Di pagi yang cerah ini, ribuan massa pengemudi angkutan umum yang ada di daerah Jabodetabek mengadakan aksi Unjuk Rasa untuk menuntut kepada pemerintah agar menutup keberadaan angkutan ilegal yang menggunakan plat hitam. Dalam aksi ini sekitar 2000 anggota Persatuan Pengemudi Angkatan Darat turun ke depan Istana, Balai Kota Jakarta dan beberapa titik lainnya lagi.
Quote:
Jakarta - Ratusan supir taksi yang tergabung dalam Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) berdemonstrasi depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin,14 Maret 2016. Mereka menuntut agar pemerintah menutup keberadaan angkutan ilegal menggunakan plat hitam yang difasilitasi oleh perusahaan jasa aplikasi. Mereka menganggap kehadiran aplikasi tersebut tidak memiliki izin usaha dan telah merugikan supir taksi resmi.
"Kami meminta kepada petugas dan pejabat yang berwenang untuk menegakkan aturan. Pada hakikatnya Uber dan Grab Car menyerobot beberapa izin. Termasuk merampok mata pencaharian kami," kata Sodikin, koordinator lapangan demonstrasi, di depan Balai Kota.
Para supir taksi juga memprotes karena perusahaan aplikasi transportasi online dianggap sebagai penghubung perusahaan asing yang ada di Indonesia. Perusahan-perusahaan itu telah melanggar Undang-undang Lalu Lintas No. 2 Tahun 2009 tentang angkutan umum dan jalan raya.
"Mereka tidak ada uji kir, tidak ada izin usaha. Kami tidak punya satu izin saja dilarang. STNK bukan tanda legal suatu usaha, tapi surat tanda nomor kendaraan. Bukan izin legal," kata Sodikin.
PPAD meminta kepada pejabat berwenang, seperti Presiden, Gubernur DKI Jakarta, atau Kementeriam Komunikasi dan Informatika untuk menutup aplikasi Uber dan Grab Car. "Mereka telah merampas hak kami sebagai angkutan umum yang telah berjuang bertahun-tahun melayani masyarakat dengan baik. Mereka menghancurkan sistem transportasi yang ada di Jakarta terutama," kata dia.
Massa juga mendesak pemerintah untuk mengeluarkan segera Perpres atau Inpres yang mengatur persoalan transportasi. Selain itu, mereka meminta untuk melakukan audensi dengan pihak pemerintah di Istana Negara.
Aksi rencananya akan dilakukan serempak di wilayah Jabodetabek dalam bentuk pemasangan kain hitam dilengan kiri yang menandakan matinya transportasi di Indonesia. PPAD akan bergerak ke beberapa titik pusat kota, yaitu Balai Kota DKI Jakarta, Istana Negara, dan Kemenkominfo.
Bukan hanya pengemudi taksi, para pengemudi Bus Kota juga turut ikut turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi ini dalam menolak keberadaan Kendaraan Umum berbasis aplikasi ini.
Quote:
Jakarta - Ribuan sopir taksi dan bus kota akan menggelar unjuk rasa di Istana hari ini. Massa yang diperkirakan berjumlah 2 ribu orang ini akan memulai demonstrasi pada pukul 08.00 WIB.
"Rencana unjuk rasa dari Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) pada hari Senin 14 Maret 2026 pukul 08.00 WIB," kata Kasubdit Bin Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu 13 Maret 2016.
Budiyanto menjelaskan, sasaran unjuk rasa ini antara lain Balai Kota DKI Jakarta, Istana Negara, dan kantor Kemenkominfo. Para pengunjuk rasa ini terdiri dari pengemudi angkutan taxi 800 orang, pengemudi angkutan bus kecil 200 orang.
"Dan pengemudi angkutan lingkungan 800 orang, serta pengemudi bus kota 200 orang," sambung dia.
Menurut Budiyanto, para sopir ini datang dari berbagai wilayah di Ibu Kota. Antara lain dari Kali Deres, Kampung Melayu, dan Duren Sawit.
"Pukul 09.00 WIB massa berkumpul di titik kumpul IRTI. Kendaraan bus, Metro Mini, Kopaja diparkir di IRTI dan Monas. Massa bergerak menuju Balai Kota DKI Jakarta, setibanya di Balai Kota DKI Jakarta," kata dia.
Budiyanto menyebutkan, perwakilan massa juga sudah dipersiapkan 15 orang yang akan menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka akan menolak apabila diterima oleh Kadishub DKI.
"Perwakilan akan menyampaikan aspirasi terkait Revisi Perda No 5 Tahun 2014 tentang usia kendaraan (peremajaan)," ujar dia.
Pada pukul 12.00 WIB, kata Budiyanto, rencana massa bergerak ke Istana, disepakati melalui pintu Monas barat daya atau patung kuda. Perwakilan juga sudah dipersiapkan 15 orang untuk menemui Presiden Joko Widodo atau Mensesneg Pratikno.
Aspirasi yang akan disampaikan, lanjut Budiyanto, terkait keberadaan angkutan ilegal menggunakan pelat hitam yang difasilitasi perusahaan jasa aplikasi.
Lalu, mendesak pemerintah untuk mengeluarkan segera Perpres atau Inpres, yang mengatur persoalan transportasi yang sebelumnya diatur oleh UU No 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas.
"Aksi juga dilakukan serempak di wilayah Jabodetrabek, dalam bentuk pemasangan kain hitam di lengan kiri, yang menandakan matinya transportasi di Indonesia. Alat peraga yang akan dibawa spaduk, poster," papar dia.
Selama mediasi dan audensi berlangsung, Budiyanto menambahkan, kordinator lapangan akan membagi tugas, agar masa di luar tidak melakukan tindakan anarkis.
Karena adanya kendaraan umum berbasis aplikasi ini, para pengemudi angkutan umum di Jabodetabek merasa pihak mereka dirugikan dan menurunnya penghasilan serta keuntungan mereka.
Quote:
Jakarta - Ribuan sopir taksi dan bajaj berkumpul di Lapangan Monumen Nasional. Mereka membawa spanduk dengan berbagai tulisan spanduk agar transportasi berbasis layanan aplikasi dihentikan.
Dari pantauan, jumlah sopir yang datang semakin banyak. Sejak pukul 07.40 WIB. Hingga pukul 08.25 WIB, diperkirakan jumlah sopir taksi mencapai 2 ribu orang. Mereka masuk ke lapangan Monas setiap tiga atau empat sopir dengan menggunakan satu unit taksi.
Begitu pun dengan sopir bajaj yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 500 sopir. Baik sopir taksi dan bajaj, mereka mengaku dari wilayah Jabodetabek.
Berbagai tulisan ditempel di setiap kendaraan. Misalnya 'Bubarkan Grab, Uber Ilegal' dan 'Pikirkan Nasib Supir Taksi yang Resmi'.
"Kita mau menuntut keadilan saja. Kita yang resmi ini, itu rugi besar. Jujur, banyak banget Grab, Uber. Yang legal kan kita, tapi jadi rugi," kata sopir bajaj, Sunar di lapangan Barat Monas, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2016).
Hal senada dikatakan sopir taksi Blue Bird, Suryadi. Dia menginginkan agar sistem aplikasi yang sifatnya ilegal dihapus. Menurutnya, bukan berkurang justru taksi aplikasi online ini justru makin bertambah.
"Ini kita yang resmi tolong dipikirkan. Dulu belum ada aplikasi begini, kita bisa bawa Rp 350 ribu. Sekarang bawa Rp 100 ribu sehari saja sudah untung," sebut Supriyadi.
Sejauh ini, jumlah sopir taksi dan bajaj terus meningkat. Rencananya mereka masih menunggu rekan-rekannya. Bila sudah cukup, maka para sopir ini akan menyampaikan aspirasi protesnya ke gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika serta depan Istana.
Semoga aja kedepannya makin baik pengelolaan dari angkutan umum ini. Dan juga antara angkutan umum dan kendaraan umum berbasis aplikasi bisa saling berkesinambungan dan saling bahu membahu membangun transportasi di negara ini. Dan juga semoga aksi unjuk rasa ini tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat yang di mana saja. Mudah-mudahan aja sih sore nanti udah selesai demonstrasinya, jadinya masyarakat bisa pulang pakai angkutan umum ini.
Sumuurrrr
Sumuurrrrrrr 2
Sumsumsum sumuurrrr 3
