Muslim Cyber Army diciduk, aksinya mirip Saracen

Beranda
Komunitas
News
Beritagar.id
Muslim Cyber Army diciduk, aksinya mirip Saracen

MOD

BeritagarID

28-02-2018 01:34

Muslim Cyber Army diciduk, aksinya mirip Saracen

Kasubdit 1 Dittipid Siber Bareskrim Polri Kombes Pol. Irwan Anwar (kanan) bersama Analis Kebijakan Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Sulistyo Pudjo (kiri) menunjukkan barang bukti dan tersangka kejahatan siber (penyebar hoax) di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/2/2018).
Setelah aksi kelompok Saracen terbongkar, Direktorat Tindak Pidana Cyber Crime Bareskrim Polri kembali mengungkap kelompok serupa. Modusnya pun sama; penyebaran kabar bohong (hoax) dan ujaran kebencian melalui media sosial.

Salah satu yang diungkap polisi di Jakarta, Senin (26/2/2018), adalah kelompok Muslim Cyber Army (MCA). Ada empat orang yang ditangkap dari MCA; ML (40), RSD (35), RA (39), dan YUS (h/t CNNIndonesia.com).

Mereka ditangkap di empat daerah berbeda secara bersamaan. Masing-masing di Jakarta Utara, Bangka Belitung, Bali, dan Jawa Barat.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigadir Jenderal Fadil Imran mengatakan empat tersangka memiliki latar belakang profesi berbeda. ML dan RS adalah karyawan swasta, adapun RSD seorang PNS, dan YUS belum diketahui.

Mengiringi penangkapan itu, polisi pun menyita barang bukti berupa tiga ponsel beserta kartu SIM, dua piranti keras penyimpan data, dan satu komputer jinjing.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, grup ini (MCA) sering melempar isu yang provokatif di media sosial seperti isu kebangkitan PKI, penculikan ulama, dan penyerangan terhadap nama baik presiden, pemerintah, serta tokoh-tokoh tertentu," tutur Fadil dalam Suara.com.

Namun polisi tidak berhenti di sini. Polisi masih menyelidiki jaringan MCA seperti Akademi Tempur MCA, Pojok MCA, The United MCA, The Legend MCA, Muslim Coming, MCA News Legend, Special Force MCA, Srikandi Muslim Cyber, dan, Muslim Sniper.

Polisi pun memburu anggota MCA yang tinggal di luar negeri. "Ada satu tersangka yang sudah kita kejar, tidak di Indonesia. Tim sudah bergerak untuk itu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal dikutip Kompas.com, Selasa (28/2).

Bahkan sebenarnya polisi juga menangkap dua orang lainnya di Palu (Sulawesi Tengah) dan Yogyakarta. Namun Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar enggan mengungkap detailnya.

Modus operasi MCA yang disebut polisi punya anggota puluhan ribu orang ini tak berbeda dengan kelompok Saracen. Irwan menjelaskan perbedaan ada pada organisasinya. Saracen punya struktur organisasi yang jelas, sedangkan MCA sebaliknya.

"...tapi mereka jelas berkelompok," tutur Irwan dilansir Republika. Salah satu ruang komunikasi mereka adalah grup WhatsApp bernama "Family MCA" (h/t Viva).

Perbedaan lain sejauh ini adalah motif di balik operasi. Bila Saracen adalah demi uang (motif ekonomi) atau berdasarkan pesanan --termasuk lewat proposal, MCA belum terbukti demikian.

Namun MCA juga bukan cuma menyebar kabar bohong dan ujaran kebencian, tetapi juga virus. Jadi MCA mengirim sebuah berkas (file) bermuatan virus untuk merusak sistem komputer sasaran (lawan).

Sayangnya, polisi seolah mengirit informasi karena masih menyelidiki lebih lanjut. "Mereka kan punya cyber troops, bahkan punya akademi tempur MCA, punya tim 'sniper'. Nanti lah dijelaskan," ungkap Irwan.

Para tersangka dijerat dengan pasal 45A ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Mereka juga terancam jeratan pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 33 UU ITE.

Adapun penangkapan ini merupakan rentetan 10 orang pelaku penyebar kabar bohong melalui media sosial pada pekan lalu (21/2) di Jakarta. Semuanya senada; melemparkan isu sentimen agama seperti penculikan ulama atau guru mengaji; menghina tokoh agama atau masyarakat, presiden, dan pejabat negara; serta membuat ujaran kebencian.