JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menegaskan tidak ada penghapusan hibah bagi TNI/Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Sebagai mitra utama, lanjut dia, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya tetap akan diberikan hibah.

"Tapi, hibah tahun ini saja belum habis, malah masih sisa banyak. Prinsip hibah untuk lembaga non-pemerintah sekali setahun, nah Mitra Praja Utama diberikan hibah tiap tahun, enggak masalah," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Hanya saja, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Penerima hibah harus memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahun ini. Karena hibah belum dapat terserap, maka hibah untuk Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya baru akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2017, bukan APBD 2017.

"Kemungkinan besar dua instansi terpaksa ikut anggaran (APBD) Perubahan 2017. Aturan mainnya, tidak bisa kalau tidak ada LPJ. Ini soal prosedur saja," kata Sumarsono.

Adapun pada APBD 2016 hibah untuk Polda Metro Jaya mencapai Rp 41 miliar dan Kodam Jaya mencapai Rp 21 miliar.



Nah Loh,beda lagi? Katanya kemaren di hapus! Gimana seh Son?





JAKARTA - Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) bersama Banggar DPRD DKI merombak Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017.

Menariknya, banyak dari perubahan tersebut bertentangan dengan apa yang sebelumnya telah ditetapkan Gubernur Basuki T Purnama (Ahok).

Pertentangan ini terlihat jelas dalam alokasi dana hibah. Sumarsono bersama DPRD memutuskan mencoret beberapa usulan dana hibah yang tadinya sudah masuk KUAPPAS.

Sebaliknya, usulan yang sebelumnya dicoret Ahok, kini malah malah mendapat lampu hijau.

Contohnya, usulan dana hibah dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Beberapa tahun terakhir Ahok selalu menyetujui usulan dana hibah senilai puluhan miliar dari kedua instansi tersebut.

Begitupun untuk tahun depan. Setidaknya sebelum Sumarsono datang.

Wakil Ketua Banggar DPRD Triwisaksana membenarkan bahwa usulan dana hibah Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya telah dicoret dari KUAPPAS 2017.
Alasannya, Pemprov DKI tahun ini tidak punya anggaran yang cukup untuk keperluan tersebut.

"Kami tidak masalah dengan peruntukkannya, cuma anggarannya terbatas saja," kata Sani saat dihubungi wartawan, Minggu (27/11).

Sementara itu, usulan dana hibah dari Badan Musyawarah Betawi yang tadinya ditolak Ahok kini kembali dianggarkan.

Sumarsono menilai organisasi kebudayaan tersebut berkontribusi terhadap pembinaan dan pelestarian budaya lokal DKI.

Seperti diketahui, Sumarsono juga mengubah beberapa program kerja yang disusun Ahok. Di antaranya menghentikan sementara belasan lelang dini bernilai triliunan rupiah karena dilakukan sebelum KUAPPAS dibahas Pemprov DKI bersama DPRD. (rmol/dil/jpnn)

http://www.jpnn.com/read/2016/11/27/...n-Polda-/page2