[CENTER][img]http://i.imgur.com/RJS5cnj.png[/img]

Thread Asal2an ane HT /:ngakak/ [/CENTER]



[color=blue][CENTER][size="6"][FONT="Arial Black"]Batalkan BG, Netizen Segera Teriakkan #JokowiKita[/FONT][/size][/CENTER][/color]



[CENTER][img]http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/joko-widodo-presiden-ri-_141024140051-709.jpg[/img]





REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan ini pun disambut gegap gempita oleh masyarakat dunia maya.



Para pendukung di media sosial seperti twitter segera memuji Jokowi dalam berbagai bentuk. Seperti akun ‏@ibu_anne yang mendoakan Jokowi dan berharap Jokowi tetap bersemangat."Pray for @jokowi_do2 semangat, pak! #JokowiKita," tutur dia.



Begitu juga dengan ‏@Sepdi09 yang mengatakan, "Have a nice day pak @jokowi_do2 Permainan catur yg bgus, si jenderal gk jadi di lantik.... huahaha #JokowiKita". Begitu juga dengan akun, ‏@muhammadshona_ yang menyindir Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. "ini baru yg namanya presiden tegas, ga seperti yg kemarin. #JokowiKita," ucap @muhammadshona_[/CENTER]



SUMBER: [URL="http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/18/njyoa3-batalkan-bg-netizen-segera-teriakkan-jokowikita"]SUMUR[/URL]

[CENTER][size="7"]Ucapan Selamat Jokowi ke BG Hanya Formalitas[/size]



[img]http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/komjen-budi-gunawan-dan-irjen-budi-waseso-_150123153256-164.jpg[/img][/CENTER]



[CENTER]REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego menilai ucapan selamat Presiden Jokowi pada Budi Gunawan (BG) hanya sebatas formalitas saja. Hal ini lumrah dilakukan seorang Kepala Negara yang harus mengutamakan etika dan sopan santun pada siapapun.



Indria menyatakan sebagai seorang pemimpin negara, Presiden Jokowi harus menjaga hubungan baik dengan semua kalangan. Hal ini tak terkecuali juga dengan BG. Meski, kata dia, BG statusnya pernah jadi tersangka. " Terlalu berlebihan kalau ucapan selamat Jokowi ditafsirkan BG jadi dilantik," ujarnya, Selasa (17/2).



Sejauh ini Indria meyakini presiden akan membuat keputusan yang terbaik. Dia meyakini presiden membuat keputusan tanda menunda lagi.

"Saya tak mau berspekulasi terkait sikap presiden Jokowi pada BG. Itu semua adalah hak prerogatif presiden," kata dia.



Sebelumnya praperadilan yang dipimpin Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian gugatan BG, Senin (16/2). Hakim menilai penetapan tersangka untuk BG oleh KPK adalah tidak sah.



Dengan keluarnya putusan sidang tersebut, otomatis sprindik KPK terkait penetapan tersangka BG tak sah dan tak berdasar secara hukum. 



KPK dalam kasus ini menjerat BG terlibat dalam gratifikasi dan rekening gendut. Kasus ini diduga terjadi saat BG menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri tahun 2003-2006. BG dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.[/CENTER]

[URL="http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/17/njx14q-ucapan-selamat-jokowi-ke-bg-hanya-formalitas"]SUMUR[/URL]

[code][CENTER][size=\\\"5\\\"][color=red]Gagal Jadi Kapolri, Bagaimana Nasib BG?[/color][/size]



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) gagal menduduki jabatan Kapolri. Meski demikian, ia tetap menjabat sebagai kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol). 



\\\"Saat ini masih berstatus sebagai kepala Lemdikpol sebagaimana yang dijalankan oleh beliau,\\\" ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Rabu (18/2).



Namun, ada kemungkinan presiden akan menyiapkan jabatan baru bagi mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut. Pratikno mengatakan, presiden menginginkan Budi tetap berkontribusi memajukan institusi Polri.



\\\"Presiden tetap mengharapkan Pak BG tetap memberikan kontribusi bagi institusi kepolisian. Tentang posisinya akan ditentukan kemudian,\\\" kata mantan rektor UGM tersebut.



Sama seperti Budi, Komjen Pol Badrodin Haiti yang diajukan sebagai calon Kapolri baru juga masih menduduki jabatan lamanya, yakni sebagai Wakapolri yang diberi mandat menjalankan tugas dan wewenang Kapolri.



Sebab, presiden melalui Mensesneg baru mengirim nama Badrodin ke DPR hari ini. Kemudian, pengajuan itu baru akan diproses oleh Dewan setelah masa reses selesai.

[URL=\\\"http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/18/njymu6-gagal-jadi-kapolri-bagaimana-nasib-bg\\\"]SUMUR[/URL]

[/CENTER]

[CENTER][size="5"][color=blue]Jokowi Siapkan Jabatan Lain untuk BG?[/color][/size]

[img]http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/budi-gunawan-_150122233055-390.jpg[/img]



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) gagal menduduki jabatan Kapolri. Meski demikian, ia tetap menjabat sebagai kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol). 



"Saat ini masih berstatus sebagai kepala Lemdikpol sebagaimana yang dijalankan oleh beliau," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Rabu (18/2).



Namun, ada kemungkinan presiden akan menyiapkan jabatan baru bagi mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut. Pratikno mengatakan, presiden menginginkan Budi tetap berkontribusi memajukan institusi Polri.



"Presiden tetap mengharapkan Pak BG tetap memberikan kontribusi bagi institusi kepolisian. Tentang posisinya akan ditentukan kemudian," kata mantan rektor UGM tersebut.



Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengganti calon kapolri yang sebelumnya akan dijabat Komjen Budi Gunawan menjadi Komjen Badrodin Haiti. 



Ia mengharapkan Budi Gunawan tetap memberikan kontribusi kepada negara meski tak menjabat sebagai Kapolri. 



"Saya memutuskan saudara komisaris jenderal polisi Budi Gunawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik untuk kepolisian republik indonesia untuk makin profesional bekerja untuk rakyat. Kontribusi ini dapat dilakukan dalam posisi dan jabatan apa pun yang nanti diamanahkan kepadanya," katanya.

[/CENTER] [URL="http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/18/njynm2-jokowi-siapkan-jabatan-lain-untuk-bg"]sumur[/URL]

[CENTER][size="6"][color=orange]PDIP Puji Jokowi Soal 3 Plt Pimpinan KPK[/color][/size]

[img]http://us.images.detik.com/customthumb/2015/02/18/10/163539_trimedya.jpg?w=460[/img]



Jakarta - Presiden Jokowi memberhentikan sementara dua pimpinan KPK dan mengangkat 3 pejabat pelaksana tugas penggantinya. Keputusan itu menuai pujian dari PDIP.



"Langkah itu dalam rangka penyelamatan KPK seperti yang diharapkan selama ini. Tiga nama itu cukup tepat dan respons cukup cepat juga yang dilakukan Jokowi," kata Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan kepada wartwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).



Trimedya menyebut tiga nama pelaksana tugas pimpinan KPK yang ditunjuk Jokowi punya latar belakang bagus. Deputi Pencegahan Johan Budi, Guru Besar UI Indriyanto Seno Adji, dan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki disebut Trimedya sebagai tokoh-tokoh yang kredibel.



"Ya nama Pak Johan Budi beliau orang cukup lama di sana. Pak Ruki adalah ketua pertama dari KPK kemudian Pak Indriyanto Seno Adji kita tahu track recordnya. Jadi nama-nama yang cukup kredibel menurut saya untuk masuk sebagai plt pimpinan KPK," tuturnya.



Trimedya menyebut ada tugas berat menanti 3 plt pimpinan KPK ini. Mereka harus bisa membina komunikasi yang lebih baik dengan instansi lain seperti Polri.



"Pak Ruki background-nya polisi, mungkin beliau lebih bisa berkomunikasi dengan pimpinan Polri," katanya.[/CENTER]

[URL="http://news.detik.com/read/2015/02/18/163437/2836939/10/pdip-puji-jokowi-soal-3-plt-pimpinan-kpk?991104topnews"]sumber[/URL]

[CENTER][color=red][size="5"]Ruki : KPK Akan Lanjutkan Kasus Budi Gunawan[/size][/color]

[img]http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/pimpinan-kpk-sementara-taufiqurrahman-ruki-kiri-johan-budi-sapto-_150220100921-749.jpg[/img]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPK sementara Taufiequrrachman Ruki menyatakan siap menuntaskan kasus-kasus korupsi yang masih menggantung, termasuk melanjutkan kasus dugaan gratifikasi Komjen Pol Budi Gunawan. 



"Itu termasuk kasus yang kami tangani. Tentu akan kami pelajari dengan pendekatan-pendekatan hukum," ujar Taufieq usai dilantik di Istana Negara, Jumat (20/2). 



Mantan pimpinan KPK di era Presiden Megawati tersebut mengatakan, KPK tetap akan melanjutkan kasus tersebut meski sudah ada putusan sidang praperadilan dari PN Jakarta Selatan. Justru, kata dia, keputusan praperadilan akan menjadi salah satu faktor yang diperhatikan KPK dalam menangani kasus Budi.



Seperti diketahui, Budi Gunawan sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, mantan ajudan Presiden Megawati tersebut mengajukan gugatan praperadilan. Gugatan Budi akhirnya dikabulkan oleh PN Jakarta Selatan. Penetapan tersangka oleh KPK dianggap tidak sah karena Budi bukan termasuk penyelenggara negara saat kasus yang disangkakan terjadi.

[/CENTER]

[CENTER][B][color=blue][size="5"]Budi Gunawan Tebar Janji Barter agar Dilantik Jadi Kapolri[/size][/color][/B]

[img]http://statik.tempo.co/data/2015/01/15/id_361266/361266_620.jpg[/img]



TEMPO.CO, Jakarta - Budi Gunawan dan PDI Perjuangan melobi partai penentang pemerintah agar dia disetujui menjadi Kepala Polri. [color=red]Aburizal Bakrie mendapat dana ganti rugi Lapindo. Inilah investigasi Majalah Tempo yang terbit pada 26 Januari 2015 lalu.[/color]



Adalah Hatta Rajasa. Ia menduga kedatangan Pramono Anung pada akhir tahun lalu untuk membicarakan kisruh berkepanjangan dua kubu di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini bergabung bersama koalisi non-pemerintah, yang sebelumnya mencalonkan dirinya menjadi wakil presiden bersama Prabowo Subianto pada pemilihan pertengahan tahun lalu.



Pramono ditunjuk petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjalankan lobi ke partai lain guna menyelesaikan kisruh di Senayan. Namun Hatta kaget ketika Pramono muncul di rumahnya di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, bersama orang lain yang merupakan jenderal polisi aktif. “Masih ingat dengan Pak Budi Gunawan?” kata Hatta menirukan Pramono saat menceritakan ulang pertemuan itu pada Kamis, 23 Januari 2015.



Hatta tak asing dengan pria 55 tahun berkumis baplang itu. Ketika ia menjabat Menteri Riset dan Teknologi pada 2001-2004, Komisaris Jenderal Budi Gunawan merupakan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun, meski sudah lama kenal, ia mengaku tak pernah berinteraksi dengan Budi. “Wong, dia ajudan presiden,” ujarnya.



Obrolan dengan Pramono dimulai dengan kisruh perebutan ketua komisi di DPR antara partai yang sekubu dengan PAN dan kubu pemerintah pimpinan PDI Perjuangan. Pramono mengajak partai Hatta mendukung pemerintah. Menurut Hatta, Budi lebih banyak diam.



Pertemuan dengan Hatta Rajasa dan elite partai lain merupakan cara PDI Perjuangan memuluskan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo kemudian mengajukannya ke DPR, 15 Januari lalu, sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Sutarman, yang sebenarnya baru pensiunan Oktober nanti. Sehari setelah pengajuan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka korupsi perkara suap dan gratifikasi.



[color=red]PDI Perjuangan juga mengutus Ketua Fraksi Olly Dondokambey guna melobi partai-partai anggota koalisi non-pemerintah[/color]. Gerilya dilakukan sejak Desember 2014. Pramono dan Olly wira-wiri membawa Budi Gunawan menemui para bos partai “oposisi” itu. 



Akhir tahun lalu, Olly bertandang ke rumah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Menteng, Jakarta Pusat. Kepada Aburizal, Olly mengutarakan niat Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Sepekan sebelum uji kelayakan, Olly kembali bertemu dengan Aburizal untuk memastikan dukungan Golkar. “Ya, kami akan mendukung apa pun keputusan Presiden,” kata Aburizal seperti ditirukan seorang petinggi Golkar.



[color=red]Dukungan Golkar menuntut syarat. Seorang politikus partai beringin yang mengetahui pertemuan itu menuturkan bahwa Aburizal meminta bantuan pemerintah menalangi pembelian lahan warga Sidoarjo, Jawa Timur, yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo. Grup Bakrie tak cukup punya dana segar untuk membayar tunggakan Rp 781 miliar pembelian lahan. Dana talangan inilah yang diinginkan Aburizal. [/color]



Pada 13 Januari lalu, Aburizal menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Aburizal memberi masukan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. Rabu pekan lalu, Aburizal lagi-lagi bertandang ke Istana Kepresidenan. Kali ini tujuannya adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan. Topik pembahasannya kembali masalah anggaran perubahan. Dia meminta anggaran perubahan tak hanya digunakan untuk infrastruktur. “Pemerataan juga penting,” ujarnya. 



Pertemuan itu membuahkan hasil. Pekan lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengajukan dana talangan pembayaran lahan Lapindo senilai Rp 781,7 miliar. Skemanya adalah utang-piutang antara pemerintah dan PT Minarak dengan jaminan aset senilai Rp 3,01 triliun. “Beberapa kali kami bahas di rapat kabinet dan disetujui Presiden,” kata Bambang. 



Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, membantah kabar bahwa Aburizal membarter urusan Budi Gunawan agar pemerintah menalangi pembayaran ganti rugi lahan Lapindo. “Kalau keluarga Bakrie belum ada dana, itu fakta,” ujarnya. 



Di luar urusan Lapindo, permintaan Aburizal adalah pemerintah membereskan dualisme kepemimpinan di partainya. Golkar pecah menyusul kisruh dukungan dalam pemilihan presiden. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengambil jalan tengah, yakni kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Musyawarah Nasional Golkar di Riau pada 2009 di bawah Ketua Umum Aburizal Bakrie.



Menurut Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo, dalam pertemuan dengan Olly, Aburizal meminta Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan ke Presiden agar ucapan lisan Yasonna dituangkan dalam keputusan formal. “Tapi ini bukan barter dukungan untuk pencalonan Budi Gunawan,” kata Bambang. 



[color=red]Juru lobi PDI Perjuangan juga menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar mendukung Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Hanya, kata politikus Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, Prabowo tak menjawab tegas dukungan partainya kepada calon PDI Perjuangan itu. “Saya serahkan kepada fraksi,” ujarnya menirukan ucapan Prabowo. [/color]



Pramono membenarkan kabar bahwa ia mengajak Budi Gunawan menemui bos partai politik koalisi penentang pemerintah di DPR. “Semua calon Kepala Polri melakukan itu,” katanya. Namun ia membantah anggapan bahwa gerilya politik tersebut dibarter dengan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti dana talangan Lapindo itu atau pengakuan pengurusan Golkar. “Saya jamin tidak ada.”



Budi Gunawan juga bergerak sendiri. Sebelum uji kelayakan dan kepatutan dua pekan lalu, secara terpisah anggota Komisi Hukum menemui Budi di Markas Besar Polri. Desmond dan Bambang Soesatyo membantah kabar bahwa anggotanya di Komisi Hukum secara resmi menemui Budi di luar forum resmi. “Kalau kami hanya bertemu di uji kelayakan,” ujar Desmond. 



Bambang Soesatyo mengenal Budi sejak 2005, ketika sama-sama mengambil pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional. Kawan satu angkatan mereka antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Ketika itu, Budi masih berpangkat brigadir jenderal. Bambang menilai Budi layak menjadi Kepala Polri karena berprestasi. “Terbukti menjadi yang terbaik saat pendidikan di Lemhannas,” katanya. 



[color=red]Budi sudah lama berjejaring dengan Komisi Hukum.[/color] Dia menjadi juru lobi Markas Besar Polri ke parlemen saat pembahasan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Budi berhasil meyakinkan Dewan agar pengurusan surat tanda nomor kendaraan tetap berada di Kepolisian--awalnya hendak dipindahkan ke Kementerian Perhubungan. 



Seorang pemimpin Komisi Hukum bercerita, Budi juga murah hati ketika ada yang meminta bantuan. Misalnya yang berkaitan dengan mutasi jabatan di Kepolisian yang melibatkan kolega anggota Komisi Hukum. “Budi tak pernah tidak mengiyakan,” ujar politikus itu. “Mungkin memang dia dikenal baik sehingga mempengaruhi subyektivitas Komisi Hukum,” kata Razman Nasution, pengacara Budi Gunawan.



Pendekatan ala PDI Perjuangan dan Budi Gunawan terbukti moncer. Komisi Hukum, yang mayoritas diisi politikus partai penentang Presiden Jokowi, secara aklamasi [color=red][B]menerima [/B][/color]pencalonannya sebagai Kepala Polri. Mereka mengabaikan keputusan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka korupsi rekening gendut. Dalam rapat paripurna, hampir semua fraksi menyetujui keputusan itu.



[URL="http://www.tempo.co/read/news/2015/02/18/078643437/Budi-Gunawan-Tebar-Janji-Barter-agar-Dilantik-Jadi-Kapolri"]Sumbernya loh...![/URL]

[/CENTER] 

[size="7"][color=red][B][CENTER]JK Pertimbangkan Budi Gunawan Jadi Menteri[/CENTER][/B][/color][/size]

[img]http://www.rmol.co/images/berita/thumb/thumb_817402_02090019022015_jusuf-kalla-di-acara-gerakan-pramuka.jpg[/img]



RMOL. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, tidak ada kompensasi apapun atas keputusan presiden membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI. 



"Nggak ada (kompensasi untuk BG)," ujar JK singkat yang ditemui di sela-sela acara Mukernas PPP, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/2).



Hal ini ditegaskan JK menepis adanya janji atau penggantian terhadap Budi dengan pembatalan tersebut. 



Meski demikian, JK tidak menampik kemungkinan Budi diberi jabatan di Kabinet Kerja. Dikatakan, opsi itu akan dipertimbangkan. 



"Nanti dipertimbangkan," tegas mantan ketua umum Partai Golkar ini.



Lebih lanjut, JK yang juga Ketua PMI ini menyampaikan bahwa surat usulan penunjukan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri sudah dikirim ke DPR. Surat tersebut dikirim kemarin.[wid][/CENTER]

[URL="http://politik.rmol.co/read/2015/02/19/192410/JK-Pertimbangkan-Budi-Gunawan-Jadi-Menteri-"]Sumber[/URL]