KULONPROGO - Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo, Yogyakarta, Zuhadmono Azhari dan BRAy Iriani Pramastuti merasa dirugikan selama masa kampanye yang telah berjalan selama sebulan.

Perwakilan pasangan nomor urut satu tersebut, Yusron Martofa menyebut, terdapat oknum pegawai negeri sipil (PNS) dan perangkat desa yang diduga tidak netral. Dia juga mempertanyakan acara pemerintah yang mengundang paslon Pilkada Kulonprogo yang juga merupakan petahana. “Kami merasa dirugikan,” kata Yusron, seperti dikutip dari Harianjogja.com, Kamis (24/11/2016).

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kulonprogo, Tamyus Rochman mengaku, tengah melakukan kajian terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dibiayai anggaran negara karena petahana tampak menghadiri acara yang diselenggarakan pemerintah.

Namun, sementara ini tim menilai unsur pelanggarannya cenderung lemah karena paslon bersangkutan diketahui tidak diundang oleh panitia.

sementara, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kulonprogo, Tri Wahyudi menambahkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan imbauan atau peringatan berupa surat edaran resmi terkait netralitas PNS dan perangkat desa.

Menurutnya, hal itu perlu dibicarakan bersama pihak terkait lain yang masuk dalam Desk Pilkada Kulonprogo terlebih dahulu.

Tri mengungkapkan, partisipasi masyarakat selalu dibutuhkan untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada 2017, termasuk netralitas PNS dan perangkat desa. Masyarakat diharapkan melapor apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran agar segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan berlaku.

“Kalau terbukti dan ada sanksi, nanti hubungannya dengan bagian kepegawaian,” ujar dia

Pemkab Kulonprogo sendiri telah mengeluarkan surat edaran bupati terkait netralitas PNS sejak Agustus lalu. Imbauan untuk menjaga netralitas juga diberikan kepada perangkat desa dan perangkatnya.

Tri memaparkan, keberadaan petahana memang mendapatkan perhatian khusus karena dinilai rawan mengganggu netralitas PNS karena kecenderungan adanya hubungan baik yang dijalin selama lima tahun terakhir.

Namun, pihaknya pun sudah mengingatkan agar tidak ada pemanfaatan aset daerah atau bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan politik. (fds)

Sumber _: http://m.okezone.com/read/2016/11/24/510/1549897/petahana-hadiri-acara-pemerintah-paslon-pilkada-kulonprogo-lainnya-protes?utm_source=news_bt

????????::::??:S E N S O RS E N S O R?

Termasuk pelanggaran harus cepat di usut karena menggunakan fasilitas dan uang pemerintah daerah