Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat menegaskan, Ahok telah siap menerima konsekuensi hukum jika polisi menyatakan bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama.

Berbicara kepada Rimanes, juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot, Bestari Barus, menyarankan agar semua pihak menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Termasuk Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemarin baru saja memperkuat fatwa penistaan agama oleh Ahok.

"Intinya soal apa yang pernah disampaikan Ahok, dia jelas akan bertanggung jawab kalau bersalah. Bahkan dia menyatakan kalau salah, dia siap dipenjara," ujar Bestari, Kamis (10/11/2016).

MUI dan organisasi kemasyarakatan lainnya juga tidak perlu khawatir dengan proses hukum pada Ahok yang sedang berlangsung. Apalagi curiga bahwa ada niatan dari pemerintah dan Kepolisian untuk meloloskan Ahok.

Sebab, kata Bestari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dengan gamblang menyatakan tidak akan membela Ahok dalam persoalan ini. Dan sudah ada niatan dari pemerintah dan Kepolisian akan mengadakan gelar perkara secara terbuka.

"Nanti seluruh masyarakat bisa lihat langsung, oh di sini benarnya, dan oh di sini salahnya. Semua ada prosedur, ada KUHP yang dirujuk. Semua bisa melihat dan mendengarkan," terang Bestari.

Dengan keterbukaan itu juga, dia meminta semua pihak dapat menghormati proses hukum, dan menerima segala keputusan hukum. Termasuk ketika polisi menyatakan bahwa Ahok tidak bersalah dalam kasus dugaan menistakan agama.

"Itu yang harusnya dilakukan kalau mau berimbang. Ahok kan sudah bicara bahwa dia siap dipenjara, harusnya pihak-pihak lain juga siap untuk menerima Ahok kembali bila nyatanya tidak bersalah."

Bila masih ada warga yang tidak terima Ahok tak bersalah, kata Bestari, silakan merujuk pada sikap Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian yang sudah dengan selebar-lebarnya membuka pintu untuk warga menempuh upaya hukum lainnya.

"Itu yang saya katakan bahwa kita harus siap dengan segala kemungkinan sebagai warga negara yang berlandaskan hukum," ungkap politisi Partai NasDem itu.


SUMBER