Selasa, 28 Oktober 2014 20:15



Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly telah mengeluarkan surat untuk meredam konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Surat tersebut dijadikan acuan bahwa kepengurusan PPP yang sah adalah versi Muktamar Surabaya dengan Ketua Umum Romahurmuziy.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon memperingatkan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly agar tidak turut campur dalam konflik internal PPP. Menurut dia, keputusan Yasona yang mengesahkan hasil muktamar PPP di Surabaya merupakan upaya membawa-bawa institusi Kemenkumham ke wilayah politik.

"Jangan bawa kementerian itu sebagai kementerian politik," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10).

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR itu mempertanyakan keputusan Yasona soal PPP. Pimpinan DPR akan segera mengkaji apakah Yasona yang baru dilantik sehari sebagai menteri layak memutuskan konflik di internal PPP atau tidak.

"Apakah memang surat itu memang layak dikeluarkan oleh seorang Menkumham yang baru menjabat satu hari atau tidak," katanya bertanya-tanya.

Sehingga kata Fadli, DPR tidak akan segan mengajukan hak interplasi kepada pemerintah apabila benar Yasona mengesahkan Muktamar PPP Surabaya yang menjadikan Romahurmuziy sebagai ketua umum PPP. Menkumham bakal diundang ke DPR untuk dimintai klarifikasi akan masalah tersebut.

"Kalau memang ada surat itu tentu kami akan lakukan hak interplasi," ancamnya.

Sementara itu, DPR telah menerima dan menetapkan nama-nama anggota fraksi di tiap komisi dan alat kelengkapan dewan. Partai-partai yang telah mengusulkan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan di antaranya Partai Demokrat, PKS, PAN, Gerindra, Golkar dan terakhir PPP kubu Suryadharma Ali.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pembentukan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan sudah langsung dilakukan pada besok hari. Tanpa harus menunggu usulan nama dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

"Jadi, besok langsung ke acara pemilihan komisi dan alat kelengkapan dewan. Saya sendiri langsung memimpin di komisi I, II, III, Baleg, dan BKSP," kata Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10).

Fadli menegaskan, dalam sidang paripurna hari ini tadi, telah sah menetapkan usulan nama dari Fraksi PPP untuk tiap komisi dan alat kelengkapan dewan.

"Sudah absah yang tadi diketuk. Itu lah keputusannya. Itu kan cuma nama-nama di komisi," tegas Fadli.

"Pokoknya yang tadi diketok. Kita enggak tahu versi siapa yang diketok, versi siapa, sudah diketok, begitu lah," imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam sidang paripurna dengan penetapan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan hari ini berlangsung ricuh. PPP versi Romahurmuziy berang lantaran pimpinan sidang lebih mengakomodir kepentingan PPP versi Suryadharma Ali.
SUMBER