Jokowi Presiden, Harga BBM Naik 40%
JULY 30, 2014

Harga BBM bakal naik 40% di pemerintahan Jokowi. Usulan Tim Ekonomi Jokowi-JK yang mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk berbagi tugas menaikkan harga BBM bersubsidi masing-masing 20 persen ditentang oleh Pengamat Ekonomi, Aviliani. “Langsung saja naikkan semuanya (40 persen) di pemerintahan Jokowi, kalau naikkan harga BBM di pemerintahan sekarang sudah nggak mungkin,” katanya saat ditemui saat Halal Bihalal di Kediaman Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Jakarta, Selasa (29/7/2014).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung (CT) menganggap penyesuaian harga bukanlah satu-satunya jalan untuk menyehatkan fiskal Indonesia. “Menurunkan subsidi BBM, jangan langsung dengan kenaikan. Yang kita harus bicarakan adalah penurunan subsidi BBM,” tuturnya.

CT menyarankan agar pemerintahan baru mengurangi anggaran subsidi BBM. Sebab alokasi subsidi BBM sudah terlalu besar sehingga memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kenaikan harga BBM wajib dilakukan oleh pemerintah baru karena jumlah subsidinya sudah terlalu besar dan persentase terhadap pengeluaran pemerintah sudah besar. Daripada ini dibuang untuk suatu yang tak bermanfaat, lebih baik uangnya untuk mengurangi angka kemiskinan yang menjadi permasalahan sekarang,” papar CT.

Sebelumnya, Ekonom Bank Standard Chartered yang juga Tim Ekonomi Jokowi Fauzi Ichsan menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM 20 persen. Lalu presiden terpilih, Jokowi menaikkan lagi 20 persen. “Negara-negara miskin, seperti India, Vietnam dan Kamboja saja sudah memberlakukan harga BBM lebih mahal dari kita. Makanya pemerintahan SBY 20 persen, pemerintahan Jokowi 20 persen,” kata Fauzi.
http://sidomi.com/310288/jokowi-pres...a-bbm-naik-40/


Ekonom: Kenaikan Harga BBM Berkisar 30 Persen
Senin, 15-04-2013 19:50

Jakarta, Aktual.co — Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan solusi kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang cepat dan dibutuhkan saat ini adalah dengan menaikkan harga. "Kita sekarang butuh solusi yang cepat, karena kita sudah tidak bisa nunggu lagi dan sudah kelamaan. Memang kebijakan yang efektif, tidak ada pilih kasih dan semua kena itu adalah dengan menaikkan harga BBM," kata Destry usai menjadi moderator acara "Media Briefing CFO Forum 2013" di Jakarta, Senin (15/4).

Menurut Destry, menaikkan harga BBM merupakan solusi kebijakan jangka pendek yang mudah diimplementasikan dan lebih realistis dibandingkan solusi dengan memproduksi BBM jenis baru yang memiliki oktan di atas Premium (88) di bawah Pertamax (92), yakni oktan 90. "Itu (oktan 90) apa bisa cepat? Jika itu bisa diproduksi, bagaimana menyalurkan kepada masyarakat, kan butuh tangki sendiri, infrastruktur, dan lainnya. Itu kan memakan waktu, kita sudah tidak bisa 'buying time' lagi," ujarnya.

Destry mengatakan, dengan kenaikan harga BBM bersubsidi maka nantinya di pasar ada dua harga yakni untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum. "Harga BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi naik 30 persen, sedangkan untuk kendaraan umum harganya tetap Rp4.500," tuturnya.

Selain itu, Destry berharap pemerintah bisa fokus dalam merencanakan serta mengimplementasikan proyek jangka menengah yakni konversi energi dari minyak ke gas. "Kenaikan harga BBM ini kan untuk 'short term', kalau untuk 'mid term'-nya ya dengan konversi energi itu yang difokuskan, jangan dengan alternatif baru lagi," katanya.
http://www.aktual.co/ekonomibisnis/1...isar-30-persen


BBM Bersubsidi Naik Rp500 Picu Inflasi 0,06%
Selasa, 22 Juli 2014 | 17:34 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Bappenas memproyeksikan dampak penaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp500 mendorong inflasi mencapai 0,06%. Kepala Bappenas/Menteri PPN, Armida Alisajahbana menyampaikan laju inflasi tersebut membuat pemerintah perlu menawarkan bentuk kompensansi. "Setiap BBM bersubsidi naik Rp500 maka inflasi akan bergerak 0,06%. Kami sudah execersise dan itu pun perlu berbagai kompensasi," katanya di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Menurut dia, bentuk kompensasi yang dilakukan bisa dengan mengalihkan penggunaan subsidi BBM ke sektor pendidikan ataupun kesehatan. Semua mekanisme ini tergantung sikap dan kebijakan pemerintahan baru. Armida menyebut, penaikan harga BBM bersubsidi bisa naik secara bertahap dengan mempertimbangkan efek inflasi yang cukup besar ke depannya. Di samping itu, peluang penaikan BBM bersubsidi secara bertahap sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. "MK sudah bilang BBM bersubsidi tidak harus mengikuti harga keekonomian atau harga pasar. Karenanya kenaikan BBM bersubsidi lebih baik bertahap saja," ujarnya.

Pihaknya menyampaikan, subsidi energi yang selama ini digelontorkan sesungguhnya dapat dialihkan pada pembangunan infrastruktur dasar yakni peningkatan rasio elektrifikasi nasional.

Armida menilai, lima tahun ke depan pemenuhan rasio elektrifikasi nasional wajib dipenuhi pemerintah. Menurut catatannya, rasio elektifikasi nasional di 2019 perlu mencapai 99%. "Lima tahun ke depan infrastruktur dasar untuk rasio elektrifikasi nasional harus berjalan dengan baik. Harus sudah 99% rasio elektrifikasi nasional," ujarnya
[url]http://ekonomi.inilah..com/read/detail/2121841/bbm-bersubsidi-naik-rp500-picu-inflasi-006#.U9BwAUBVZ6g[/url]


BBM Naik, Orang Miskin di Indonesia Bertambah 480.000 Orang
Jumlah kemiskinan ini naik karena kenaikan harga barang.
Kamis, 2 Januari 2014, 13:41

VIVAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan dalam periode Maret hingga September 2013 terjadi peningkatan jumlah rakyat miskin di Indonesia. Angka ini dikeluarkan BPS dalam survei kemiskinan yang dilakukan BPS dua kali dalam setahun yakni pada Maret dan September.

Kepala BPS, Suryamin, dalam acara konferensi pers di Jakarta, Kamis 2 Januari 2013 mengungkapkan, dalam periode Maret hingga September 2013 terjadi penambahan jumlah rakyat miskin. "Secara total ada penambahan 480.000 orang miskin pada periode tersebut baik di kota ataupun di pedesaan," katanya.

Dia menjelaskan jumlah rakyat miskin pada September 2013 sebanyak 28,55 juta orang atau 11,47 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah rakyat miskin pada Maret sebesar 28,07 juta atau 11,37 persen dari total penduduk Indonesia. Dia memaparkan jumlah rakyat miskin dihitung dari penghasilan per kepala per kapita yang naik 7,85 persen dari Rp271.626 pada Maret menjadi Rp292.951 pada September.

Lebih lanjut Suryamin mengatakan penyebabnya dihitung dari dua sektor yakni kenaikan harga makanan dan non makanan. Harga makanan naik dari Rp199.691 pada Maret menjadi Rp215.122 pada September. Sedangkan untuk non makanan naik dari Rp71.935 pada Maret menjadi Rp77.829 pada September. Menurutnya, jumlah kemiskinan ini naik karena kenaikan harga barang. BPS memasukkan harga bahan 52 komoditi untuk makanan dan 47 komoditi di non makanan.

Makanan menyumbangkan 73,43 persen terhadap angka kemiskinan, sedangkan non makanan hanya berkontribusi 26,57 persen. Selain itu, Suryamin mengatakan indeks kedalaman kemiskinan juga naik dari 1,75 persen pada Maret menjadi 1,89 persen pada September tahun lalu. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43 pada Maret menjadi 0,48 pada September. "Kedua angka ini berarti, jika semakin besar maka tingkat kemiskinannya semakin dalam dan parah," katanya.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/r...-480-000-orang


BBM Naik, Buruh Minta Upah Naik 50 Persen
Jumat, 21 Juni 2013 21:31:31 WIB

KARAWANG (Pos Kota) – Ribuan buruh yang tergabung ABK (Aliansi Besar Karawang) demo di gerbang Kantor Bupati dengan cara memblokir satu arah Jalan raya A Yani depan Kantor Bupati Karawang dari arah Tanjungpura menuju Simpang Tiga Mega Mall Kota Karawang, Jumat (21/6) siang. Mereka demo menolak rencana kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan menuntut upah naik sampai 50 persen apabila harga BBM jadi dinaikan pemerintah pusat pada Jum’at (21/6) malam. Koordinator Lapangan ABK, Hadi, menjelaskan, buruh khususnya di Karawang mengkhawatirkan jika BBM dinaikkan maka akan memicu efek domino terhadap kebutuhan pokok pekerja.

Meski harga BBM sudah dipastikan naik, buruh meminta Bupati Karawang bisa menerima rekomendasi dari buruh Karawang untuk disampaikan ke Gubernur Jawa Barat, yaitu supaya menaikan upah hingga 50 persen. “Minimal hari ini kita dapat rekomendasi upah naik 50 persen yang disampaikan kepada gubernur, meski upah buruh belum lama ini sudah dinaikan pada Januari 2013 kemarin, tetapi jika BBM naik, maka kita menuntut upah naik lagi,” tegasnya.

Demo memblokir jalan A Yani, depan Kantor Bupati Karawang berlangsung sejak pukul 09:00 sampai pukul 15:00. Mereka bubar setelah menerima penjelasan dari pejabat terkait di Pemkab Karawang.
http://poskotanews.com/2013/06/21/bb...aik-50-persen/


BBM Naik Rp 9.000, Tuntutan Buruh UMP minimal Rp 6 juta pasti bukan Trik lagi ...
Sofjan Wanandi: Janji Upah Buruh Rp 6 Juta Hanya Trik Kampanye Prabowo
Kamis, 19 Juni 2014 | 14:53

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan semua pernyataan Prabowo dalam debat calon presiden hanyalah trik untuk menarik simpati rakyat, termasuk janji Prabowo yang akan menaikkan upah buruh sebesar Rp 6 juta per bulan.

Menurut Sofjan, jika Prabowo menaikkan upah buruh hingga Rp 6 juta maka pengusaha akan gulung tikar.

Kenaikan upah hingga Rp 6 juta juga akan berdampak pada penurunan daya saing Industri nasional. "Apapun yang dikatakan Prabowo itu hanya trik kampanye, jika upah buruh dinaikkan menjadi Rp 6 juta, itu sebuah malapetaka bagi pengusaha," ujar dia ketika ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Kamis (19/6). Dia mengatakan kenaikan upah buruh hingga Rp 6 juta merupakan kenaikan yang tidak masuk akal.

Bagi pengusaha besar, kenaikan upah hingga Rp 6 juta mungkin bisa dibayarkan asalkan produktivitas buruhnya berkualitas namun bagi pengusaha kecil, kenaikan upah hingga Rp 6 juta bisa membuat bisnis mereka bangkrut.

Sofjan menjelaskan masalah kenaikan upah merupakan permasalahan lama, pengusaha akan membayar buruh dengan upah tinggi asalkan produktivitasnya meningkat. "Masalah kenaikan upah merupakan isu untuk menarik simpati rakyat," ujar dia.
http://www.beritasatu.com/pemilu-201...e-prabowo.html

-----------------------------



Pusing dah Pakdhe, mikirin rakyat 250 juta bijimana nasibnya.
Biasanya hanya ngadepin Solo dan Jakarta yang penduduknya hanya se ucrit-ucrit. Sekarang?

Pasti berat bagi Jokowi karena dia pasti akan mendapat 'pressure' dari berbagai kelompok 'vested interest' yang mendukungnya total selama pilpres yl. Katakanlah kelompok Sofyan Wanandi misalnya, pasti dia minta Jokowi jangan menaikkan BBM karena akan dijadikan alasan bagi buruhnya Said Iqbal cs untuk menaikkan upah hingga Rp 6 juta/bulan. Bisa bangkrut semua perusahaan. Itu belum tekanan dari vendor asing dibidang otomotive, terutama yang dari Jepang, sebab penjualan mobil mereka bisa anjlog ke titik nadir. Yang senang kalau subsidi BBM dihapus itu adalah pengusaha asing SPBU, yang terus mendesak agar harga BBM disamakan dengan harga ekonomiya sehingga mereka bisa masuk total (hingga mencapai 800.000 SPBU) ke seluruh pelosok Indonesia