“Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. Menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun,” ujar Tjahyo Kumolo sebagaimana dikutip dari liputan6.com, Selasa (3/6/2014).

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tak akan menambah utang baru jika nanti duduk di pemerintahan. Kedua tokoh tersebut tak ingin anggaran negara bergantung pada utang luar negeri.

"Kami menolak bentuk utang baru," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 3 Juni 2014.

Menurut pria yang menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, keseriusan Jokowi-JK membangun bangsa yang berdaulat secara ekonomi itu sudah dijabarkan dalam visi dan misi yang telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum. Dia memastikan penolakan utang luar negeri tak berarti menghentikan kerja sama dengan berbagai negara. Kerja sama ini, kata dia, tak harus selalu dikaitkan dengan utang. (Baca: Tim Jokowi Setor Sumbangan Siluman ke Kas Negara)

"Kami tak mengharamkan kerja sama dalam bidang pembangunan apa pun, tapi bukan utang," dia menambahkan.

Merdeka.com - Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) kembali berjanji tidak akan menambah utang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Caranya dengan melakukan pembekuan anggaran.

"Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).

Sedangkan untuk pembayaran utang yang semakin menumpuk, Jokowi menjawab dengan enteng. "Kalau utang ya dibayar," singkatny

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah suntikan dana dari luar negeri untuk membangun infrastruktur dalam negeri.

Dengan tambahan dana asing, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan membebani negara dengan utang luar negeri.

"Sudah kita hitung keuntungan dan manfaat untuk pendanaan ini jauh (lebih murah) dari bunga pinjaman dan ongkos pendanaan," ujar Jokowi di di acara Silaturahmi dengan Dunia Usaha " Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi" bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, di JCC, Jakarta, Kamis (9/6/2015).

Presiden Jokowi memaparkan penggalangan dana berasal dari negara tetangga seperti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, negara Jerman, dan Amerika Serikat.

"Kerja keras menggalang dana investasi terutama dari Jepang, Korea, dari Tiongkok, dari Singapura, Jerman, dan Amerika Serikat," ungkap Jokowi.

Jokowi menegaskan uang yang akan dikucurkan dari negara lain, bukan untuk konsumsi masyarakat melainkan untuk pembangunan negara."Pendaan ini untuk investasi meningkatkan produktifitas, bukan utang untuk konsumtif, bukan untuk subsidi BBM," tegas Jokowi.

Dari data Bank Indonesia posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir triwulan I tahun 2015 berjangka panjang mencapai 254,4 miliar dollar AS. Utang tersebut terdiri dari utang sektor publik 129,7 miliar dollar AS atau 97,7 persen dari total Utang Luar Negeri sektor publik dan Utang Luar Negeri sektor swasta sebesar 124,7 miliar dollar AS atau 75,4 persen dari total Utang Luar Negeri swasta.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan tidak ada yang salah jika sebuah negara berhutang pada lembaga keuangan dunia seperti World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF). Asalkan, dana dari pinjaman digunakan untuk kegiatan positif.

"Utang enggak apa-apa kok. Asal untuk produktivitas, untuk hal-hal yang produktif. Tapi kalau kita pinjam kemudian untuk subsidi BBM, itu yang saya tidak setuju. Ndak boleh kalau itu," tegas Jokowi, sapaan karib Joko Widodo, di sela kegiatan ground breaking 10 ribu rumah untuk buruh di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/4).