JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Rabu 15 Oktober 2014 ini tepat merupakan dua tahun pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun, ternyata satu tahun belakangan ini, dianggap program-program Jakarta mengalami kemunduran. Hal itu diungkapkan oleh akademisi Universitas Trisakti Nirwono Joga.

"Berbicara pandangan umum, tahun kedua (pemerintahan Jokowi-Basuki) semakin memburuk. Dibandingkan satu tahun pemerintahan lalu, satu tahun ini banyak wacana pemerintah yang tidak bisa diwujudkan," kata pria yang akrab disapa Joga itu kepada Kompas.com.

Berikut beberapa kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi tiga permasalahan utama Ibu Kota dalam satu tahun ini:

Kemacetan dan transportasi publik

Pengamat perkotaan itu menyoroti banyaknya program transportasi yang mandek dan tidak berjalan. Contohnya monorel oleh PT Jakartsa Monorel. Wagub DKI Basuki bahkan secara terang-terangan menolak melanjutkan proyek besutan Sutiyoso dan Megawati Soekarnoputri itu. Meskipun sudah pelaksanaan groundbreaking dan pelaksanaan public hearing, hingga kini, PT JM belum dapat mengerjakan proyek fisik.

Gubernur Jokowi masih meminta beberapa syarat di dalam perjanjian kerjasama (PKS) baru antara PT JM dan Pemprov DKI. Termasuk pemenuhan jaminan bank, dan lainnya. ‎Bahkan, Basuki mengancam tidak akan meneken proyek monorel jika ia menjadi Gubernur DKI nanti. Basuki tidak yakin PT Jakarta Monorel memiliki investasi dan modal dalam membangun moda transportasi massal senilai Rp 15 triliun itu.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta dianggap tidak mampu melakukan peremajaan bus sedang. Parahnya lagi, Pemprov DKI tidak dapat mengawasi adanya tindak penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan transjakarta dan bus sedang tahun 2013, yang pada akhirnya menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono ke Kejagung. Basuki pun mengambil langkah untuk membatalkan proyek pengadaan ribuan bus sedang dan transjakarta tahun ini senilai Rp 3 triliun. Basuki lebih memilih hanya menerima sumbangan perusahaan swasta sebagai program CSR. Pengadaan transjakarta pun dialihkan ke PT Transjakarta.

"Peremajaan dan pengadaan bus terhambat, monorel berhenti, tidak ada kemajuan Pemprov DKI dalam rangka menciptakan transportasi publik yang nyaman bagi warganya. Di luar proyek MRT, tidak ada perubahan Pemprov DKI dalam menanggulangi kemacetan. Terlebih kemarin pak Ahok (Basuki) telah menyetujui pelaksanaan proyek enam ruas tol dalam kota, menambah runyam sistem kota saja," kata Joga.

Beberapa program Pemprov DKI dalam menanggulangi kemacetan telah diujicoba. Seperti misalnya ‎sistem jalan berbayar (ERP) dan sistem parkir berbayar (meteran parkir). Hanya saja dua program ini belum berhasil penerapannya. DKI baru dapat melakukan ujicoba saja. Menurut Joga, nilai positif dari ujicoba ini adalah Pemprov DKI memiliki niat dan terobosan baru dalam menanggulangi kemacetan Jakarta. "Tapi dapat dikatakan, (program) ini masih jauh dari kata berhasil. Belum nanti harus lelang dulu, butuh waktu lama untuk penerapannya," kata Joga.

Segala bentuk kebijakan penertiban parkir liar, seperti cabut pentil, derek, jaring, tilang, dan lainnya hanya bersifat "hanga(t-hangat tahi ayam". Hingga kini, lanjut dia, masih banyak kawasan parkir liar di Jakarta.

Banjir

Dari sisi penanggulangan banjir, Joga melihat ada empat poin yang belum dapat direalisasi Jokowi-Basuki secara tuntas. Yakni perbaikan saluran air, pembebasan lahan sebagai upaya awal normalisasi sungai oleh pemerintah pusat, tidak ada penambahan waduk dan situ baru, serta tidak ada penambahan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang signifikan. Sehingga, kata dia, akhir tahun ini, Jakarta akan kembali tergenang banjir. Sebab, tidak ada upaya signifikan Pemprov DKI dalam kurun waktu Januari-Oktober ini. ‎

"Taman-taman yang ada di Jakarta itu hanya dipercantik untuk menunjang kualitas saja, secara praktis tidak ada penambahan jumlah RTH. Satu keunggulan itu hanya pengembalian fungsi Waduk Pluit menjadi taman dan waduk. Tapi keberhasilan Waduk Pluit itu PT Jakarta Propertindo yang mengerjakan, bukan Pemprov DKI," kata Joga.

Banyaknya perbedaan wewenang antara pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum) dengan Pemprov DKI (Dinas Pekerjaan Umum) ini juga menjadi penyebab banyaknya genangan dan jalan rusak di Jakarta. Satu hal yang menjadi keunggulan dalam penanggulangan banjir selama satu tahun belakangan ini hanyalah pembongkaran ruko-ruko di bantaran Kampung Pulo, Jakarta Timur. Setelah pembongkaran itu, masih banyak yang harus dilakukan DKI agar tidak lagi diterjang banjir. Seperti relokasi warga dan pengerukan kali.

"DKI sekarang justru memilih untuk pembangunan Giant Sea Wall. Padahal dulu DKI sempat tidak merekomendasikan proyek pembangunan tanggul raksasa ini, kenapa sekarang mendukung pemerintah pusat membangun (tanggul raksasa) ini? Artinya perbandingan kebijakan penanggulangan banjir dengan tahun lalu memburuk," kata Joga.‎

Pada satu tahun awal pemerintahan Jokowi-Basuki, Joga menilai Jokowi telah melaksanakan 10 langkah awal penanggulangan banjir. Di antaranya seperti normalisasi waduk, sungai, kali penghubung, hingga perbaikan 73 pompa. Jokowi, lanjut dia, baru merealisasikan normalisasi empat waduk, yakni Pluit, Ria Rio, Tomang Barat, dan Pondok Labu. Padahal Jakarta memiliki 40 waduk situ atau embung yang ‎memprihatinkan kondisinya.

Seluruh program normalisasi ini berjalan jika warga yang telah menetap di bantaran kali telah direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Joga meminta Basuki untuk fokus pembenahan relokasi warga saja dan tidak memunculkan wacana baru dalam penanggulangan banjir. "Selama warga tidak direlokasi, ya normalisasi tidak dilaksanakan juga. Sudah Ahok lebih baik fokus dan konsisten menyelesaikan program yang sudah ada saja," lanjut Joga.

Penertiban pedagang kaki lima

Dari sisi penertiban pedagang kaki lima (PKL), di tahun kedua pemerintahan Jokowi-Basuki, Joga memandangnya gagal. Sebab, para PKL yang sebelumnya telah ditertibkan dan direlokasi ke lokasi binaan (lokbin) baru, justru berdagang ke luar pasar lagi dan menyebabkan kemacetan. ‎Awalnya, DKI bakal menjadikan penertiban PKL di tiga pasar, Pasar Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara sebagai "role model" untuk penertiban pasar lainnya. Namun, yang terjadi adalah PKL di sana lebih memilih untuk berdagang di luar pasar. Padahal, lanjut Joga, ‎penertiban PKL ini adalah keberhasilan program pada tahun pertama kepemimpinan Jokowi-Basuki.

Tahun kedua ini program penertiban PKL mengalami kemunduran. "Sekarang Pasar Blok G kosong sama pedagangnya, mereka lebih memilih balik berdagang ke luar pasar. Ini disebabkan kontrol dan pengawasan pimpinan yang kurang terhadap penataan PKL ini," ujar Joga.

Kesulitan DKI dalam mengantisipasi PKL adalah menertibkan PKL Monas. Saat acara PRJ Monas beberapa waktu lalu bahkan PKL liar lebih menguasai acara dibanding pedagang yang terdaftar untuk berdagang di sana. Berbagai cara dan upaya dilakukan Basuki untuk dapat menertibkan PKL Monas. Seperti peralihan kepemimpinan UP Monas yang baru, libur tiap hari Senin, dan penguatan pengawasan Satpol PP serta satpam UP Monas. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pun telah mendata sebanyak 339 PKL resmi untuk berdagang di Lapangan IRTI Monas. Sayangnya, program penataan PKL di IRTI Monas itu baru dapat terlaksana November mendatang.

"Langkah Ahok untuk membuat identitas PKL dengan Bank DKI juga sudah bagus. Ini sebagai salah satu cara dalam menegakkan Perda Ketertiban Umum Nomor 8 Tahun 2007," kata Joga.

Secara umum, Joga memberi nilai 6-6,5 pada pemerintahan Jokowi Basuki tahun kedua ini. Sebelumnya tahun lalu, Joga menilai ‎pemerintahan DKI mencapai 6,5-7. "Ternyata belum ada progress positif selama dua tahun ini," tutup dia.

-------------------

akademisi ini gak takut ditembak ditempat sama ahoax apa ya?