ucapannya itu. Menurut Lukman, politik yang dimaksud Amien Rais bisa saja mengenai politik dalam pengertian yang substantif. Adapun pembahasan politik yang harus dihindari, kata Lukman, adalah politik dalam pengertian praktis pragmatis. Pembahasan politik pragmatis di tempat ibadah harus dicegah.
Moeldoko mencontohkan, pesan politik yang boleh disampaikan di masjid adalah arahan bagi warga berusia 17 tahun ke atas untuk menggunakan hak pilihnya saat pemilu. Namun, kata Moeldoko, jangan sampai di masjid dijadikan tempat untuk mengerahkan umat agar memilih salah satu pasangan calon atau partai tertentu saat pemilu.
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramowardhani, mengatakan masjid juga tidak boleh menjadi sarana untuk menjelek-jelekan satu kandidat dan menyebar fitnah. Pesan politik yang boleh masuk di masjid, kata dia, antara lain soal karakter pemimpin dan bagaimana mengelola negara yang ada dalam ajaran agama. "Dalam konteks itu, iya (boleh)," ujarnya.
https://nasional.tempo.co/read/10836...di-masjid-asal
Anton Tabah:
Apa Maksud Moeldoko Larang Ceramah Politik Di Masjid?
SABTU, 21 APRIL 2018 , 08:58:00 WIB
RMOL. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko keliru memaknai berpolitik dalam masjid terkait sanggahannya atas ceramah Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS) Eggi Sudjana soal 'Presiden bikin rakyat miskin' di masjid. Moeldoko menyayangkan masjid dipakai untuk politik.
"Jika benar seperti itu Pak Moeldoko teleh keliru memaknai berpolitik dalam masjid. Bahas kemiskinan negara maupun rakyat di masjid itu boleh saja asal didukung fakta dan data. Itu bukan berpolitik, ya memang harus begitu," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Irjen Pol (Purn) Anton Tabah Digdoyo dalam keterangannya, Sabtu (21/4).
Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat ini mempertanyakan apa dasar melarang ceramah politik di rumah ibadah.
"Apalagi melarang ceramah politik di masjid-masjid, dasar dan maksudnya apa? Berpolitik di masjid itu seperti apa batasan dan difinisinya?" ujar Anton Tabah.
Menurutnya, kalau dikaitkan dengan pilkada dan pemilu, itu hakikatnya milih pemimpin. Di agama Islam semua itu telah diatur. Jangankan memilih pemimpin, memilih teman saja diatur dalam Al-Quran (Qs.3/118), dan memilih pasangan suami istri harus seiman (Qs.2/221).
"Apalagi milih pemimpin di mayoritas muslim juga wajib seiman. Lebih 20 ayat di Al-Quran mengatur milih pemimpin seiman, antara lain di Qs. 4/138-147 dan Qs.5/51-58," terang Anton Tabah.
Jadi jelas dia, melaksanakan keyakinan agama bukan intoleransi, bukan SARA, bukan tidak bhinneka, bukan radikal apalagi makar.
"Ini telah dijamin Pancasila dan UUD1945 Pasal 28 dan 29 jelas dan tegas, prakteknya telah berjalan sejak merdeka dengan rukun, damai dan harmonis," demikian Anton Tabah.
http://politik.rmol.co/read/2018/04/21/336402/Anton-Tabah:-Apa-Maksud-Moeldoko-Larang-Ceramah-Politik-Di-Masjid--
-----------------------------------
Seorang budayawan Islam pernah berkata, bahwa gambar jutaan umat Silam yang berkumpul pada 2 desember 2016 lalu yang disebut pula 'Gerakan 212' itu, menyimbolkan banyak makna. Si budayawan muslim itu mengatakan: "Tugu MONAS itu melambangkan huruf ALIF atau angka SATU (ESA) yang bisa dimaknai sebagai lambang TAUHID. Lalu luberan manusia berbaju putih disekitar MONAS itu mirip gerakan orang sedang THAWAF yang menunggu waktu sholat (memang saat itu mereka lagi sedang menunggu sholat Jum'at) melambangkan PERSATUAN dan KESATUAN umat Islam. Lalu ada bendera MERAH PUTIH. Asal tahu saja, salah satu hadits Rasululah ada menyebut-nyebut warna merah dan putih itu.
Islam itu adalah agama rahmatan lil'alamin.
Bahkan para 'founding father' NKRI secara jujur mengakui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah berkat rakhmad Allah swt. Hal itu mereka cantumkan di preambule UUD 1945 hingga saat ini.
Berdasarkan paham kebangsaan itu, bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah rakhmat dari Allah swt semata, maka hingga NKRI ini tenggelam kelak ... insya Allah orang muslim di negeri ini tidak akan mengkhianati realitas itu. Sebab bila mereka melawan atau memberontak atau merusak negeri yang telah diridhoi Allah ini, pasti konsekwensinya akan dihancurkan oleh tangan-tangan Allah sendiri.
Dan itu fakta sejarah perjalanan NKRI sejak 1945 dulu sudah membuktikannya dengan jelas, bahwa setiap bentuk pemberontakan terhadap NKRI, pasti gerakan itu akhirnya dihancurkan oleh tangan-tangan Allah. Itu pasti, dan hal itu telah diyakini oleh sebagian besar umat islam di Indonesia yang imannya benar dan lurus. Itulah sebabnya mengapa pemberontakan atau pembangkan (bughot) dilarang dalam syariat Islam.
Orang-orang di zaman rejim Soekarno dan di zaman rejjim Soeharto mengaburkan realitas itu dengan mengatakan: "Itulah bukti PANCASILA itu SAKTI". Padahal jujur dan rasional sajalah, mana mungkin PANCASILA bila memberikan manfaat dan mudhorat kepada bangsa dan negeri ini karena dia hanya makhluk buatan tangan manusia, bukan Allah swt yang memang bisa dan mampu memberikan dua hal itu. Ini sih memang menyangkut malah keimanan. dan akidah saja sebenarnya.
Ketahuilah pula bahwa kanjeng nabi Muhammad saw melalui sebuah hadistsnya yang shahih, pernah berpesan kepada umatnya, kelak bila di suatu hari nanti mereka menemukan realita bahwa negeri dimana tempat mereka tinggal sedang dipimpin oleh orang Pemimpin yang zalim, diperintahkan umat beliau itu untuk tetap taat dan mematuhi perintahnya, bahkan bila fisiknya disakiti dan hartanya mereka rampas sekalipun, kecuali mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan rasul-Nya.
Lalu sekarang mau kurang percaya apalagi?
Bahkan Tuhan dan Nabinya orang muslim itu sudah memesankan kepada umatnya, dimana pun mereka berada di atas muka Bumi ini, agar mematuhi perintah itu terkait sikap mereka di dalam mentaati pemimpinya.
0
11.5K
148
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan