Original Posted By erta.ale►



Jakarta: Rencana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengimpor 500-2500 kapal dari Cina untuk memenuhi kebutuhan tol laut yang menjadi salah satu program unggulannya mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Rencana ini dinilai sebagai bentuk menganak tirikan industri perkapalan dalam negeri. kecaman tersebut salah satunya berasal dari Direktur Utama PT. Industri Kapal Indonesia (IKI), Saiful A Bandung Bismono. Menurutnya, Sikap tersebut dinilai akan mengancam produksi kapal nasional yang saat ini tengah bergairah bahkan bisa saja mematikan produksi kapal utamanya yang menjadi kewajiban dari PT IKI selaku perusahaan BUMN yang dipercaya pemerintah selama ini.

“Rencana impor tersebut sangat merugikan dan sebaiknya tidak dilakukan. Mestinya yang perlu dilakukan pemeritah terus mendukung perkembangan industri kapal dalam negeri,” ujarnya.

Lanjut Saiful, produksi kapal nasional tidak kalah dari luar negeri, apalagi sejumlah tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sudah terlatih dan professional. Malah, menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seluruh tenaga ahli telah disertifikasi untuk dapat bersaing dengan tenaga ahli lainnya di ASEAN.

Kecaman senada juga dilontarkan oleh Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam yang mengatakan bahwa rencana impor kapal tersebut sangat memprihatinkan dan meresahkan pelaku usaha galangan kapal nasional. Pasalnya, hal itu akan mendorong pelaku usaha angkutan laut enggan membangun kapal baru di dalam negeri.

Pernyataan tersebut dinilai mencitrakan bahwa industri galangan kapal nasional tidak mampu. Bahkan Eddy memberikan tantangan kepada pihak yang meragukan perusahaan Galangan kapal untuk memproduksi kapal. “Siapa bilang galangan kapal nasional tidak mampu membangun kapal? Silakan pesan, dan kalau jelas syarat pembayarannya, kami akan laksanakan pembangunan kapal-kapal tersebut,” ujar Eddy di Jakarta.

Menurut Eddy, kemampuan galangan nasional saat ini terus tumbuh, sejalan dengan program pemberdayaan angkutan laut nasional. Tetapi, pertumbuhan tersebut belum optimal akibat hambatan kebijakan fiskal dan moneter yang memberatkan. (HA)

Sumur





Metrotvnews.com, Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), PT Jasa Marga, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan rapat dengan China International Fund (CIF) hari ini, Senin (3/11/2014) bertempat di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jalan Merdeka Selatan Jakarta.

Namun rapat tersebut dilakukan secara tertutup dan dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Direktur Utama KAI Edi Sukmoro, Direktur Utama PLN Nur Pamudji, Direktur Utama Jasa Marga dan perwakilan dari CIF.

Usai rapat, semua pihak yang hadir bungkam dan menyembunyikan isi rapat."Jangan sekarang ya saya buru -buru mau ke Setkab. Nanti siang saya balik lagi ke kantor," ujar Rini Soemarno sambil masuk ke dalam mobil.

Dirut KAI pun menjawab senada. "Saya sudah telat," kata Edi Sukmoro sambil pergi meninggalkan Kementerian BUMN.

Sedangkan Ignasius Jonan mengaku tak mengetahui isi rapat . "Tanya para Dirut BUMN, saya hanya menyaksikan," ucap Jonan.

Sementara itu Dirut Jasa Marga, Aditya Warman mengaku tidak mengikuti rapat karena dia menemui Sekretaris Menteri BUMN. "Saya ke lantai 15 tadi menemui sesmen untuk membahas tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun depan," kata Aditya.

Dirut PLN, Nur Pamudji yang biasanya terbuka pada wartawan pun turut diam seribu bahasa ketika dikonfirmasi mengenai isi rapat. "Hari ini buntu telinga saya. Maaf hari ini saya pelit bicara," pungkasnya.

Bungkamnya semua pihak membuat tanda tanya besar mengenai ada apa dibalik penandatanganan nota kesepahaman hari ini. Berdasarkan sumber yang enggan disebutkan namanya, rapat hari ini berisi perkembangan kelistrikan perkeretaapian di Indonesia.
WID

Sumur

Bagaimana ini gan...

Tiga agenda Presiden Jokowi di KTT APEC

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia mengantongi komitmen investasi sebesar US$ 27,4 miliar hasil gerilya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang menawarkan proyek investasi kepada pengusaha-pengusaha Tiongkok selama KTT APEC di Beijing berlangsung. Setidaknya ada 12 proyek pertambangan, energi, dan infrastruktur yang sudah berhasil ditemukan sumber pendanaannya oleh pemerintah.

Dari 12 proyek tersebut, tiga proyek yang paling besar nilai investasinya adalah:

Investasi : US$ 17,8 miliar.
Proyek : Pembangkit listrik berkapasitas 6.080 megawatt (MW) di Sungai Tayang, Tandjung Selor, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara.
Calon investor : Shanghai Electric Power Co. Ltd dan China Power Investment Corporation.
Mitra lokal : PT Kayan Hydro Energy.
Deskripsi : Pembangkit tersebut diproyeksi dapat menyediakan seluruh kebutuhan listrik Pulau Kalimantan dan pengerjaannya dibagi menjadi lima tahap sampai 2024.

Investasi : US$ 5,15 miliar.
Proyek : Galangan kapal dengan kapasitas produksi 500 unit kapal ukuran 3.500-5.000 DWT dalam lima tahun.
Calon investor : Shen Zhen Tian He Wei Hang Investment Co. Ltd.
Mitra lokal : PT Zadasa, bagian dari grup PT Indosmelt
Deskripsi : Galangan kapal yang mampu memproduksi kapal kargo, kontainer, LNG, bulk semen, dan sebagainya.

Investasi : US$ 1,5 miliar.
Proyek : Kawasan Industri seluas 1.300 hektare di Sulawesi Tenggara
Calon investor : Fujian Tian Mao Property Group
Mitra lokal : PT Global Sukses Grup
Deskripsi : Perusahaan patungan PT Cahaya Sukses International akan membangun kawasan industri di Konawe Utara dan Kolaka Utara yang terletak di Sulawesi Tenggara. Kawasan tersebut memiliki pembangkit listrik berkapasitas 2x150 MW untuk memenuhi kebutuhan 10 smelter nikel dan dilengkapi pelabuhan berkapasitas bongkar muat 50 ribu metrik ton.

Proyek lain yang juga ditandatangani komitmen investasinya antara lain jalur elevated kereta cepat Jakarta-Surabaya sepanjang 800 kilometer; smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur; pabrik pengolahan gula di Mojokerto, Jawa Timur; serta smelter nikel pig iron di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Didie Suwondho, Ketua Pelaksana Indonesia-china Trade Investment Economic Forum memastikan kesepakatan ini dibuat pada acara forum bisnis yang diinisasi Kadin bersama pengusaha Tiongkok selama KTT APEC berlangsung.

"Investor senang terutama setelah Pak Joko Widodo mengatakan ingin memudahkan regulasi dan birokarasi. Nilai investasinya yang sangat besar, kami yakin akan mampu menggerakkan ekonomi Indonesia setelah selesai nanti," kata Didie di kantor Kadin, Rabu (12/11).

Didie berpendapat keberhasilan perusahaan-perusahaan dalam negeri dalam menemukan calon mitra dari Tiongkok untuk mengerjakan proyek smelter khususnya nikel, di Sulawesi akan mampu mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok. "Defisit neraca perdagangan kita dengan Tiongkok mencapai US$ 7,5 miliar dan 20 persen dari bahan baku manufaktur kita diimpor dari Tiongkok," tambah Didie. Kadin menargetkan masing-masing proyek bisa dimulai pengerjaannya dalam jangka waktu satu hingga dua tahun mendatang.

JAKARTA: Kementerian Perindustrian tidak setuju dengan langkah Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yang berencana mengimpor 2.500 kapal untuk menekan biaya logistik antarpulau.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengungkapkan langkah impor yang diambil Kadin tidak tepat karena tidak ikut memperkuat industri dalam negeri.


Menurutnya, penurunan biaya logistik dapat diupayakan melalui perbaikan sistem, efisiensi penggunaan pelabuhan, penurunan tarif, dan pemberantasan pungutan liar.

Oleh karena itu, lanjut Menperin, pemberian insentif terhadap investasi pengadaan kapal melalui impor itu hampir dipastikan tidak akan ada.

" Belum dibicarakan, tetapi saya pikir itu tidak mungkin . Kalau mengimpor ribuan , selain tidak nasionalis juga tidak memperkuat industri dalam negeri," ujarnya seusai Rapat Kerja Pemerintah, Senin (28/1).

Menperin mengungkapkan pemerintah akan mempertimbangkan pemberian insentif jika pemenuhan kebutuhan kapal berasal dari dalam negeri.

"Kapal dalam negeri itu ada 11.500 buah, galangannyaa lebih dari 200. Kita sedang memperbanyak itu dan perbaikannya diusahakan bisa dilakukan semuanya di Indonesia," jelasnya. Selain itu, imbuhnya, impor kapal sebanyak itu berisiko menguras cadangan devisa tanah air.

Lebih lanjut, Menperin menjelaskan kebutuhan kapal Indonesia untuk logistik belum akan mencapai angka ratusan dalam waktu singkat.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur mengungkapkan Kadin akan mengimpor 2.500 kapal dari China dengan kapasitas 1.500 sampai 3.000 ton untuk melayani pelayaran jarak dekat dari tahun ini sampai 5 tahun ke depan.

Artinya, lanjut Natsir, rata-rata impor setiap tahun sebanyak 500 kapal. (c26/bas)