- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[ Rabu kelabu ] Saksi Ahli: Jokowi Tak Sah sebagai Capres
TS
adoeka
[ Rabu kelabu ] Saksi Ahli: Jokowi Tak Sah sebagai Capres
Saksi Ahli: Jokowi Tak Sah sebagai Capres
Rabu, 13 Agustus 2014 - 21:39 wib | Fahmi Firdaus - Okezone
Rabu, 13 Agustus 2014 - 21:39 wib | Fahmi Firdaus - Okezone
JAKARTA - Sidang lanjutan gugatan pencapresan Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kembali digelar.
Dalam sidang hari ini, Tim Aliansi Advokat Merah Putih selaku penggugat pencapresan Jokowi, mendatangkan Rektor Universitas Islam Attahiriyah Jakarta Zaenudin Ali sebagai saksi ahli.
Dalam pemaparannya, Zaenudin menjelaskan bahwa Surat Keputusan KPU No.453/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Jokowi tidak sah dan cacat hukum.
“Karena, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah baru diterbitkan satu hari setelah Joko Widodo menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk minta izin cuti,” ungkapnya, Rabu (13/8/2014).
Menurut dia, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kepala daerah yang akan mencalonkan diri menjadi presiden belum ada saat Jokowi bertemu dengan SBY yakni 13 Mei 2014.
“PP baru ada pada 14 Mei 2014 yakni PP Nomor 29 Tahun 2014. Ingat, hukum tidak boleh berlaku surut,” sambungnya.
PTUN, lanjut dia, memiliki wewenang untuk memutuskan Surat Keputusan KPU tersebut sebagai obyek dari Tata Usaha Negara. Serta, Bawaslu tidak memiliki wewenang sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman.
“Jadi bila SK KPU tentang pencapresan Joko Widodo bertabrakan dengan hukum dapat dibatalkan,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Aliansi Advokat Merah Putih Suhardi Somomoeljono, selaku penggugat, berharap, PTUN dapat mengabulkan permohonannya untuk membatalkan Surat Keputusan KPU.
Seperti diketahui, Aliansi Advokat Merah Putih melaporkan pencapresan Jokowi ke PTUN. Gugatan tersebut didaftarkan dengan Nomor Perkara 116/PLW/2014/PTUN-JKT pada 6 Juni 2014. Hingga saat ini perkara tersebut masih disidangkan.
http://pemilu.okezone.com/read/2014/...sebagai-capres
semakin hari getaran getaran kemenangan itu sirna dan berganti menjadi kejang kejang amblesyiah
bagi yang belum tau website bongkar kecurangan pilpres silahkan menuju ke link : http://selamatkandemokrasi.com/home/...num-elite-kpu/
dikarenakan banyaknya fans wa yang ngepost di thread sirnanya getaran getaran kemenangan jokowow , maka dari itu wa sematkan post wa di mari sebagai jawaban dari pertanyaan mastah sinkin soon
Quote:
Original Posted By adoeka►
lah yang oOt siapa , wa cuma bantu sundul juga seperti teman panstak lainnya
lu lihat dulu pasal 6 dan 7 dalam UU 42 tahun 2008
Pasal 6
(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.
(2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
(3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
Pasal 7
(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
(2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
lalu coba lu compare ke :
pasal 1 angka 4 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatakan bahwa PEJABAT NEGARA adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan PEJABAT NEGARA yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Kemudian dalam Pasal 11 dipertegas kembali tentang klasifikasi PEJABAT NEGARA terdiri atas :
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;
d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
k. Pejabat Negara laninya yang ditcnttikan oleh Undang- undang
===================================
maka UU 42 tahun 2008 pasal 6 dan pasal 7 saling berbenturan dah, alias cacat hukum
MAMPUS!!!!
lah yang oOt siapa , wa cuma bantu sundul juga seperti teman panstak lainnya
lu lihat dulu pasal 6 dan 7 dalam UU 42 tahun 2008
Pasal 6
(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.
(2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
(3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
Pasal 7
(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
(2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
lalu coba lu compare ke :
pasal 1 angka 4 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatakan bahwa PEJABAT NEGARA adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan PEJABAT NEGARA yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Kemudian dalam Pasal 11 dipertegas kembali tentang klasifikasi PEJABAT NEGARA terdiri atas :
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;
d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
k. Pejabat Negara laninya yang ditcnttikan oleh Undang- undang
===================================
maka UU 42 tahun 2008 pasal 6 dan pasal 7 saling berbenturan dah, alias cacat hukum
MAMPUS!!!!
mulustrasi thread ini agar thread ini sejuk kembali dan suasana kembali kondusif
Spoiler for mulustrasi:
sundul scan data c1 hasil coblos anggota KPPS
bantu sundul scan data c1 yang mengisahkan betapa banyaknya pemilih via DPKTB daripada pemilih DPT , dan herannya kenapa yang aneh aneh selalu si jokowow yang menang
Diubah oleh adoeka 13-08-2014 16:27
0
23.9K
354
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan