Jakarta - Anggaran ‎Uninterrupted Power Supply (UPS) dalam APBD DKI disorot lantaran harganya yang miliaran rupiah. Namun DPRD melihat harga UPS itu relatif, tak bisa dinilai mahal tidaknya.

"Saya bukan ahli UPS, nanti kita teliti dulu, Kalau soal barang, itu relatif," kata Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015).

Fahmi menyatakan untuk menilai harga barang, maka perlu ditinjau ke sekolah-sekolah yang menerima UPS itu. Menurutnya, UPS-UPS yang tersebar itu adalah barang bagus.
‎
"Soal barang mahal atau tidak, silakan telusuri di pasar. Coba anda tinjau di sekolah-sekolahan (yang menerima), itu paling bagus," ujarnya.‎
‎
Untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah tahun 2014, bahkan perusahaan-perusahaan pemenang tendernya sudah terungkap ke publik. Namun sebenarnya, menurut Fahmi, bila pengadaan UPS itu dirasa tak perlu maka bisa saja pengadaan itu tidak direalisasikan sebelumnya.

"Kalau nggak berguna ya jangan dilelang. Keluarkan rekomendasi bahwa 'ini' barang tidak berguna," kata Fahmi yang dikenal sebagai initiator hak angket DPRD terhadap Wakil Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) ini.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budiman‎ menyatakan tak pernah mengusulkan pengadaan UPS tahun dalam APBD 2015. Menurut Fahmi, bisa saja DPRD yang mungkin menjadi pengusulnya lewat rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Namun Fahmi menyatakan tak pernah berhubungan dengan Kepala Dinas Pendidikan secara pribadi."‎Saya belum pernah berhubungan dengan Arie Budiman, sebelum sebelumnya juga tidak pernah. Mereka sulit dihubungi‎. Jadi kalau ada anggaran intervensi ya, buset...," ujarnya.

http://news.detik.com/read/2015/02/2...if?nd772204btr


Sama DPR semua relatif, TOMAT juga bisa jadi Milyaran Coyy............