Penataan kawasan Tanah Abang dengan penutupan Jalan Jatibaru sudah diterapkan lebih kurang satu bulan.
Namun, terobosan baru oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu masih diprotes sana-sini.
Polda Metro Jaya membuat surat rekomendasi untuk Pemprov DKI Jakarta terkait kebijakan itu.

"Benar sudah kami serahkan rekomendasinya. Ada enam poin," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kepada Kompas.com, Jumat (26/1/2018).

Pertama, polisi meminta Pemprov DKI Jakarta melibatkan mereka dalam setiap perencanaan kebijakan yang berdampak pada keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Kedua, Pemprov DKI disarankan untuk berkoordinasi dengan Polri jika ingin menggunakan jalan di luar fungsi.

Ketiga, polisi meminta penempatan pedagang kaki lima (PKL) pada lokasi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, Pemprov DKI diminta melakukan pengkajian yang lebih komprehensif dalam setiap kebijakan, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru.

Kelima, Pemprov DKI diminta meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum menuju ke tempat perbelanjaan.

Keenam, polisi meminta Pemprov DKI mengembalikan fungsi jalan untuk mengurangi dampak kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

"Kami kasih ke stafnya. Ada tanda terimanya," kata Halim.

Disebut membuat macet
Penataan kawasan Tanah Abang ala Anies-Sandi disebut menyebabkan kemacetan. Halim mengatakan, kemacetan meningkat setelah ada penutupan jalan itu.

"Berdasarkan pengamatan kami, 60 persen mengalami kenaikan (kemacetan)," ujar Halim.

Akibat penutupan jalan itu, terjadi kepadatan lalu lintas dari Jalan Fachrudin sampai Tomang dan Slipi sampai Tanah Abang. Hal itu merupakan hasil kajian selama satu bulan.

Karena itu, polisi mengirimkan surat rekomendasi kepada Pemprov DKI agar jalan dibuka kembali.

Sebenarnya, hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada awal tahun ini.
Ketika itu Sandi mengatakan kemacetan di kawasan Tanah Abang turun drastis.

"Nah, berikutnya slide yang bukan sulap bukan sihir, tetapi kenyataan jumlah kemacetan per hari di kawasan Tanah Abang drop (menurun) signifikan. Penurunannya 58 persen di minggu pertama, drop lagi di minggu kedua," ujar Sandiaga.

Dalam data yang ditunjukkan Sandiaga, terlihat grafik kemacetan di kawasan Tanah Abang menunjukkan hasil yang fluktuatif. Meski demikian, terjadi penurunan kemacetan yang signifikan di kawasan tersebut.

Sebanyak 11.558 laporan kemacetan di aplikasi Waze terjadi pada 21 Desember 2017, atau sebelum penataan Tanah Abang.
Setelah ditata, laporan kemacetan terbanyak terjadi pada 22 Desember 2017 yakni 7.189 laporan.
Sandiaga mengatakan, penurunan kemacetan ini kemungkinan dipengaruhi libur panjang.

"Jadi, kemungkinan data dipengaruhi libur weekend, Natal, cuti bersama, Tahun Baru serta libur sekolah. Ini laporan kemacetan per hari via aplikasi Waze dengan radius 1 km dari Tanah Abang," ucapnya.

Belum diterima

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum menerima surat rekomendasi itu sampai Jumat siang.
Meski demikian, dia meyakinkan akan menindaklanjuti rekomendasi itu.

"Belum (menerima rekomendasi) sampai tadi siang, tetapi kami akan tindak lanjuti hasil rekomendasi kepada para stakeholder," ujar Anies.

Sandiaga pun baru membaca rekomendasi itu lewat media massa. Sandi mengatakan rekomendasi polisi akan ditampung. Dia tidak ingin warga yang sudah memiliki pekerjaan terdampak.

"Harus ada solusinya juga. Jadi, kami enggak mau mencabut lebih dari 3.200 lapangan pekerjaan dampak dari kegiatan ekonomi ini," kata Sandiaga

http://megapolitan.kompas.com/read/2...anies-sandiaga

MASIH ADA JALAN LAIN YG BISA DILINTASI, TAPI SIBUK URUSAN YG BEGINIAN
PADAHAL RAKYAT BUTH PEKERJAAN YG TERJAMIN
GAK DIKEJAR2 SATPOL PP DAN PEMAN BERSERAGAM