Pemred The Jakarta Post Jadi Tersangka Penistaan Agama
Kamis, 11 Desember 2014



VIVAnews - Polda Metro Jaya menetapkan Pemimpin Redaksi Harian The Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat (MS), sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penistaan agama.

"Status ini ditetapkan oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto di Jakarta, Kamis 11 Desember 2014.

Dijelaskannya, penyidik juga telah mendengar keterangan sejumlah saksi ahli pidana, saksi ahli agama dan Dewan Pers. "Kesimpulannya status MS ditingkatkan menjadi tersangka," kata Rikwanto.

Rikwanto menegaskan, penyidik pernah memanggil MS dalam kapasitas sebagai saksi. Awal pekan depan, MS akan dipanggil lagi untuk diperiksa sebagai tersangka.

"Penyidik akan menentukan MS nantinya akan ditahan atau tidak, pasalnya masih menunggu hasil pemeriksaan yang akan dilakukan minggu depan," katanya.

MS diproses berdasarkan Laporan Polisi Nomor: 687/VII/2014 tertanggal 15 Juli 2014, bahwa Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Mubaligh Jakarta (KMJ) Edy Mulyadi melaporkan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat.

Pihak The Jakarta Post telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kesalahan karikatur itu, namun Polda Metro Jaya tetap memproses hingga ke pengadilan.

The Jakarta Post edisi terbitan 3 Juli 2014 memuat kartun yang mencantumkan karikatur dengan kalimat bertulisan Arab La ilaha illallah yang berarti "Tidak ada Tuhan selain Allah" pada sebuah gambar tengkorak khas bajak laut.

Pihak Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Mubaligh Jakarta (KMJ) menilai karikatur itu sebagai bentuk penghinaan terhadap agama.

Metro News



FPOR Nilai Obor Rakyat Tidak Lakukan Kampanye Hitam
Wednesday, 18 June 2014 18:49 WIB



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Front Pembela Obor Rakyat (FPOR) menilai tidak ada kampanye hitam yang dilakukan tabloid tersebut terhadap Joko Widodo.

Inisiator FPOR dari Korps Muballigh Jakarta (KMJ), Edy Mulyadi mengatakan, ada hal yang membedakan antara kampanye hitam dengan kampanye negatif.

''Kampanye hitam dan kampanye negatif adalah dua hal yang sama tapi sekaligus berbeda,'' kata dia, Rabu (18/6).

Ia mengatakan, keduanya sama-sama menyebarluaskan segala keburukan, kelemahan, dan kesalahan pihak lain. Hanya saja ada perbedaan dalam pembuktian kebenarannya. Jika kampanye hitam tidak memiliki bukti akan kebenaran, sementara kampanye negatif substansi materinya benar.

''Apa yang dilakukan Obor Rakyat adalah kampanye negatif. Ini bukan cuma perlu, tapi harus. Dalam memilih pemimpin, rakyat tidak boleh ibarat membeli kucing dalam karung,'' kata dia.

Edy melanjutkan, Jokowi dianggap telah melanggar sumpah karena lari dari kepemimpinan Jakarta. Jokowi belum tuntas dalam memimpin hingga lima tahun ke depan.

Sementara Pemred Voice of Islam Mashadi menjelaskan, media alternatif semacam Obor Rakyat sangat diperlukan, terutama ketika banyak media mainstream tidak menjalankan fungsinya secara berimbang.

''Mereka cenderung hanya memuji-muji Jokowi, tanpa sedikitpun menulis kelemahan dan keburukannya,'' ujarnya.

Menurut dia, sesuatu akan menjadi tidak sehat tanpa adanya kritik. Presiden terpilih nantinya akan memimpin sebuah negara dengan penduduk lebih dari 240 juta jiwa.

Sebelumnya, sejumlah aktivis membentuk Front Pembela Obor Rakyat (FPOR) karena kecemasan terhadap pemberitaan tidak berimbang terkait Obor Rakyat.

Selain Edy Mulyadi dari Korps Muballigh Jakarta (KMJ) dan Mashadi sebagai Pemred Voice of Islam, ikut juga Alfian Tanjung dari Taruna Muslim, M Hasbi Ibrohim dari Laskar Anti Korupsi/LAKI Pejuang 45serta Budhi Setiawan yang merupakan aktivis dakwah.

Republika

Komen Ts, dari kalimat yang ditebali merah ternyata pelapor Jakarta Post adalah pendukung Obor Rakyat yang merupakan media sarat SARA, mantap kan?

Judul trit memang ada sedikit tambahan untuk menerangkan siapa sebenarnya KMJ yang menuntut The Jakarta Post, gan.