TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek pembangunan trotoar di wilayah Jakarta Selatan terindikasi terjadi korupsi senilai Rp 3,5 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum mendapat laporan lengkap terkait kasus tersebut.

Namun dirinya meyakini korupsi tersebut bukan terjadi di tingkat perencanaan.
Pasalnya setiap perencanaan pembangunan dimasukan ke dalam sistem e-budgeting.

"E-budgeting tidak bisa mengawasi di lapangan," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016).
Pengawasan di lapangan, kata Ahok, menggunakan jasa konsultan.

Bisa jadi, kelalaian dilakukan konsultan tersebut.
"Kadang-kadang konsultannya kita bayar, tapi tidak melakukan pengawasan," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Sarjono Turin menjelaskan PT IM selaku pemenang tender proyek diketahui mengalihkan kontrak kepada pihak lain.

Padahal 80 persen dari total anggaran proyek sebesar Rp 13 miliar telah dicairkan PT IM.
"Status dari kasus ini telah kami naikkan ke tahap penyidikan sejak Jumat (29/4/2016) lalu. Diduga negara merugi Rp 3,5 miliar bahkan bisa lebih," ujar Sarjono Turin, Selasa (3/5/2016).

Dia mengatakan proyek pembangunan trotoar ini tidak sesuai dengan spesifikasi standar yang ditetapkan dan tidak selesai tepat waktu.
Proyek dimulai Oktober 2015 lalu dan harus selesai dalam kurun 45 hari.

http://www.tribunnews.com/metropolit...nsultan?page=2

usut tuntas pak jaksa