alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58d68bd4dac13e2f118b4569/jubir-ahok-lima-tahun-terakhir-jakarta-sudah-open-governance
Jubir Ahok: Lima Tahun Terakhir Jakarta Sudah Open Governance
Dulu Ane Kira "Open Governance" Itu Sejenis Tahu Bulat
Ternyata Bukan GaN

emoticon-Cool
Quote:Jubir Ahok: Lima Tahun Terakhir Jakarta Sudah Open GovernanceQuote:Juru bicara pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat, Raja Juli Antoni menyatakan dalam lima tahun terakhir DKI Jakarta sudah menerapkan open governance. Menurutnya semua hal mengenai Pemprov DKI bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat.

"Lima tahun terakhir pemerintah DKI telah melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang terbuka (open governance)," kata Raja Juli dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Sabtu (25/3/2017).

Pernyataan Raja Juli itu disampaikan menyusul adanya ucapan dari lawan Ahok-Djarot, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI putaran kedua yang ingin menerapkan open governance di Jakarta. Dia berharap pasangan Anies-Sandiaga dalam Pilkada DKI putaran kedua lebih membuka wawasan soal apa yang sudah dijalankan oleh Pemrov DKI selama ini.

"Yang Anies perlu lakukan kalau benaran berniat menjadi gubernur adalah membuka matanya (open eyes) dan membuka wawasannya (open-minded)," ungkap Raja Juli.

Lebih lanjut dia menjelaskan semua hal terkait Pemprov DKI bisa diakses datanya secara terbuka, dari R-APBD, APBD (bahkan sampai satuan tiga), keputusan-keputusan, khusunya Pergub, hasil-hasil rapat dan dokumen-dokumen lainnya via jakarta.go.id. Bahkan, kasus Al-Maidah 51 merupakan risiko dari open governance Pemprov DKI yang mengunggah semua hasil rapat dan kunjungan Gubernur DKI tanpa diedit sedikit pun.
Jubir Ahok: Lima Tahun Terakhir Jakarta Sudah Open Governance
"Anies lupa atau pura-pura lupa bahwa dengan e-budgeting, Ahok-Djarot berhasil mengungkap skandal begal APBD yang dari tahun ke tahun merampok uang rakyat," ujarnya.

Kemudian, menurut Raja Juli ada juga aplikasi Qlue dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi bentuk dari open governance di jajaran Pemprov DKI. "Sekali lagi Anies tidak boleh asbun (asal bunyi) untuk mengembangkan isu asbak (asal bukan Ahok) demi kekuasaan," ucap Raja Juli.

Sebagai informasi, Cagub DKI Anies Baswedan menyatakan keinginannya untuk membuat tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta mengadopsi pola open government (pemerintahan terbuka). Anies menjelaskan bahwa open government memberikan kesempatan kepada seluruh warga DKI untuk terlibat dalam pemerintahan.

"Kita sekarang sudah masuk di era open government. Artinya pemerintah membuka seluruh akses informasi, dasar mengambil keputusan, termasuk keputusannya kepada seluruh warga," ujar Anies dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (24/3) kemarin.
Jubir Ahok: Lima Tahun Terakhir Jakarta Sudah Open Governance
Sudah kah Anda Minum "Open Governance" Hari Ini ?
emoticon-Wkwkwk
Telusuri Korupsi, KPK Kaji Putusan PTUN Cabut Izin Reklamasi
Telusuri Korupsi, KPK Kaji Putusan PTUN Cabut Izin Reklamasi

Oleh Lizsa Egeham pada 23 Mar 2017, 08:17 WIB



Liputan6.com, Jakarta KPK menuturkan, keputusan Pengadilan Tinggi Urusan Negara (PTUN) yang menolak reklamasi di Pulau F, I, dan K akan dijadikan informasi serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyelidiki kasus ini. Putusan PTUN ini juga akan dijadikan sebagai bahan mengkaji penggunaan dana dari pihak ketiga.

"(Soal reklamasi) KPK akan menjadikan putusan PTUN sebagai informasi yang akan dipelajari penyidik lebih lanjut. Kami juga pernah mengundang Plt Gubernur DKI Jakarta (Soni Sumarsono) untuk membahas penggunaan dana dari pihak ketiga," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu 22 Maret 2017.

Febri menambahkan, KPK akan melihat terlebih dahulu apakah dalam kasus reklamasi ini terdapat tindakan korupsi atau hanya maladministrasi saja. Sebab jika itu adalah maladministrasi, KPK tak berhak menangani kasus itu.

"Terkait dana di luar mekanisme APBD pernah didiskusikan dan saat ini masih berlangsung. Putusan itu akan dipelajari juga oleh KPK. Tapi kita pisahkan dulu, apa sebuah aspek tindak pidana korupsi atau kesalahan administrasi. Kalau maladministrasi itu domainnya di PTUN," tutur Febri.


Dia menegaskan, nantinya jika ada indikasi pidana korupsi dalam kasus ini, KPK tak segan untuk memproses ke jalur hukum tanpa memandang jabatan.

"KPK tidak memandang istilah orang besar atau kecil. Jika ada indikasi (melakukan tindakan korupsi) pasti akan diproses oleh penyidik. Karena KPK adalah penegak hukum maka bergerak di koridor hukum," sambung Febri.

KPK sebelumnya pernah menangani kasus suap pembahasan dua Raperda reklamasi pantau utara Jakarta. Kasus ini melibatkan mantan bos PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesma Widjaja, Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro, dan mantan anggorta DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi.
http://m.liputan6.com/news/read/2896...izin-reklamasi

Ini yang namanya open ?

Syarat Sahnya Keputusan
Pasal 52
(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
b. dibuat sesuai prosedur[b] ; dan
c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Pasal 56

(1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a
merupakan Keputusan yang tidak sah.

(2) [b]Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b
dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Pasal 55
(1) Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan
yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan
Keputusan
Quote:Original Posted By sukhoivsf22
Telusuri Korupsi, KPK Kaji Putusan PTUN Cabut Izin Reklamasi
Telusuri Korupsi, KPK Kaji Putusan PTUN Cabut Izin Reklamasi n
Ayoo bongkar abis gan ,..

youtube-thumbnail



coba gan komentar sama puisi sang penista ini ?
×