JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana kerap berjanji untuk membuktikan keterlibatan pihak eksekutif dalam kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS). 

Lulung mengaku semula tidak mengetahui apa-apa soal UPS, kini menjadi tahu karena dia terus mencari informasi lewat berbagai sumber. 

Lulung juga mengumpulkan surat-surat masuk dan keluar terkait APBD-P 2014. 

"Kita susun dari awal," ujar Lulung di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (5/2/2016). 

Lulung pun menjelaskan alur APBD-P 2014 berdasarkan arsip surat yang dia miliki. 

Berikut urutan dari selesainya pembahasan di Komisi E hingga penyelesaian evaluasi dari Kemendagri. 

1. Surat 25 Juli 2014 

Surat pada tanggal 25 Juli 2014 meruppakan surat "Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi E Tentang Perubahan APBD-P 2014". 

Surat ini dikirim oleh mantan Ketua Komisi E Firmansyah kepada ketua DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Ferrial Sofyan. 

"Ini surat yang saya bilang, saya tidak diberikancopy-nya. Waktu itu, saya pernah bilang kan kalau Firmansyah tidak melaporkan hasil pembahasan Komisi E kepada saya," ujar Lulung. 

Setelah membuka isi surat tersebut, Lulung menunjukkan tidak ada anggaran UPS ataupun pembelian lahan RS Sumber Waras di dalamnya. 

Dalam surat tersebut, yang ada justru kegiatan renovasi gedung sekolah. Kegiatan tersebut memang menjadi program prioritas. 

Pengadaan lahan RS Sumber Waras juga belum ada dalam surat itu. Maka Lulung berkesimpulan, pembahasan Komisi E resmi selesai tanpa memasukkan anggaran UPS dan RS Sumber Waras.

"Di sini, prosesnya masih lurus," ujar Lulung. 

2. Sidang paripurna pengesahan APBD-P 2014 pada 13 Agustus 2014 

Sekitar 2 minggu setelah pembahasan komisi selesai, dilakukanlah sidang paripurna pengesahan APBD-P 2014 pada 13 Agustus 2014. Selama ini, Lulung mengatakan tidak menghadiri sidang parpipurna tersebut dan tidak menandatanganinya. 

"Karena saya hasil pembahasan komisi saja tidak dilaporkan," ujar Lulung. 

Belakangan, Lulung mengetahui bahwa anggaran UPS dan RS Sumber Waras sudah masuk kehardcopy APBD-P 2014. 

Dia mengetahui hal itu setelah membuka hardcopyAPBD-P 2014 ketika kasus ini mencuat. Lulung mengatakan, fakta ini juga diperkuat ketika jaksa menunjukkan barang bukti setelah dia menjadi saksi di sidang kasus UPS. 

"Berdasarkan fakta di pengadilan waktu saya jadi saksi, saya diperlihatkan hardcopy APBD-P 2014. Di situ artinya, pas paripurna anggaran UPS sudah masuk," ujar Lulung. 

Setelah paripurna, draft APBD-P 2014 pun dibawa ke Kemendagri untuk dievaluasi, hari itu juga. 


3. Surat dari Kemendagri pada 22 September 2014 

Pada 22 September 2014, Kemendagri mengirimkan surat kepaa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Surat tersebut menandakan bahwa Kemendagri sudah selesai melakukan evaluasi terhadap APBD-P 2014. 

"Isi surat itu, tidak ada juga evaluasi terhadap anggaran UPS, yang ada evaluasi lahan RS Sumber Waras," ujar Lulung. 

Lulung mengatakan, surat dari Kemendagri itu memerintahkan kepada Gubernur Ahok untuk membahas bersama DPRD. 

"Tertulis jelas di sini, revisi evaluasi wajib dilakukan bersama DPRD dalam waktu paling lambat 7 hari," ujar Lulung. 

4. Surat 21 Oktober 2014 dari Ahok 

Pada 21 Oktober 2014, keluar surat dari Ahok yang ditujukan kepada DPRD DKI. Surat itu berjudul "Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014". 

"21 Oktober itu hampir 1 bulan lho dari tanggal 22 Sepember saat Kemendagri memberikan hasil evaluasi," ujar Lulung. 

Padahal, waktu yang disediakan oleh Kemendagri hanya 7 hari. Selain itu, Lulung juga merasa aneh karena surat tersebut langsung meminta persetujuan ketua Dewan. 

Seharusnya, kata dia, ada pembahasan evaluasi terlebih dahulu bersama DPRD DKI. 

"Saya tidak pernah merasa diajak untuk membahas evaluasi Kemendagri tapi tiba-tiba sudah keluar surat meminta persetujuan dari Gubernur," ujar Lulung. 

Lulung curiga dengan 2 hal dalam hal ini. Kenapa Ahok membutuhkan waktu 1 bulan untuk menindaklanjuti evaluasi Kemendagri? Kedua, kenapa Ahok merevisi semua sendiri tanpa melibatkan DPRD DKI. 

"Saat itu, kita juga tidak diberikan rincian anggarannya. Hanya diberikan surat ini," ujar Lulung. 

5. Surat 24 Oktober 2014 

Pada 24 Oktober 2014, ketua DPRD DKI membalas surat AHok. Ketika itu, jabatan Ferrial baru saja digantikan oleh Prasetio Edi Marsudi. Prasetio membalas surat dari Ahok sebagai tanda persetujuan DPRD DKI terhadap revisi evaluasi. 

"Setuju, padahal belum ada yang baca hasil revisinya kayak apa. Semua pimpinan tanda tangan kecuali saya," ujar Lulung. 

Lulung menduga teman-temannya yang lain menandatangani karena waktu yang sudah semakin mepet pada saat itu. Dengan persetujuan DPRD DKI, akhirnya APBD-P 2014 sah untuk digunakan. 

Kapan Anggaran UPS Masuk ke APBD-P 2014? 

Melalui alur ini, Lulung mengaku mulai bisa memperkirakan kapan anggaran UPS masuk ke APBD-P 2014, yakni dalam rentang 25 Juli - 13 Agustus 2014. 

Sebab, pembahasan komisi E selesai pada 25 Juli 2014 dan tidak mencantumkan anggaran UPS di dalamnya. Tiba-tiba, anggaran itu sudah masuk pada saat sidang paripurna, 13 Agustus 2014. 

"Saya menduga ada pembahasan yang tidak terjadwal dan tidak diketahui dalam rentang waktu itu. Saat-saat itulah kemungkinan UPS masuk," ujar dia. 

Sebab, setelah pembahasan komisi selesai pada 25 Juli, seharusnya sudah tidak boleh ada rapat pembahasan lagi. Ditambah lagi, pada saat paripurna, eksekutif-lah yang membawa hardcopyAPBD-P 2014. 

Lulung menyimpulkan, eksekutif pasti tahu anggaran UPS sudah masuk saat itu karena dokumen berasal dari eksekutif. Lulung juga mengaku mendapat informasi ada barter anggaran yang prosesnya dimulai 4 Agustus. 

Apakah itu merupakan waktu masuknya UPS? Lulung sendiri mengaku tidak dapat memastikan. Lulung mengatakan akhirnya dia hanya bisa memasrahkan penanganan kasus ini kepada hakim.

Dia berharap hakim bisa menyusun teka-teki penyusunan anggaran di tahun 2014 itu.