JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto menyatakan, semestinya masyarakat tidak perlu curiga dengan program registrasi data seluler yang dicanangkan pemerintah.

Sebab, pemerintah hanya meminta nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK), bukan data pribadi yang bersifat rahasia.

"Di medsos (media sosial), kan, ironi. Ini dimintai nomor KK, kok, curiga. Di medsos semua data kita diberikan, di-upload. Facebook, Whatsapp, kemudian Instagram. Boleh dikatakan hampir semua data pribadi kita buka," kata Henri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Maka dari itu, ia meminta masyarakat tidak mencurigai negara yang berupaya melindungi warganya dari kejahatan siber melalui program registrasi data seluler.

Ia justru mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengunggah data pribadi di media sosial karena berpotensi digunakan penjahat siber untuk melakukan kejahatan, seperti penipuan.

Henri juga mengatakan, semestinya masyarakat sukarela melakukan registrasi data seluler, bukan justru dengan percaya diri mengumbar data pribadi di media sosial.

"Makanya, saya bandingkan dengan orang dimintai nomor marah, sementara seluruh tubuh dan aktivitasnya tanpa marah," lanjutnya.