Skalanews - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan dasar hukum penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini.

Pasalnya, Yusril menegaskan, bahwa dalam mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Cara mengelola negara, tambah pria yang merupakan Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) ini, tidaklah sama dengan mengelola rumah tangga atau warung.

"Kalau mengelola rumah tangga ataupun warung, apa yang terlintas dalam pikiran itu bisa langsung diwujudkan dalam suatu tindakan. Tapi negara tidak begitu. Suatu kebijakan negara itu harus ada landasan hukumnya," kata Yusril dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (6/11).

Yusril mengaku memahami, bahwa niatan Presiden Jokowi menerbitkan ketiga kartu tersebut untuk membantu rakyat miskin karena hendak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, memang patut dihargai. Sebab hal ini telah pernah dilakukan pemerintahan RI sebelumnya.

"Namun mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Apabila belum ada, maka seharusnya disiapkan dulu landasan hukumnya, agar kebijakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Sampai siang ini belum jelas dasar hukum dari kebijakan tiga jenis kartu itu," katanya.

Apabila kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, Yusril mengingatkan presiden harus bicara dulu dengan DPR. "DPR memegang hak anggaran. Karena itu perhatian kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan di dalam UU APBN," kata dia. [Risman Afrianda/Bus]


http://skalanews.com/berita/detail/1...ngelola-Warung