Dipadamkan, 26 Sekolah di DKI Jakarta Nunggak Listrik Hingga Hampir Rp 3 Miliar

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Dipadamkan, 26 Sekolah di DKI Jakarta Nunggak Listrik Hingga Hampir Rp 3 Miliar

megajo

23-11-2016 13:28

Dipadamkan, 26 Sekolah di DKI Jakarta Nunggak Listrik Hingga Hampir Rp 3 Miliar

Quote:

"Ada 26 sekolah yang menunggak listrik. Tunggakannya sebesar Rp 3 miliar," kata Susi Nurhati, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI, ketika dihubungi, Selasa (22/11/2016).

Karena itu, sebanyak 26 sekolah saat ini mengalami mati listrik. Sehingga menyebabkan terganggunya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Bahkan beberapa sekolah terpaksa belajar dengan menggunakan penerangan lilin.

Baca Juga Berita:
Baca: Ini Penyebab 26 Sekolah di Jakarta Menunggak Listrik Hampir Rp 3 Miliar

"Sekarang kami sedang di PLN (Perusahaan Listrik Negara) Gambir. Kami bersama pak Kadis (Kepala Dinas Pendidikan, Sopan Adrianto) melakukan negosiasi dan komunikasi bersama PLN," katanya.

Seperti diketahui, PLN memutus aliran listrik salah satu sekolah di Jakarta, yaitu SMAN 48, Pinangranti, Makasar, Jakarta Timur.

Pemutusan aliran listrik itu karena pihak sekolah menunggak hingga Rp 118 juta.

payah !

sampai 6-8 bulan nunggak tagihan itu gimana pengawasannya pemprov dki ? nunggu dipadamkan dulu listriknya baru ketauan ?? apa fungsi e-budgeting ?? emoticon-Nohope

Total 7 SMA/SMK di Jaktim yang Aliran Listriknya Diputus Gara-gara Tunggakan

Jakarta - PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf karena menghentikan aliran listrik 7 sekolah di Jakarta Timur, termasuk SMAN 48. Aliran listrik terpaksa diputus karena tunggakan tagihan listrik yang belum dibayar.

"PLN menyampaikan permintaan maaf karena keterpaksaan PLN harus 'menghentikan' aliran listrik setelah diberikan kesempatan yang memadai karena sama-sama dengan institusi lainnya PLN untuk menjadi good corporate governance (GCG) kepatuhan akan prosedur," kata Humas PLN Distribusi Jakarta Raya, Eki Sairoma dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (22/11/2016).

Eki mengatakan PLN berharap Dinas Pendidikan dapat memahami posisi PLN yang harus taat aturan mengenai pembayaran tagihan listrik ini. Tapi PLN juga mengakomodasi upaya negosiasi dari pihak Pemprov DKI untuk mempercepat penyelesaian persoalan ini.

"PLN sudah mendorong via salah satu butir MoU dan dilanjut draf perjanjian kerja sama untuk memanfaatkan peran Bank DKI untuk dapat melakukan talangan atas kendala anggaran yang mungkin terjadi seperti saat ini," terangnya.

Tujuh sekolah yang aliran listriknya diputus yakni SMAN 42, SMKN 10, SMAN 9, SMAN 48, SMAN 104, SMAN 51, SMKN 22. "Itu (listrik) diputus karena tunggakan," ujar Eki.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memastikan pihaknya sudah melunasi tunggakan tagihan pembayaran listrik di Jaktim. "Sudah dibayar," kata Sumarsono saat dikonfirmasi terpisah.

Tagihan tunggakan listrik menurut dia dibayarkan seluruhnya untuk 26 sekolah. Nilai pembayaran kepada pihak PLN mencapai Rp 120 juta. "(Untuk) 26 sekolah, lebih kurang Rp 118-120 juta," sebut Soni.

Tunggakan pembayaran terjadi karena dana biaya operasional pendidikan (BOP) yang harusnya dialokasikan ke sekolah negeri terhambat gara-gara kesalahan input anggaran.

Tidak cairnya dana BOP yang juga dipakai untuk membayar tagihan listrik membuat tagihan bertumpuk hingga akhirnya listrik diputus.

"Kesalahan input budgeting kurang Rp 3,5 miliar," ujar Soni memastikan ada sanksi atas kesalahan teknis ini.

sumur resmi

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Komunikasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Aris Dwiyanto mengatakan, sebanyak 11 sekolah di Provinsi DKI Jakarta menunggak pembayaran listrik.

Bahkan, Aris menyebut sejumlah sekolah menunggak pembayaran listrik selama 11 bulan.

"Paling lama ada yang 11 bulan, ada 10 bulan. Rata-rata di atas tiga bulan," ujar Aris, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/11/2016).

(Baca: Tunggak Rp 118 Juta, Listrik SMAN 48 Diputus PLN)

Aris menjelaskan, pihaknya tidak langsung memutus listrik sekolah-sekolah yang menunggak tersebut.

Tahapannya, pertama, PLN akan memberikan surat pemberitahuan bahwa sekolah tersebut menunggak pembayaran listrik. Selanjutnya, PLN akan berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk menentukan solusi.

Setelah itu, PLN akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pembayaran tunggakan tersebut.

Aris mengatakan, pemutusan listrik seperti yang terjadi di SMAN 48 Jakarta Timur tidak akan terjadi jika Dinas Pendidikan DKI bisa memberi kepastian mengenai waktu pembayaran tunggakan.

"Misalnya ada kepastian, oke 1 Desember bisa kami bayar, tapi nggak ada kepastian. Karena Pemprov DKI atau Dinas Pendidikan lalai untuk menganggarkan pembayaran listriknya," ujar Aris.

(Baca: Listrik Diputus PLN, Murid SMAN 48 Belajar Pakai Lilin dan di Luar Kelas)

Aris menambahkan, tahun ini PLN telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Pemprov DKI, isinya PLN mendorong Pemprov DKI memanfaatkan Bank DKI untuk memberikan talangan dana jika terjadi sesuatu di luar rencana.

Tetapi sampai saat kini, butir perjanjian tersebut tak dilakukan.

"Kami sudah undang rapat tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan, ya sudah. Kami tidak bisa menunggu berbulan-bulan menunggak," ujar Aris.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan, tunggakan listrik terjadi karena kelalaian Dinas Pendidikan DKI. Anggaran untuk membayar listrik tidak dimasukkan dalam APBD DKI 2016 dan baru dimasukan pada APBD Perubahan DKI 2016.

Diubah oleh megajo 24-11-2016 11:40

4.3K

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan