MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku prihatin dengan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat Eselon I di kementeriannya, tadi malam. Bahkan Budi mengatakan langsung akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo.



"Hari ini kami berkirim surat kepada Pak Presiden," ujar Budi di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (24/8).



Budi mengatakan, Kemenhub berkomitmen dengan upaya pemerintah dalam rangka melakukan pembersihan terhadap korupsi. Apalagi sebelumnya, pada 11 Oktober 2016 kepolisian melakukan OTT di Kemenhub terkait dengan pungutan liar (pungli).



Saat itu Presiden Jokowi sampai mendatamgi langsung kantor Kemenhub. Kedatangan Jokowi itu merupakan bentuk kekecewaan. Pasalnya saat itu pemerintah baru saja meluncurkan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).



Budi tidak dapat menutupi rasa tak enaknya ketika OTT kembali menjaring pejabat Kemenhub. Ia berharap momentum kali ini membuat komitmen Kemenhub semakin kuat dalam memberantas korupsi.



"Harapannya ini jadi satu momentun bagi Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembersihan dan secara konsisten sesuai program presiden yang ingin membuat pembersihan terhadap korupsi. Saya sampaikan permohonan maaf secara pribadi dan kelembagaan," ungkap Budi.



Sebelumnya, KPK melakukan penangkapan terhadap pejabat Eselon I di Kemenhub. Pejabat Kemenhub yang dicokok mengarah pada Dirjen Hubla berinisial TB. Dugaan sementara terkait kasus suap berkaitan dengan izin proyek infrastruktur perhubungan laut.(MTVN/OL-3)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...kpk/2017-08-24

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Tarwiyah Boleh Dilaksanakan Asal Bertanggungjawab

- Keputusan Taksi Daring, MA Bermain Api

- KPK Diminta Telusuri Semua Perkara Panitera Jaksel