Original Posted By SiKacungKampret►


gua merasa yang satu ini perlu di luruskan.
FYI, gua kerja di sebuah perusahaan importir elektronik Asing,
bukan pedagang langsung.
tapi mo muntah gua ngurus SNI

gak mahal? gosip? ok let see....

proses sertifikasi SNI harus di lakukan oleh lembaga LS pro yang di tunjuk pemerintah,
Biaya Resmi LS Pro (Sesuai PP No. 47 Tahun 2011),
biaya 1 SNI artinya, sertifikasi untuk 1 jenis produk.
perusahaan gua mengimpor AC, KULKAS, dan MESIN CUCI, jadi gua kena 3 SNI untuk 3 jenis produk
dan produsen gua luar negeri.



biaya biaya lainnya sbb:
mohon di catat, produsen gua pabrik nya di eropa.
dan ini belum termasuk biaya pengiriman sample dari eropa ke laboratorium LS pro di sini, yang tentu aja mesti ditanggung perusahaan gua juga (biaya pajak impor, ongkos angkut, trucking, custom clearance, dll).



SNI udah selesai, sertifikat uda gua dapet, selesai? NO!
masih ada biaya surveilance tahunan, dan itu di luar biaya tiket, hotel dan akomodasi petugas nya lho.




dan belum lagi waktu dan energi yang mesti gua curahkan.
plus segunung persyaratan ribet dalam prosedur serta dokumentasi yang mesti gua jalanin : hammer:




masih mo bilang ngurus SNI itu murah dan gampang?

gua paham tujuan baik nya adalah melindungi konsumen dalam negeri, dan produk lokal.
tapi masa iya cara ya mesti sekeras ini?
kan masih banyak juga orang yang cari makan lewat barang import

Original Posted By yeakh►Ahok turun tangan cuy
Baca diberita bagi yg blm tau
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritik tidakan Kementerian Perdagangan yang menarik baran impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Semestinya Kemendag membiarkan barang impor itu masuk.

"Kalau menurut saya juga nggak tepat. Mereka sudah beli, harusnya distop dulu. Menurut saya orang sudah dagang nih, harus ada masa waktunya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Ahok mengatakan apabila kebijakan yang telah diselesaikan Kementerian Perdagangan soal 15 aturan dari Paket Deregulasi dan Debirokratisasi yang merupakan hasil atau langkah lanjutan dari dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Pertama oleh pemerintah beberapa waktu lalu yang salah satunya adalah mewajibkan produk barang berstandar nasional, yang ditandai dengan adanya label SNI haruslah kasih batas waktu.

"Nggak bisa kalau (dagangan) kamu bukan SNI mesti distop. Kamu (Kemendag) harus kasih waktu dong supaya orang itu perbaiki. Dagangan yang belum terjual kamu (pedagang) mesti jual habis dulu. Kalau nggak pedagang UMKM kita bisa anjlok," kata Ahok.

Kalau kebijakan itu langsung diterapkan maka pedagang menengah kebawah yang akan menjadi korban kebijakan pemerintah. Untuk itu Ahok berencana duduk bareng dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk membicarakan kebijakan tersebut.

Atas kebijakan itu Ahok baru berbicara dengan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

"Rata-rata yang jadi korban bukan pedagang besar, tapi pedagang kecil di toko. Saya kira itu mesti ngomong dengan menteri perdagangan. Saya sudah ngomong dengan Pak Rizal Ramli," jelas Ahok.

Original Posted By modkore►https://www.change.org/p/presiden-ri...cil-yg-diteror

PEMERINTAH GAGAL MENGAWASI IMPORTIR DAN PRODUSEN DALAM HAL SNI, PEDAGANG KECIL YG DITEROR - Petisi Change.org

Bantu diramein gan

Original Posted By koboikucai►Sebenarnya yang di persoalkan di forum ini adalah masalah pedagang yang di razia dengan alasan barang nya tidak memiliki SNI atau keterangan surat Import resmi. Pedagang beli dari importir/distributor, pake uang modal sendiri. Tidak jarang mereka beli dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Para pedagang kecil ini mana tau barang yang mereka beli resmi atau tidak?. Sekarang dengan peraturan baru ini barang dagangan mereka di razia, di sita, di peras. Adilkah? . Siapa yang mau dagang kalau seperti ini kondisi nya? Yang punya modal lebih baik tutup usaha dan jadi pegawai atau deposito modalnya. Tetapi bagaimana dengan karyawan mereka? Apakah rakyat itu cuma buruh? Pedagang dan karyawan toko itu bukan rakyat? Kok seperti nya tidak di perdulikan nasib mereka. Tidak semua orang bisa bikin pabrik, tapi pedagang itu juga rakyat yang menggerakkan ekonomi dan menghidupi jutaan karyawan mereka dari Sabang dan Merauke, jangan jadikan pedagang sapi perahan oknum yang memanfaatkan kebijaksanaan rancu ini dan hidup dalam ketakutan. Semua pedagang tidak ada yg protes soal SNI. Kalo barang dari importir dan distributor ber SNI ya lebih bagus, pasti pedagang beli. Razia itu dari pelabuhan dan importirnya, pastikan mereka jual barang yg sesuai dengan peraturan berlaku, bukan pedagang yang tidak tau apa apa. Mungkin yang bukan pedagang pikir ini ga ada hubungan dengan mereka, dan berpikir sinis di anggap pedagang cuma mikir untung doang. Tetapi kalau barang langka di pasaran karena pedagang takut jualan baru semua bisa merasakan bahwa tanpa pedagang rakyat juga yang sengsara. PS: bagi yang idealis dan merasa kebijaksanaan razia ini benar, coba periksa dari diri kalian sendiri, apakah pakaian kalian semua ber SNI? Apakah barang di rumah Anda ber SNI? Kalau kalian sendiri yang idealis masih punya banyak barang yang tidak ber SNI, bagaimana pedagang bisa jual semua barang harus SNI? Para pedagang bakal jadi sapi pemerasan oknum tidak pertanggung jawab akibat kebijaksanaan ini. Terima kasih.

Original Posted By zona mitra►Bingung jadinya...

kalo impor gelap sih wajar aja di masalahin, karena negara di rugikan.
kalaupun mao di razia, perketat dong di pelabuhan. kenapa barang yang harusnya bayar pajak bisa lolos keluar dari pelabuhan.
periksa tuh importir2 dan perusahaan expedisinya..
bukan toko2 kecil yang di obok2.
ini malah toko kecil yg di obok2 mentang2 ga ada yang ngurusin (beking)
coba noh obok2 importir yang ada yang ngurusin (beking).


barang sni dan ga sni..
untuk yang import, tetap kuncinya di pelabuhan.. jangan di kasih masuk dong kalo emang barang import yg belum dapat sertifikat sni.
trus kalo produk lokal belum sni . apa harus di matikan juga ? kasihan dong pengerajin2 kecil, pabrik2 kecil ?
kenapa ga di bina ? kenapa malah di binasakan ?

Original Posted By kotabiru►Ini kebijakan yang paling aneh atau dibikin aneh sama instansi terkait, kalau dirazia non SNI dan dikatakan barang illegal sudah hampir pasti lebih dari 80% pedagang di mangga dua, tanah abang, roxy, dll bakal kena semua. Barang disita semua, pedagang pada gulung tikar belum lagi perekonomian saat ini yang sedang turun menyebabkan daya beli kurang. Sudah sepi kena Razia....mantapp bener....

Barang yang masuk yang katanya illegal itu berapa ratus kontainer tiap hari masuk ke indonesia untuk ngisi produk di pusat perbelanjaan di Indonesia? kok bisa masuk? bisa lolos? ini seperti dijadikan kesempatan oleh instansi terkait buat mendapatkan keuntungan dan cari muka.

Original Posted By Swrill99►Gak mikir apa ya pemerintah kalu pengidupan para pedagang ya cuma jualan, dan mereka jualan kan dapet dari produsen, pemerintah gembar gembor dikoran bilang masih sosialisasi ternyata sudah main angkut aja sembari cari duit sampingan, caranya cari2 kesalahan lain, SNI lengkap, minta bukti pajak, ga kena dipajak, reklame ( papan nama ) dipermasalahin, kalu itu bisa lewat, minta SIUP, terus aja sampe mereka bisa dapet keuntungan dari razia kedok SNI yang mereka lagi jalanin sekarang. Semua di berangus ga akan ada yang berani buka toko , jamin. Yang paling kena imbas siapa.... ya karyawan toko, mereka banyak upah harian dan dapet uang makan juga harian. Kalu toko tutup ya otomatis duit makanan karyawan juga tutup, terus keluarga mereka dirumah makan apa anak2 nya buat hari itu aja ya...

ya mikir dikit lah pemerintah, yang kaya ( produsen dan pengimport ) yang di target harusnya , dan pedangan bener2 dikasih sosialisasi, bukan dijadiin ajang kesempatan cari duit kecil2 dan setengah gede karena tuh petugas2 lapangan ga bisa sentuh pengimport gede nya yang udah pasti jatah pejabat kelas atasnya...