JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menargetkan pemberlakuan kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia efektif mulai 2017. "Pelaksanaan kebijakan ini akan efektif berjalan tahun depan setelah peraturannya selesai dibuat," kata Jonan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/10).

Menurut dia, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat satu harga BBM di seluruh Indonesia merupakan terobosan yang luar biasa. "Harga BBM dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote akan sama semua sehingga saudara-saudara kita di seluruh Indonesia dapat menikmati harga BBM yang sama," katanya.

Jonan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan segera mengeluarkan peraturan menteri ESDM sebagai payung hukum kebijakan satu harga tersebut. Ia belum bisa berbicara banyak mengenai isi peraturan menteri tersebut.

Namun, kata Jonan, regulasi sebagai petunjuk teknis tersebut akan dibuat secara adil. "Apakah akan ada kewajiban badan usaha membangun SPBU di luar Jawa? Kalau hanya bangun di Jawa atau daerah padat penduduk, tidak fair juga. Atau, apakah memakai skema subsidi silang?" ujarnya. Hanya saja, Jonan menegaskan, kebijakan satu harga BBM tidak hanya berlaku bagi PT Pertamina (Persero), tapi badan usaha lainnya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Pudja menambahkan, sesuai Perpres 191 Tahun 2014, pemerintah menugaskan Pertamina mendistribusikan BBM dengan harga sama di titik serah atau lembaga penyalur. Pemerintah akan menanggung biaya perolehan BBM yang meliputi penyediaan, penyimpanan, dan distribusi BBM.

"Terkait harga di BBM di sejumlah wilayah, seperti Papua yang masih tinggi, itu diakibatkan belum meratanya penyebaran lembaga penyalur sehingga BBM dari lembaga penyalur dibawa lagi ke pelosok oleh pedagang dan kemudian dijual ke masyarakat," katanya.

Untuk itu, kata Pudja, pemerintah meminta Pertamina memperbanyak lembaga penyalur sehingga rakyat dapat menikmati harga yang sama meski tentunya berkonsekuensi biaya distribusi akan meningkat. Atas implikasi tersebut, menurut dia, pemerintah bersama Pertamina akan menghitung biaya distribusi per wilayah tersebut dan secara bertahap lembaga penyalur diperluas untuk mendapatkan BBM satu harga.

Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Provinsi Papua pada 18 Oktober 2016 mencanangkan kebijakan satu harga BBM dengan memberikan tugas kepada Menteri BUMN dan Pertamina. Kebijakan satu harga BBM itu merupakan upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kebijakan satu harga itu, BBM di seluruh Indonesia dijual sama, yakni premium Rp 6.450 dan solar Rp 5.150 per liter di titik serah, yakni SPBU dan penyalur atau agen Premium dan minyak solar (APMS)

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto bersyukur karena program BBM satu harga dapat terlaksana. Dia menegaskan, dengan program ini, harga jual Premium di Papua dan Papua Barat Rp 6.450 per liter dan solar Rp 5.150 per liter. "Harga tersebut tidak hanya di SPBU, tapi juga di titik serah terima yang lebih rendah, seperti di tingkat penyalur atau APMS," kata Dwi.

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah untuk mengkaji secara mendalam pola transportasi bahan bakar minyak di berbagai daerah sehingga kebijakan satu harga jual BBM dapat dicapai. Dalam keterangan pers yang diterima, Bambang mengatakan, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam atas kesenjangan harga BBM antara Jawa dan Papua.

Setelah kajian dilakukan, barulah menyeragamkan harga BBM di seluruh Indonesia. Bagaimanapun langkah Presiden Jokowi dengan program satu harga BBM di Papua perlu dipuji, tapi harus dengan kajian matang agar dana subsidi BBM tidak dimanipulasi.

Bambang mengatakan, sebenarnya yang harus dikaji pemerintah adalah bagaimana bisa terjadi kesenjangan harga BBM yang terlalu jauh antara Papua dan Jawa. Dari hasil pantauannya, harga BBM di Papua yang paling tinggi itu terjadi di daerah-daerah pedalaman. antara, ed: Citra Listya Rini
http://www.republika.co.id/berita/ko...u-efektif-2017





yang jelas variabel alfa nya pasti mengikuti kemauan PERTAMINA bukan
mana mau mereka rugi
penyesuaian harganya semakin gak waras kalau distribusinya semakin jauh