Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat kawasan tempat tinggal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di perumahan Pantai Mutiara Indah Pluit, Jakarta Utara, termasuk wilayah yang seharusnya ikut digusur.

Pakar lanskap perkotaan serta lingkungan hidup itu menuturkan kawasan rumah Ahok dan wilayah Pantai Indah Kapuk termasuk Giant Sea Wall di pesisir Jakarta merupakan daerah terbuka hijau. “Tidak untuk permukiman sebenarnya,” ucap Nirwono kepada CNN Indonesia, Minggu (23/8).

Nirwono menyatakan kalau memang kawasan Pluit dan sekitarnya masuk dalam kawasan hutan mangrove maka seluruh perumahan mewah di daerah itu harusnya digusur juga. “Statusnya ruang terbuka hijau yang salah satunya untuk mengatasi masalah banjir Jakarta,” tutur pengamat yang dikenal aktif memperjuangkan peta hijau ini.

Pilihan Redaksi
Makam Keramat di Kampung Pulo Dilarang Digusur
Bukit Duri dan Sepenggal Cerita Iwan
Ahok Munculkan Persoalan Baru dengan Penggusuran Kampung Pulo
Rumah Hilang di Kampung Pulo, Tapi Tidak dengan Kenangan
Ketua DPR DKI: Komentar Ahok Jangan Sakiti Warga yang Digusur
Dia menegaskan ruang terbuka hijau dan masalah normalisasi sungai tidak hanya berlaku pada bantaran kali. “Jangan juga hanya menyalahkan Bogor soal banjir kiriman,” kata Nirwono.

Menurut Nirwono maraknya perumahan mewah di kawasan Jakarta Utara yang dekat dengan pantai mempersempit penambahan ruang terbuka hijau. “Termasuk hutan-hutan Mangrove di Pluit,” ujar Nirwono mencermati masalah penggusuran Kampung Pulo, Jakarta Timur. (Baca: 300 Rumah Sudah Rata Dengan Tanah di Kampung Pulo)

Bahkan, lanjut Nirwono, kawasan Mal Taman Anggrek di Slipi, Jakarta Barat, tadinya termasuk kawasan hutan kota namun kemudian menjadi berubah fungsi. (Baca: Menteri Ferry Sebut Relokasi Kampung Pulo untuk Tata Jakarta)

Nirwono menyoroti semakin terhimpitnya luas lahan terbuka hijau di ibu kota. Pada 1965 luas ruang terbuka hijau di Jakarta mencapai 37,2 persen. Kemudian pada 1985 merosot menjadi 25,8 persen. Pada 2000 luasnya makin parah yaitu tinggal 9 persen. “Tahun sekarang ini 9,8 persen, naik sangat sedikit hanya 0,8 persen,” katanya.

Penambahan luas yang cuma sedikit itu, tutur Nirwono, diperoleh dengan perjuangan yang sangat berat dan untuk ke depannya sangat sulit untuk bisa bertambah lagi.

“Normalisasi itu suatu keharusan. Kita sepakat itu. Tapi berani atau tidak Gubernur menghadapi pengembang-pengembang besar seperti di Jakarta Utara,” ujar Nirwono. “Ini juga agar adil, jangan hanya orang kecil yang digusur. Itu ujian buat Pak Ahok,” lanjutnya. (Baca: Sengkarut Keadilan yang Diharapkan Warga Bantaran)

Pendapat Nirwono serupa dengan sejarawan JJ Rizal yang menilai Ahok pilih-pilih dalam program normalisasi dan rumah Ahok di perumahan Pantai Mutiara Indah Pluit juga berdiri di daerah resapan air sehingga seharusnya juga digusur.

Namun tokoh dan budayawan Betawi Ridwan Saidi berbeda pendapat dengan Nirwono dan JJ Rizal. Menurut Ridwan kawasan tempat tinggal Ahok bukan termasuk tempat yang seharusnya dinormalisasi.

“Tidak, daerah perumahan Pantai Mutiara Indah Pluit atau juga Pantai Indah Kapuk bukan yang termasuk (ruang terbuka hijau),” kata Ridwan kepada CNN Indonesia, Ahad (23/8).

Ridwan mengatakan wilayah-wilayah tersebut selama ini juga sudah ditanami mangrove sehingga tidak ada masalah. “Yang termasuk kawasan untuk normalisasi itu wilayah Waduk Pluit,” ujar Ridwan. (obs)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150823101700-20-73876/pakar-perkotaan-rumah-ahok-harusnya-digusur-juga/

=====

berani gusur gk