http://www.merdeka.com/politik/tak-k...net-kerja.html

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) membantah mengkritik Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ibas mengaku hanya ingin bertanya siapa otak di balik penyusun kabinet itu.

"Saya tidak mengkritik dalam arti setiap warga negara, sebagai wakil rakyat dan juga saya sebagai rakyat, tentunya memiliki hak untuk bertanya," kata Ibas seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (29/10).

Menurutnya, pertanyaan yang dia lontarkan adalah hal yang wajar. Masyarakat pun ingin mengetahui secara gamblang proses penyusunan Kabinet Kerja.

"Kami mengetahui itu hak prerogratif presiden dan kami hargai sepenuhnya tapi tolong juga bisa dijelaskan kepada masyarakat bagaimana proses penyusunan kabinet secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Alangkah baiknya jika Presiden Jokowi menjelaskan ke publik. Kami tidak mengkritik, itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan," terang dia.

Putra bungsu Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat mengawasi kinerja Presiden Jokowi. Dia berharap realisasi janji kampanye Jokowi dapat segera terwujud.

"Kita lihat saja nanti hasil kerjanya ke depan. Saya pikir apa yang dinantikan ke depan akan bisa lebih cepat bergerak. Tentu kita akan melihat dan melakukan bagaimana fungsi anggaran dan pengawasan di departemen deperteman itu," pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan ada tujuh hal yang harus dijawab Presiden Joko Widodo terkait dengan pembentukan kabinet dan nomenklatur kementerian yang disusun presiden.

"Kami sangat paham dan menghargai hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinet. Akan tetapi, muncul keresahan serta pertanyaan masyarakat yang juga perlu jawaban dan klarifikasi dari Pak Jokowi," kata Ibas.

Diketahui sebelumnya, Ibas mengatakan ada tujuh hal yang harus dijawab Presiden Joko Widodo terkait dengan pembentukan kabinet dan nomenklatur kementerian yang disusun presiden.

"Kami sangat paham dan menghargai hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinet. Akan tetapi, muncul keresahan serta pertanyaan masyarakat yang juga perlu jawaban dan klarifikasi dari Pak Jokowi," kata Ibas di Jakarta, Minggu (26/10).