Kalau misalkan kita telat bayar cicilan, tidak ada denda sepeser pun yang diberlakukan dalam sistem KPR tanpa bank ini. Solusinya tinggal bayar belakangan saja dirapel.

Seandainya sistem denda diberlakukan dalam KPR ini, sama saja artinya dengan riba (kelebihan manfaat –biasanya: uang– yang diambil dari utang) yang diharamkan dalam Islam.

Ketika kredit kita macet (bukan disengaja ya!) dalam batas waktu yang ditoleransi pihak developer, penyelesaiannya bukan dengan cara rumah yang sedang kita kredit disita. Karena kalau begitu, sama saja dengan merebut barang milik orang lain. Karena dalam sistem KPR tanpa bank ini, rumah sudah jadi milik kita sejak DP dibayarkan.

Jika dikatakan bahwa penyitaan dalam sebuah KPR adalah konsekuensi (sebagai agunan), maka sesungguhnya dalam Islam tidak diperbolehkan barang yang sedang dikredit untuk dijadikan agunan. Karena itu solusi yang diberikan dalam sistem KPR tanpa bank ini adalah memberikan buyer kesempatan untuk menjual rumahnyadengan harga properti yang sedang berlaku.

Jika sudah laku, maka silakan buyer membayar sisa cicilan ke pihak developer. Uang sisa dari penjualan rumah tersebut tentunya bisa dipergunakan buyer untuk membeli rumah lain lagi yang sesuai dengan budget. Enak kan? Tidak seperti kasus ini. Hehe.