TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
- Partai Keadilan Sejahtera menanggapi munculnya DPR
tandingan dari Koalisi Indonesia Hebat. PKS menyayangkan pembentukan pimpinan DPR
tandingan tersebut. "Bila alasannya tak puas
dengan terpilihnya alat
kelengkapan dewan, kami pun
bisa menggunakan alasan
tersebut untuk membuat
presiden tandingan," tuturnya," ujar Ketua DPP PKS Aboebakar Al Habsy Argumentasi partai pendukung
KIH tidak masuk akal. Mereka
lupa dalam hidup bernegara
memiliki atuan main yang harus
dihormati. Sehingga ketika tak
sepakat jangan kemudian membentuk organ baru. "Kita pun bisa membuat
kabinet tandingan lantaran
partai kami tak dapat jatah
menteri. Kan tidak seperti itu
cara berpikir bernegara yang
baik dan benar," kritik Aboebakar kepada pendukung
KIH. Aboebakar menilai pimpinan
DPR sudah sangat sabar
menunggu empat kali rapat
paripurna agar seluruh fraksi
partai KIH menyerahkan daftar
nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan. Sayang,
itu tak digunakan dengan baik. "Kita kan harus segera kerja,
kerja dan kerja, karena mitra
kerja kita sudah terbentuk.
Sangat disayangkan apabila
dibentuk pimpinan DPR
tandingan. Ini tidak baik untuk tradisi demokrasi Indonesia,"
katanya. Pengangkatan pimpinan DPR
versi pendukung KIH, didasari
pimpinan DPR di bawah Setya
Novanto tetap melaksanakan
pemilihan pimpinan 11 komisi
dan alat kelengkapan dewan. Pada akhirnya, hanya Fraksi
Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi
Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi
PAN dan Fraksi PPP (versi
Suryadharma Ali) yang
menyerahkan nama-nama komisi dan menguasai pimpinan
mayoritas komisi. Dalam rapat pemilihan pemimpin
di setiap komisi kemarin, Fraksi
PDI Perjuangan, Fraksi NasDem,
Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura
tak ikut lantaran belum
menyerahkan seluruh nama- nama komisi dan alat
kelengkapan dewan.

Sumber