Cukup dengan memasukkan berkas ke kotak pendaftaran yang terdapat di daerah masing- masing wilayah, nanti petugas BPJS akan memprosesnya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016
https://www.halomoney.co.id/blog/inf...bpjs-kesehatan
https://www.sibisnis.co.id/tarif-bpj...hatan-terbaru/
http://www.bpjs-kesehatan.net/2017/0...kesehatan.html
http://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs...-Lewat-Telepon
http://batam.tribunnews.com/2017/05/...sini-tempatnya

Untuk peserta yang sedang berada di luar kota, peserta disarankan untuk membuat surat pengantar dari kantor bpjs kesehatan setempat sebelum berkunjung ke faskes tingkat 1. Terkecuali untuk peserta yang sedang mengalami kondisi gawat darurat atau emergency, dimanapun dan kapanpun peserta bisa langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan ke gawat daruratan, semua biaya akan ditangung sepenuhnya oleh BPJS.

Dokter yang menolak pasien BPJS adalah pandangan pribadi, bukan rumah sakit, bukan juga BPJS. Penyelesaiannya menjadi tanggung jawab rumah sakit, bagaimana rumah sakit dan dokter kontraknya. Kerjasama BPJS Kesehatan dengan rumah sakit adalah kerjasama business to business. Pengelolaan di dalam, siapa dokternya, siapa keuangannya, itu wewenang rumah sakit. Solusinya pasien dipindahkan ke dokter lain.

Untuk masalah pelayanan kesehatan, semua kelas mendapatkan pelayanan yang sama, baik itu kelas I, kelas II maupun kelas III. Yang membedakan kelas I, kelas II dan kelas III bpjs adalah iuran bulanan, ruang rawat inap, dan tarif INA-CBGs. Peserta bpjs yang mengambil kelas satu akan mendapatkan ruang rawat inap kelas 1, begitu juga untuk kelas 2 dan 3.

Kelas 3 berhak dirawat inap di kamar perawatan kelas 3 yang biasanya diisi oleh 4 – 6 pasien.
Kelas 2 berhak dirawat inap di kamar perawatan kelas 2 yang biasanya diisi oleh 3 – 5 pasien.
Kelas 1 berhak dirawat inap di kamar perawatan kelas 1 yang biasanya diisi oleh 2 – 4 pasien.

Tarif INA-CBGs adalah tarif klaim dari rumah sakit ke BPJS Kesehatan berdasarkan kelas BPJS Kesehatan sesuai jenis penyakit. Misalnya penyakit jantung, tarif INA-CBGs kelas 3 Rp. 5 juta, tarif kelas 2 Rp. 7 juta, dan tarif BPJS kelas 1 Rp. 10 juta (tarif klaim hanya contoh, bukan tarif yang sebenarnya).

Kepesertaan BPJS Kesehatan itu wajib, tidak bisa dibatalkan maupun diberhentikan, kecuali meninggal. Dalam Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa peserta jaminan sosial tersebut adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Khusus bagi masyarakat yang tidak mampu, maka iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang tidak melakukan pembayaran akan dikenai sanksi sesuai Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2013 Pasal 9. Sanksi tidak mendapat Pelayanan Publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat Tanah, Paspor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sanksi ini akan berlaku mulai 1 Januari 2019.

Berbeda dengan layanan asuransi swasta, BPJS Kesehatan diberikan hanya dalam bentuk layanan kesehatan saja dan tidak memberikan sejumlah santunan kepada para pesertanya yang meninggal dunia. BPJS juga tidak dimungkinkan untuk diwariskan. Hal tersebut berlaku pada semua peserta BPJS Kesehatan, baik yang meninggal dunia karena menderita sakit maupun yang meninggal dunia karena kecelakaan.

Dalam kasus peserta BPJS yang meninggal dunia, secepatnya pihak keluarga wajib melaporkan hal tersebut pada pihak BPJS. Hal ini sangat perlu dilakukan agar pihak BPJS bisa mengambil tindakan/melakukan penutupan akun BPJS yang bersangkutan. Proses pelaporan tersebut harus dilengkapi dengan Membawa surat kematian dan kartu peserta BPJS yang bersangkutan segera setelah surat kematian diterima pihak keluarga. Hal ini akan membantu pihak BPJS untuk bisa segera melakukan penutupan akun BPJS yang bersangkutan.

Jika peserta BPJS meninggal dunia dan tidak dilaporkan kepada pihak BPJS, akun peserta tersebut tetap masih aktif dan secara otomatis tagihan iuran bulanannya akan berjalan terus. Dalam kasus ini, iuran tersebut harus tetap dibayarkan meskipun peserta yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sejumlah iuran ini akan ditagihkan kepada pihak keluarga yang bersangkutan. Hal tersebut dianggap sebagai kewajiban mereka.

Iuran BPJS tidak akan bisa diambil atau dicairkan sampai kapanpun walaupun anda sudah meninggal dunia sekalipun, BPJS tidak akan mengembalikan iuran yang sudah anda bayarkan dan andapun tidak akan pernah mendapatkan pesangon atau santunan dari bpjs, karena jaminan BPJS adalah jaminan kesehatan, dimana si peserta sakit maka si peserta bisa menggunakan layanan bpjs untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dari BPJS.

BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan swasta secara fundamental memiliki skema yang berbeda. BPJS menggunakan managed care--salah satu bentuk sistem asuransi kesehatan yang mengendalikan utilisasi dan biaya yang efisien melalui seleksi dan pengawasan provider. Skema ini tak ada batasan biaya, tetapi berjenjang dan lokasinya tidak fleksibel. Jadi jika seseorang tengah melakukan perjalanan dalam waktu cukup lama ke kota lain di Indonesia dan kemudian dia jatuh sakit, dia harus punya rujukan dari faskes I di kota asal untuk bisa berobat di faskes kota lain.

Sedangkan skema indemnity memberikan keleluasaan tertanggung menggunakan jasa kesehatan dengan dibatasi adanya plafon dana. Sebagian besar perusahaan asuransi swasta memakai sistem indemnity. Indemnity ada batasan biaya, tetapi peserta dengan leluasa bisa langsung ke spesialis dan bisa berobat di mana saja sepanjang rumah sakit atau klinik itu bekerja sama dengan perusahaan asuransi itu. Kalaupun tidak, ada sistem reimbursement.

Perbedaan ini menimbulkan masalah yang tak kunjung selesai dan sebuah problem besar di lapangan. Misalnya, perusahaan-perusahaan pada umumnya sudah memberikan perlindungan asuransi kepada karyawannya--melalui asuransi kesehatan swasta, atau mengelola asuransi kesehatan karyawan secara mandiri.

Ketika BPJS mulai berlaku 2014, muncul keresahan dunia usaha karena adanya beban tambahan iuran untuk kesehatan karyawan. Sedangkan mengganti asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan dianggap sebagai penurunan kualitas perlindungan terhadap karyawan. Inilah awal mula munculnya ide tentang CoB, sebagai jembatan untuk menghubungkan manfaat asuransi swasta dan BPJS Kesehatan.

CoB mengacu dari Surat Edaran Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan No.32 Tahun 2015 tentang Kebijakan COB. Harapannya, CoB sudah bisa dirumuskan sebelum BPJS Kesehatan diwajibkan mulai Januari 2015. Sayangnya, hingga aturan itu berlaku, mekanisme CoB tak kunjung disepakati, dan menjadi sebuah agenda di ujung tanduk. Sampai saat cuma PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, yang punya produk dengan skema managed care. Belum ada perusahaan asuransi swasta yang mau memakai skema ala BPJS Kesehatan ini. Inhealth bisa menjalankan sistem itu karena punya captive seluruh perusahaan BUMN.

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pelayanan yang buruk dari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah jika masyarakat mendapatkan kelas pelayanan yang berbeda atau lebih rendah dari yang seharusnya. Kalau ada kasus apapun rumah sakit, bisa melakukan pengaduan agar bisa dilakukan tindakan. Kendati demikian, masyarakat harus melaporkan dengan jelas dan terperinci mulai dari lokasi rumah sakit, kapan terjadinya kasus, hingga nomor yang dapat dihubungi. Bisa hubungi 1500 400 itu 24 jam, bisa juga melalui twitter, facebook atau email BPJS Kesehatan.

Pelayanan Gigi Peserta JKN