Quote:
TEMPO.CO, Jakarta - Kapal pengangkut sapi yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo telah dua kali kembali ke Jawa tanpa muatan. Padahal, menurut data Kementerian Perdagangan, stok sapi yang siap dijual di Nusa Tenggara Timur cukup. "Saat ini NTT mempunyai stok sapi yang diperdagangkan sejumlah 55.250 ekor," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina, Kamis, 21 Januari 2016.
Masalahnya, menurut Srie, di Nusa Tenggara Timur tak ada penetapan daerah penjualan sapi. Sehingga pemerintah daerah tak bisa memaksa menjual sapinya ke daerah tertentu. "Semua diserahkan mekanisme pasar dengan penawaran harga tertinggi," katanya.
Sementara itu, penawaran sapi dari DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan kapal pengangkut khusus yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian sekitar Rp 37-38 ribu per kilogram berat hidup. Di pihak lain, pedagang Kalimantan yang selama ini memang menjadi tujuan utama penjualan sapi Nusa Tenggara Timur berani menawar hingga Rp 41 ribu per kilogram.
Itulah yang membuat kapal pengangkut sapi gagal mendapat muatan. "Informasi lapangan, peternak NTT hanya mau menjual ke pembeli bila harga yang ditawarkan minimal sama dengan harga jual ke Kalimantan," tutur Srie.
Sebelumnya, kapal ternak yang disiapkan Presiden RI Joko Widodo untuk mengangkut sapi dari Nusa Tenggara Timur demi memenuhi kebutuhan daging nasional terutama di Jakarta pulang tanpa ternak.
Kementerian Pertanian mengakui kelemahan dalam pengumpulan sapi di Nusa Tenggara Barat untuk diangkut ke Jakarta menggunakan kapal ternak yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada November silam. Akibat kelemahan itu, dua kali kapal ternak pulang ke Jakarta dalam kondisi kosong.
”Infrastruktur pengumpulan ternak memang belum memadai,” kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Fini Murfiani kepada Tempo, Selasa, 19 Januari 2016.
http://m.tempo.co/read/news/2016/01/21/090738102/kapal-sapi-jokowi-kosong-kemendag-harga-kurang-bersaing
Blunder lagi kementrian pertanian .. kementrian yang mengurusi semua masalah pertanian/peternakan, tapi justru gak ngurusi petani dan peternaknya sendiri. Makanya kementrian pertanian gak akan mengerti petani/peternak di indonesia.
Mau ngurusin petani dan peternak di indonesia, butuh kemampuan lain diluar pengetahuan ttg pertanian/peternakan. Si amran mending mundur saja lah.