"Untuk hindari kecurigaan publik dia harus melepaskan status dia di TNI sehingga dia bisa berperan lebih leluasa sebagai politisi yang mendukung presiden,"

Jakarta, Aktual.co — Anggota militer aktif yang berperan sebagai politisi akan membahayakan institusi kemiliteran.

Oleh karena itu, anggota TNI yang masih aktif dan mengisi jabatan tertentu di lembaga kepresidenan diimbau untuk mengundurkan diri dari keanggotaan TNI.

"Untuk hindari kecurigaan publik dia harus melepaskan status dia di TNI sehingga dia bisa berperan lebih leluasa sebagai politisi yang mendukung presiden," kata pengamat politik Budi Setiono, Rabu (1/4).

Menurut Budi, akan ada campur aduk kepentingan jika anggota militer aktif kemudian menjabat di lembaga kepresidenan.

"Kalau di sisi 'west wing' kemudian di sisi lain masih dalam struktural TNI, saya kira akan ada campur aduk kedudukan politik dengan birokrasi," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin menyebut penempatan Mayjen TNI Andogo Wiradi sebagai Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis Kantor Staf Kepresidenan, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap UU TNI No 34/2004. Pasalnya, dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa prajurit aktif dilarang mengisi posisi jabatan sipil.

Berdasarkan pasal 47 ayat 2, dijelaskan: prajurit aktif dapat menduduki kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan (polhukam), pertahanan negara (Kemenhan), sekretaris militer (termasuk ajudan), intelijen negara (termasuk BIN dan BNPT), sandi negara, Lemhanas, Wantanas, SAR Nasional , BNN dan MA.

"Jadi, hanya ada 10 lembaga yang dapat dijabat oleh prajurit aktif, sehingga Keppres penempatan perwira aktif di staf kepresidenan yang dikeluarkan presiden Jokowi telah melanggar Undang Undang," kata TB Hasanuddin.

sumber